Korupsi Dalam Neo-Liberalisme Ekonomi

Korupsi Dalam Neo-Liberalisme Ekonomi

B. Herry Priyono

Sejak tahun 1997, bersama dengan agenda gencar deregulasi-liberalisasi ekonomi, badan-badan keuangan seperti Bank Dunia dan IMF mendadak aktif melancarkan kampanye anti-korupsi. Gejala itu nampak dari lonjakan publikasi tentang korupsi yang dikeluarkan sejak tahun itu. Perlu dicatat bahwa fokus perhatian ditujukan pada jenis korupsi dalam relasi bisnis-pemerintah, dan bukan praktik korupsi pada umumnya.

Bagi kita warga sebuah republik yang sudah lama didera masalah korupsi, agenda itu membesarkan hati. Namun sebagaimana kita sudah hafal, setiap tujuan luhur mesti masuk ke dalam hiruk-pikuk pertarungan kekuasaan yang sarat dengan berbagai kepentingan. Pada dataran hiruk-pikuk inilah biasanya banyak gagasan suka tersembunyi. Karena tersembunyi, kita juga jarang mempertanyakan lagi. Kecenderungan yang sama juga terjadi dalam gelombang baru anti-korupsi.



Pokok Asumsi
Apa yang umumnya kita pahami sebagai korupsi terungkap dalam berbagai dokumen Bank Dunia: “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi” (World Bank 1997). Definisi itu lugas, dan kita bisa sepakat. Yang mulai menjadi soal, definisi tersebut biasanya diikuti dengan patokan berikut: “…yang terutama muncul dari tindakan semau gue aparatur negara”.

Di mana letak soalnya? Soalnya terletak dalam pengandaian bahwa perilaku aparatur negara merupakan penjelas pokok gejala korupsi. Dari mana asumsi itu muncul? Dari gagasan tentang aparatur negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu masyarakat. Pada titik inilah segera kelihatan implikasinya yang jauh pada strategi kebijakan.

Pertama, karena aparatur negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di masyarakat, dan karena korupsi terutama lahir dari tindakan semau gue mereka, maka target utama pemberantasan korupsi adalah “pembersihan” aparatur negara. Lewat ini pula mantra baru seperti good governance (pada lembaga-lembaga negara) menjadi laris.

Kedua, seturut gagasan itu pula, gejala korupsi dalam hubungan bisnis-pemerintah dilihat bukan berasal dari berbagai malpraktik bisnis, melainkan dari ciri sewenang tindakan aparat negara. Maka, semakin proses ekonomi dibebaskan dari tindakan regulasi aparatur negara, korupsi dianggap akan segera mereda. Di situlah agenda anti-korupsi badan-badan seperti IMF menjadi nampak sejalan dengan mantra deregulasi ekonomi.

Meski tidak seluruhnya salah, gagasan di atas melibatkan suatu garis ideologi aneh yang terbungkus rapi. Celakanya, itulah arah gagasan yang secara mendalam diterapkan pada berbagai kebijakan. Justru karena itu, ada baiknya untuk menyisir sejenak satu-dua persoalan penting yang terlibat di dalamnya.

Mutualitas Korupsi
Terutama dalam hubungan bisnis-pemerintah, gagasan korupsi seperti di atas bukan hanya berat sebelah, tetapi juga self-defeating. Setiap keyakinan memang punya konteks historisnya. Dalam pengalaman historis kita, keyakinan akan gagasan korupsi itu seperti diteguhkan oleh apa yang kita saksikan tentang perilaku authoritarian-kleptocratic (otoriter-pencuri) banyak aparatur Orde Baru. Namun kita bisa yakin, bahkan seandainya Orba digulung, gejala korupsi tidak serta-merta hilang. Apalagi jika mereka kembali masuk arena. Perilaku authoritarian-kleptocratic pejabat memang hanya separoh cerita.
Tidak sangat mendesak mengulangi litani korupsi yang dilakukan banyak aparatur negara. Bukan karena tidak penting, melainkan karena sudah setiap hari kita baca. Apa yang mendesak untuk mulai di-eksplisit-kan dalam konteks hubungan bisnis-pemerintah adalah keluasan praktik korupsi yang dilakukan oleh sektor bisnis. Keluasan malpraktik yang berakar dari kekuasaan tak terkontrol bisnis itu juga tidak jauh dari mata kita.

Kalau investigasi TEMPO (1999) bisa kita pinjam, misalnya, 1.7 juta hektar Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang gagal itu pertama-tama lahir dari upaya raksasa bisnis swasta Tay Juhana (yang diikuti para raksasa lain, seperti Bob Hasan) untuk menjarah dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat US$ 206.5 juta, sedang Bob Hasan US$ 161.7 juta. Pola semacam juga terjadi dalam gejala “penjarahan” Bank Rakyat Indonesia, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), PAM Jaya, dsb.

Di sektor pajak, kasus penggelapan Wajib Pajak Badan (Perusahaan) yang sempat dicatat selama tahun anggaran 1999/2000 berjumlah 100 kasus, dua kali lipat dibanding yang dilakukan Wajib Pajak Pribadi (50 kasus). Yang pertama melibatkan Rp. 4 trilyun, yang kedua Rp. 300 milyar (Press Release Menko Ekuin, 2 Nov. 2000). Pola KKN ini tidak terbatas pada para cronies, tetapi dengan mudah juga dilakukan banyak perusahaan non-cronies. Malpraktik yang dilakukan banyak pelaku bisnis seperti itu juga sejak lama ditunjukkan oleh Kwik Kian Gie dalam berbagai kolom dan bukunya.

Itulah tualang kekuasaan bisnis yang akan saya sebut predatory-parasitic (benalu-pemangsa). Dari wawancara dengan berbagai kalangan bisnis dan pemerintah yang kurang-lebih mengerti prosesnya yang nyata sehari-hari, saya makin menemukan bahwa pengandaian tentang korupsi yang dipakai badan-badan seperti Bank Dunia dan IMF begitu berat sebelah. Secara lugas mesti dikatakan, locus korupsi bukan sekadar tindakan sewenang aparatur negara, melainkan juga praktik predatory-parasitic banyak pelaku bisnis yang membuat aparatur negara nampak semau gue. Dalam hal korupsi, banyak pelaku bisnis juga merupakan free riders. Moga-moga pokok ini tidak ditangkap sebagai apologia untuk membela korupsi aparatur negara. Apalagi sebagai posisi contra bisnis.

Gejala di atas juga sekaligus menunjukkan jenis orientasi ideologis yang melekat pada badan-badan keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Tentu, badan-badan keuangan itu bukannya tidak melihat peran banyak pelaku bisnis dalam gejala korupsi. Namun dari berbagai publikasi dan program kebijakannya, nampak jelas bahwa mereka tidak cukup mengintegrasikan malpraktik bisnis sebagai faktor penjelas (explanans) gejala korupsi yang sama statusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara.

Leviathan Baru
Jika banyak pengandaian badan-badan keuangan itu tidak cukup mencerminkan proses empiris korupsi yang sesungguhnya terjadi dalam relasi bisnis-pemerintah, lalu apa gagasan alternatifnya? Jarak antara gagasan dan kebijakan tentulah masih jauh, namun dua pokok berikut mungkin bisa menjadi visi bagi strategi kebijakan.

Pertama, rupanya gagasan kita tentang locus utama kekuasaan dalam masyarakat masih bersifat negara-sentris (state-centrist). Gejalanya, setiap ketidakberesan sosial (termasuk KKN) kita akarkan pada dominasi aparatur negara. Kita suka mengutip Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris itu, untuk menggambarkan kekuasaan negara sebagai Leviathan. Ia sejenis buaya raksasa laut yang memangsa dan menakutkan. Cuma, sejak rentetan demam deregulasi-liberalisasi modal yang memperanakkan globalisasi ekonomi, kekuasaan dan kapasitas hampir semua lembaga negara semakin dilucuti (dan tunduk pada) kekuasaan bisnis. Jadi, siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa?

Pada kondisi ekonomi-politik baru ini semakin berlangsung gejala berikut: hakim bisa punya putusan, tentara boleh punya senapan, namun pemodal dan staff-nya bisa membeli keputusan dan penggusuran. Soal penegakan hukum (law enforcement) bukan sekadar perkara tak-bergiginya pemerintah, melainkan soal bagaimana kekuasaan bisnis dengan mudah bisa mendikte aparatur negara sehingga law enforcement akhirnya tidak bergigi. Maka, klaim tentang pemerintah sebagai pucuk kekuasaan dalam masyarakat merupakan klaim di atas kertas yang semakin kehilangan substansi. Dalam tata ekonomi-politik ini, kekuasaan bisnis telah menjadi Leviathan baru. Singkatnya, kekuasaan besar bisnis yang lebih sering tidak terkontrol mesti diperlakukan sebagai faktor penjelas.

Kedua, tetapi bukankah praktik bisnis merupakan bidang privat (res privata) yang berakar pada hak milik pribadi, dan karenanya tidak bisa diperlakukan sama seperti kinerja pemerintahan yang merupakan bidang publik (res publica)? Yang terlibat dalam argumen seperti itu adalah gagasan aneh berikut: karena privat, maka praktik bisnis tidak seharusnya dikenakan kontrol demokratis (seperti terhadap kinerja pemerintahan).

Juga dengan mengandaikan perlunya hak milik pribadi (misal modal finansial), sejak kinerjanya masuk ke proses yang punya dampak luas pada tata hidup masyarakat, praktik bisnis juga kena kriteria kontrol demokratis. Istilah ‘dampak’ bisa berupa pool deposito, implikasi ekologis, lapangan kerja, KKN, dsb. Itulah mengapa ekonom besar seperti Charles Lindblom (1984) bilang: private enterprise berarti “private, no; enterprise, yes”.

Dua pokok di atas punya implikasi jauh. Baik secara empiris maupun teoretis tidak bisa lagi diterima argumen dan stategi kebijakan (meski sukses) yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa korupsi dalam relasi bisnis-pemerintah hanya berakar dari perilaku sewenang aparatur negara. Dalam hal ini, berlaku pula apa yang ditunjuk oleh orang yang sangat hafal dengan beragam malpraktik bisnis, George Soros (2000): “Ritual demokrasi bisa saja ditaati, namun kapasitas negara untuk mengelola urusan bersama kita sesungguhnya sudah dilucuti oleh kepentingan privat kelompok-kelompok bisnis.”

Memang, bahkan dalam gejala korupsi, sebuah kekuatan pemangsa sedang bersembunyi secara rapi: neo-liberalisme ekonomi.

B Herry Priyono

Kandidat PhD pada London School of Economics (LSE), Inggris.
Dimuat di KOMPAS, Selasa, 4 September 2001, hlm. 4 dengan judul “NEO LIBERALISME”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: