Polemik Pencantuman Nama Marga

Minggu, 03 September 2006

Polemik Pencantuman Nama Marga

Tarik ulur pencantuman nama marga bagi warga keturunan Tionghoa di Surabaya dipastikan selesai. Itu setelah Wali Kota Bambang D.H. menandatangani surat petunjuk pelaksanaan (juklak) aturan pencantuman nama marga yang selama ini memicu kontroversi tersebut. Juklak ini merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri mengenai petunjuk tentang pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan dalam pelayanan administrasi kependudukan.


Juklak wali kota itu pada intinya tidak jauh beda dengan surat yang diteken Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri yang diterbitkan beberapa waktu lalu.
Secara garis besar juklak wali kota menyatakan bahwa di dalam pembuatan dokumen kependudukan yang menjadi rujukan utama adalah akta kelahiran. Penulisan identitas seseorang dalam dokumen kependudukan yang lain seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta catatan sipil lainnya tidak boleh menyimpang dari identitas yang tertulis dalam akta kelahiran.
Dalam hal nama keluarga/marga/ keturunan tidak dicantumkan di dalam akta kelahiran, maka permintaan pencan-tuman dalam dokumen kependudukan lainnya harus melalui prosedur. Yakni, yang bersangkutan harus melakukan pe-rubahan nama terlebih dahulu melalui proses perubahan nama seperti diatur Undang-Undang 4/1961 tentang perubahan nama.
Setelah itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapat penetapan pengadilan dan perubahan nama keluarga yang telah ditetapkan dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam bentuk catatan pinggir pada akta kelahiran dan akta-akta catatan sipil lainnya. Selanjutnya, perubahan nama tersebut dicatatkan kemu-dian ditindaklanjuti dengan perubahan nama pada dokumen kependudukan lain.
Surat ini menjawab keluhan warga keturunan Tionghoa beberapa waktu lalu mengenai masalah pencatatan akta perkawinan. Pemerintah Kota Surabaya mengharuskan pencantuman nama marga. Padahal, banyak warga Tionghoa tidak menggunakan lagi nama marga termasuk dalam kartu susunan keluarga dan kartu tanda penduduk.
Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa Jatim yang juga dosen di Ubaya Prof Dr Eko Sugitario mengatakan, po-lemik ini seharusnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 2003 sudah mene-kankan bahwa pencatatan nama seluruh dokumen sipil mengacu pada nama yang ada pada akta kelahiran. Pencantuman nama marga tidak wajib, kecuali diminta sendiri oleh pemohon akta kelahiran/ perkawinan.

Yudhit Ciphardian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: