Bola Panas untuk Gaet Investor

Bola Panas untuk Gaet Investor

Khairina

Ibarat bola, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal terus menggelinding. Selama 10 tahun, bola itu bergulir melewati kepemimpinan beberapa presiden, sebelum akhirnya bersarang di kandang DPR, pertengahan Maret 2006. Meski disambut positif berbagai kalangan, RUU ini dianggap terlalu liberal.
Terdiri dari 12 bab dan 23 pasal, RUU ini merombak hampir seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Nomor 11 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing serta UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam RUU Penanaman Modal, pemerintah memberikan kemudahan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di Indonesia.


Lewat RUU baru itu, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanam modal asing juga boleh menanamkan modalnya di semua bidang usaha atau jenis usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.
Penanam modal asing pun bisa bersenang hati karena kini pemerintah tidak lagi membatasi jangka waktu penanaman modal asing di Indonesia. Penanam modal juga dapat dengan bebas mengalihkan asetnya kepada pihak yang diinginkan oleh mereka serta diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan bebas dalam valuta asing.
“Ibaratnya, sekarang ini semuanya terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup. Sementara dulu semuanya tertutup kecuali yang dinyatakan terbuka,” ujar pengamat ekonomi Djisman S Simanjuntak.
Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, berpendapat, RUU ini tak ubahnya bola panas yang akan memicu protes dan kritik dari banyak pihak. Aturan baru ini dinilai terlalu mempermudah masuknya investor asing ke negeri ini. Para pelaku usaha tradisional, misalnya pengusaha ritel, pasti akan protes keras karena merasa terjepit oleh aturan itu.
Tanpa ada kepemilikan asing di sektor ritel pun para penanam modal asing telah dengan leluasa menentukan termin-termin perdagangan. Aturan yang terlalu liberal akan menyebabkan terjadi proses kapitalisasi berbagai sektor di Indonesia.
“Akan terjadi transformasi, misalnya dari sektor padat karya yang tradisional menjadi kapital besar,” kata Dradjad.
Dia menduga, kendatipun pemerintah bersemangat untuk segera mengegolkan RUU ini menjadi undang-undang, pemerintah belum mengonsultasikan RUU ini secara luas dengan pelaku usaha domestik dan pemerintah daerah. Selama ini konsultasi lebih banyak dilakukan antarinstansi pemerintah tanpa melibatkan stakeholder lain.
Kendati mengakui RUU ini tidak menawarkan sesuatu yang berbeda, Djisman menyambut positif upaya pemerintah untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memikat bagi investor. Undang-undang investasi yang lama, yang dibuat ketika keterbukaan investasi merupakan barang langka, sudah selayaknya direvisi.
Mulai tahun 1990-an hingga sekarang muncul negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi baru. China tumbuh sangat pesat, demikian juga India, Vietnam, dan negara-negara di Eropa tengah. Perlahan-lahan, Indonesia yang dilirik banyak investor pada tahun 1970-an mulai ditinggalkan.
Data dari Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTD) menunjukkan hal itu. Sebagai gambaran, investasi asing langsung (FDI) dari Belanda yang berada di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2003, angka itu menurun menjadi 0,2 persen. Investasi Jepang di Indonesia, yang pada tahun 1990 angkanya mencapai 6,6 persen, tahun 2003 turun menjadi 2 persen saja.
Sementara angka investasi asing langsung di China (bersama dengan Hongkong) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1993, investasi Belanda di China dan Hongkong sebesar 0,48 persen. Tiga belas tahun kemudian angka itu sudah berubah menjadi 1,1 persen.
Minat investor Inggris untuk menanamkan modalnya juga cukup besar di China. Pada tahun 1990, investasi Inggris di China dan Hongkong sebesar 1,4 persen dan tahun 2003 angka itu membengkak menjadi 13 persen.
Di tengah semakin berkembangnya sistem perdagangan dunia, di mana perdagangan tidak hanya menyangkut barang, tetapi juga perusahaan, Indonesia terpaksa ikut agar tidak tertinggal. Padahal, Indonesia sedang berada dalam masa transisi, di mana terjadi demokratisasi dan desentralisasi pada saat pendapatan per kapita penduduk masih rendah. RUU Penanaman Modal, yang lebih ramah investor, diharapkan menjadi katalis.
Dari segi isi, RUU ini sebenarnya tidak menawarkan sesuatu yang baru dibandingkan dengan draf RUU yang telah disusun sejak 10 tahun lalu.
Sekretaris Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal Yus’an mengatakan, perubahan dalam RUU ini disebabkan adanya perubahan pada beberapa undang-undang yang terkait dengannya. Perubahan antara lain terjadi pada UU Otonomi Daerah, dari UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.
Yus’an mengatakan, kendati Indonesia telah memiliki UU penanaman modal yang masih berlaku hingga kini, sebagian besar investor menanti-nanti keluarnya UU penanaman modal yang baru.
Alasannya, beberapa presiden, mulai dari Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono, menjanjikan hal itu. UU penanaman modal yang baru diharapkan memberi kepastian hukum bagi para penanam modal. “Kendati demikian, kami mengakui RUU ini memang belum mengatur secara teknis,” kata Yus’an.
RUU ini antara lain belum mengatur soal kemungkinan pemberian fasilitas oleh pemerintah daerah. RUU ini baru menjamin kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal. Dalam RUU ini juga belum diatur tata cara pelayanan terpadu kendati telah disebutkan soal pelayanan terpadu untuk investor, baik di pusat maupun daerah.
Yus’an membantah anggapan bahwa RUU ini akan membuat pengusaha lokal kalah bersaing dengan penanam modal dari luar negeri. Menurut dia, meskipun belum diatur dalam RUU itu, pengusaha lokal, terutama usaha kecil dan menengah, akan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.
Bagaimanapun, dengan beragam kontroversi, perjalanan RUU ini untuk disahkan menjadi UU masih sangat panjang. Dradjad memperkirakan paling cepat tahun depan RUU ini baru bisa disahkan menjadi UU. Itu pun bisa dipastikan setelah melewati perdebatan panjang dan berbagai pro-kontra. RUU ini ibarat bola panas yang akan terus bergulir….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: