Buruh dan Negara: Tawanan Kaum Pemodal

Buruh dan Negara: Tawanan Kaum Pemodal

B. Herry Priyono

Pada tahun 1991, Ichiro Oshima, pemuda berumur 24 tahun, pekerja Japan’s Dentsu Inc, perusahaan reklame terbesar di dunia, menggantung diri. Ia sudah bekerja selama 18 bulan, rata-rata 80 jam per minggu.

Biasanya ia baru bisa keluar kantor jam 6 pagi, buru-buru ke flat-nya untuk tidur barang dua jam, berganti pakaian, lalu bergegas kembali ke kantor. Berputarlah dia dalam roda produksi di hari berikutnya. Dan hari berikutnya lagi.

Sebulan sebelum bunuh diri, ia bilang pada atasannya tentang tekanan kerja yang begitu berat: ”Saya tidak bisa berfungsi lagi sebagai manusia.” Di Jepang saja, kira-kira terjadi sekitar 10.000 kasus bunuh diri semacam dalam setahun, sampai muncul istilah khusus untuk gejala itu: karoshi.

Tidak mudah untuk menetapkan bahwa tekanan kerja menjadi pelatuk bunuh diri. Motivasi adalah genangan danau yang gelap dalam hidup manusia. Namun tidaklah sulit melihat bahwa tekanan kerja itu merupakan lingkup yang menyeret sebuah jiwa ke keputusan terjauhnya. Sebuah jiwa bisa tegar. Sebuah jiwa bisa remuk, gugur oleh tekanan yang mematikan, sampai suatu titik di mana langkah yang diambil kelihatan sebagai takdir.

Para Tawanan

Kisah nyata itu barangkali hanya satu di antara sejuta. Ia muncul sebagai contoh dari apa yang terjadi di ujung kemungkinan. Namun ia juga kondisi yang sedang tumbuh bersama dengan janji kesejahteraan yang diproklamirkan oleh ekonomi moderen.

Yang lebih sering terjadi bukanlah bunuh diri, melainkan semakin mudahnya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK makin sering terjadi tanpa kaitan apapun dengan perilaku kerja, melainkan dengan seberapa besar laba bisa digelembungkan.

Misalnya, antara 1991-1995, untuk mengungkit dividen serta harga sahamnya, IBM memotong 33% anggaran gaji, dan memberhentikan 122.000 pekerjanya.

Apa yang naik bukan kesejahteraan buruh, melainkan harga saham dan gaji satu lapis kaum berdasi dan bersepatu hak-tinggi. Dari belajar di sekolah bisnis dan manajemen, mereka makin pintar menerapkan siasat mengungkit laba dan nilai kapitalisasi.

Di AS pada dasawarsa 1970, perbandingan gaji eksekutif dan buruh berkisar 40:1. Artinya, kalau buruh mendapat 500 ribu, eksekutif menerima 20 juta. Di tahun 1990, rasio itu melonjak menjadi 225:1.

Kalau buruh diupah 500 ribu, eksekutif mendapat 112,5 juta. Dan tentu, rasio itu terus naik. Michael Eisner, boss Disney, menerima US$ 576 juta gaji untuk tahun 1998. Tak seorangpun percaya bahwa kemampuan direktur 225 kali lipat ketrampilan buruh. Namun begitulah kisah proses ekonomi selama 20 tahun ini.

Maka sebaiknya kita hati-hati ketika mendengar para pemodal, pengusaha, direktur dan manajer bilang : ”tugas kami bagi bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja.” Bahkan dari logika yang paling sederhana, pidato semacam itu salah kaprah.

Mengapa? Karena mencampuradukkan antara ‘akibat’ dan ‘tujuan’. Tak ada pemodal yang berbisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis untuk mengejar laba dan akumulasi modal. Itulah motif utama dan ‘tujuannya’.

Bahwa dalam mengejar tujuan itu, ratusan/ribuan lapangan kerja dibuka bukanlah tujuan, melainkan ‘akibat’ di luar tujuan utama. Istilahnya: an unintended consequence. Sedang laba dan akumulasi modal adalah the intended consequence (akibat yang dimaksud). Karena itu, pidato seperti di atas adalah sebentuk plesetan berbahaya.

Yang terlibat di situ adalah ‘akibat-tak-disengaja’ yang diklaim sebagai ‘tujuan’. Ex post diaku sebagai ex ante. Namun mesti diingat, argumen ini tidak sama dengan mengatakan bahwa bisnis dan laba itu secara intrinsik buruk. Itu sebentuk kenaifan lain.

Lewat proses itulah para pemodal pelan-pelan menguasai hampir semua aspek hidup kita. Bahkan isi suka-duka kita. Iklan bukan hanya pengumuman, melainkan pembentuk yang makin dominan dari cuaca batin kita. Maka anak-anak kota akan sedih tidak bisa makan chicken nugget.

Para pelajar SLTA tak merasa bergengsi sebelum menggenggam mobile phone. Dampak itu adalah some unintended consequences dari proses pemburuan laba dan akumulasi modal, dan tidak pernah menjadi bagian dari perhitungan awal.

Buruh

Di ujung gejala, kita hanya bisa menyaksikan bahwa sukses marketing dari chicken nugget diarahkan pada pembentukan gengsi dan rasa ketagihan.

Lewat proses dan klaim itu pula para pemodal telah membuat para kepala negara, menteri, dirjen, gubernur, anggota DPR, dsb menjadi ”tawanan”. Mekanismenya melalui kata-kata keramat seperti ‘deregulasi’ dan ‘liberalisasi’. Dadakan bisa ditunjuk pada awal dekade 1980. Sebagai koreksi terhadap lemahnya produktivitas ekonomi negara-negara maju pada dasawarsa 1970, gelombang privatisasi, liberalisasi dan deregulasi diayunkan, dan terus berlangsung sampai hari ini. Jantung proses itu adalah minimalisasi biaya-biaya produksi yang datang dari berbagai regulasi. Berkurangnya biaya-biaya itu dimaksud sebagai insentif ekspansi produksi, inovasi, dan menekan harga konsumen. Brilian! Maka cukup naif untuk tidak melihat berkah yang dibawa oleh deregulasi. Tetapi, omongan tentang deregulasi biasanya cuma berhenti sampai di sini.

Let’s be honest, proses itu bukan hanya mengungkit produksi, tetapi juga melepaskan hak-milik atas modal dari kaitannya dengan kehidupan ekonomi warga lokal ataupun nasional. Artinya, hak-milik pribadi atas modal makin diloloskan dari berbagai patokan yang bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan mayoritas warga. Maka dengan mudah bisnis mengancam pemerintah lewat relokasi, disinvestasi, capital flight, atau sekadar parkir uang di bank-bank luar negeri. Dan, let’s be honest again, pemerintah dengan berbagai strategi pembangunan-nya semakin berada di telapak kaki para pemodal. Sekali lagi, kita bertemu dengan gejala ini: banyak kebijakan ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, dsb makin menjadi sekadar the unintended consequences dari hak prerogatif privat atas modal. Hakim boleh punya keputusan, polisi bisa punya peluit, tetapi pemodal dan staff-nya bisa membeli keputusan dan peluit.

Leviathan Baru

Kalau mesti diberi nama, itulah proses di mana pemerintah telah dimangsa oleh Frankenstein yang diciptakannya. Dengan asal mengutip Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris itu, kita suka menyebut negara sebagai Leviathan. Yang benar, pemodal dan bisnis telah menjadi Leviathan baru. Apa yang juga menarik dari gejala ini adalah bahwa proses relokasi, disinvestasi, pelarian modal, PHK, dsb tidak pernah melalui proses demokratis. Seorang Gus Dur bisa kena Bullogate dan Bruneigate, tetapi berapa banyak pemodal yang melarikan modal tanpa kena apapun. Jadi siapa yang sebenarnya lebih punya kekuasaan? Pertanyaan sederhana ini begitu sentral, tetapi suka kita lupakan.

Itulah mengapa gambaran kaum buruh tentang ”aliansi pengusaha-penguasa” dalam demo besar di Bandung dan Jawa Timur samasekali tidak mengada-ada. Cuma, mungkin semasa rezim Orde Baru kita terbiasa menunjuk ”negara” sebagai biang keladi. Kali ini, tudingan semacam itu tidak tepat lagi. Mengapa? Karena pemerintah semakin menjadi tawanan para pemilik modal. Beberapa orang merayakan gejala ini, banyak yang lain meratapinya. Entah mau yang mana, sebuah gejala perlu dibuat eksplisit.

Dalam proses ekonomi-politik ini, kaum buruh memang kelompok yang langsung kena getah, karena merekalah yang terutama paling sering menjadi bulan-bulanan dalam pusaran logika modal dan proses produksi seperti itu. Namun konsekuensi yang semacam juga terjadi pada kelompok-kelompok lain: petani, kelompok etnik, anak-anak sekolah, guru-guru, dst. Dan juga pada berbagai bidang: lingkungan hidup, tata kota, pendidikan, dst. Bahwa konsekuensi itu tidak kasat mata samasekali tidak berarti tidak ada.

Maka, tarik-ulur Kepmenaker 21/2000 dan 150/2000 di satu pihak, dan Kepmenaker 78/2001 dan 111/2001 di lain pihak, bisa dikatakan sebagai momen menentukan dari tegangan yang sudah berlangsung lama. Pertama, solusi tegangan itu menyangkut soal sejauh mana kondisi material kaum buruh dalam proses industrial bisa diperbaiki. Kedua, solusi tegangan itu menyangkut soal tempat kaum buruh dalam proses ekonomi-politik di Indonesia. Ketiga, dalam bingkai perimbangan antara mekanisme pasar, negara, dan komunitas warga, solusi atas tegangan itu akan menjadi momen penting sejauh mana mekanisme pasar hanya meremuk kehidupan mayoritas warga, ataukah ia bisa dikelola untuk memperbaiki kondisi setidaknya satu kelompok sosial dulu, yaitu kaum buruh.

Tiga perkara itu boleh dilihat dalam kerangka gejala lain berikut. Dari World Wealth Report 2001 versi Merill Lynch/Cap Gemini Ernst & Young, akumulasi kekayaan yang dikontrol oleh para pemilik asset minimum US$1 juta melonjak 4 kali lipat dalam periode 1986-2000, dari $7.2 trilyun menjadi $27 trilyun. Lonjakan terbesar berlangsung di Asia (termasuk Indonesia), dengan pertumbuhan kontrol asset sebesar 600%. Maka tidak mengherankan kalau dalam skala global, gini koefisien (indikator kesenjangan ekonomi) dalam waktu 5 tahun saja melonjak dari 62.5 (1988) menjadi 66.0 (1993).

Karena sadar akan wajah rumit sebuah kepentingan, saya berusaha keras mencari apologia untuk membela gejala konsentrasi kekuasaan yang terlibat dalam angka-angka itu. Namun saya tidak juga menemukannya, karena bahkan dengan cara pikir yang paling dingin pun, sangatlah sulit membenarkan proses tidak terkontrolnya kekuasaan Leviathan baru itu. Di ujung renungan, pada akhirnya kita semua mengerti bahwa gerakan untuk mempertahankan Kepmenaker 150/2000 merupakan satu tindakan besar demokrasi. Hanya orang yang hidup di abad 19 yang masih berpikir bahwa demokrasi cuma urusan mengontrol kekuasaan pemerintah. Demokratisasi juga menyangkut civic accountability para Leviathan baru.

Sesudah kapasitas pemerintah dijarah Leviathan baru, demokrasi tidak mati di sungai waktu. Dukungan kita terhadap kaum buruh bukanlah sebuah tabu.

B. Herry Priyono

Kandidat PhD pada London School of Economics (LSE), Inggris.
London, 18 Juni 2001.Dimuat di Sinar Harapan, Jum’at, 3 Agustus 2001