Deklarasi Konferensi Internasional Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme

Deklarasi Konferensi Internasional Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme
“Imperialisme dan Kejahatan Kemanusiaan IMF – World Bank”
Bangun Dunia Baru Tanpa IMF dan Bank Dunia

Kami, rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Nekolim (GERAK LAWAN), Pergerakan Petani Dunia/La Via Campesina dan Friends Of the Earth International (FoEI) mengadakan Konferensi Internasional Gerakan Rakyat Melawan Penjajahan Baru (International Conference of Peoples Movement against the New Imperialism) di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 15-17 September 2006. Kami menyimpulkan bahwa IMF dan Bank Dunia merupakan institusi yang menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap hak hidup rakyat dan ketidakadilan global melalui penerapan kebijakan ekonomi liberal lewat penyaluran utang luar negeri.


Hal ini semata-mata hanya untuk menjalankan agenda penjajahan baru dan liberalisasi ekonomi terhadap negara dunia ketiga. IMF dan Bank Dunia, demi keuntungan akumulasi modal dan laba tertinggi dari modal internasional (TNCs—transnational corporation) telah secara nyata mendorong kekerasan bersenjata meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan pemindahan penduduk secara paksa. Hal tersebut kami yakini merupakan bentuk dari praktek kejahatan kemanusiaan (Crimes Againts Humanity).

Negara-negara penerima hutang harus tunduk patuh dengan persyaratan yang mereka tentukan. Berbagai persyaratan tersebut adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam Washington Consensus. Pada praktiknya, hal ini terbukti telah membunuh dan menghancurkan kehidupan rakyat. Persyaratan tersebut antara lain:

Deregulasi sektor keuangan, yaitu pembukaan sektor finansial agar modal bisa bebas keluar masuk. Dalam krisis finansial Asia (1997), hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelarian modal (capital flight), dan hancurnya sektor finansial karena terjadinya parkir modal dalam jangka pendek.

Liberalisasi sektor perdagangan, yaitu dicabutnya hambatan tarif impor yang menyebabkan banjirnya barang impor di pasar domestik yang mengakibatkan matinya industri dalam negeri. IMF melalui LoI-nya telah mengakibatkan banjir impor produk pertanian, seperti kasus impor beras di Indonesia (1988), matinya produk industri serat rami di Bangladesh sejak tahun 1960-an, dan matinya industri minyak kelapa di India. Di Indonesia, liberalisasi pasar tenaga kerja (LMF, Labor Market Flexibility) yang didorong oleh IMF menjadikan para buruh terancam kehilangan pekerjaan dan dikebiri hak-hak dasarnya.

Privatisasi merupakan proses swastanisasi badan usaha milik negara dan komersialisasi sumber-sumber agrarian yang berimplikasi pada hilangnya kedaulatan negara dan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya. Privatisasi tanah yang digulirkan Bank Dunia melalui program Land Administration Project (LAP) dan dilanjutkan dengan Land Management and Policy Development Project melahirkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai dasar keluarnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria. Selanjutnya, Infrastructur Summit 2005 yang melahirkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut membuat rakyat, khususnya para petani kehilangan kedaulatannya dalam mengelola tanah di Indonesia. Sementara, hal yang sama terjadi di Filipina, dengan program privatisasi dan pembentukan pasar tanah; diperparah dengan privatisasi benih pertanian yang menjadikan petani hanya sebagai end-user (konsumen)—sementara petani sebenarnya memiliki tradisi pengembangan benih secara mandiri. Arah privatisasi juga menjalar lewat program Water Structural Adjustment Loan (WATSAL), yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, di mana Bank Dunia mengarahkan agar sumber daya air dijauhkan dari rakyat untuk kemudian dikuasai oleh korporasi internasional.

Pencabutan Subsidi merupakan konsekwensi pemberlakuan kebijakan anggaran ketat yang dilakukan sebagai syarat pinjaman utang dari IMF dan Bank Dunia. Akibatnya, tidak bisa dipungkiri berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat, seperti rawan pangan, wabah penyakit, krisis air bersih, ambruknya banyak bangunan sekolah, dan kemiskinan yang absolut, membuktikan bahwa negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia dengan melakukan pencabutan subsidi berbagai anggaran sosial dalam anggaran negara.

Keempat prinsip tersebut pada dasarnya menyerahkan pembangunan ekonomi pada mekanisme pasar sebebas-bebasnya sehingga tidak ada lagi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat umum.

Privatisasi dan komersialisasi sumber-sumber agrarian dan pelayanan publik serta liberalisasi mengakibatkan tanah, air, dan kekuatan-kekuatan produktif suatu negara bangsa dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Pihak pemberi hutang juga meneguk keuntungan melalui hasil memasarkan produk-produk mereka sendiri ke negara-negara penerima hutang.

Akibat terjerat hutang luar negeri, banyak negara tidak mempunyai anggaran bagi kesejahteraan masyarakat, negara-negara tidak mampu lagi mengendalikan harga barang konsumsi dan biaya pendidikan serta kesehatan yang terus naik, dan negara-negara menjadi pelaku utama konflik agraria dan konflik perburuhan dengan kekerasan bersenjata demi melindungi modal dan investasi.

Praktik kekerasan modal di atas, justru dilindungi produk hukum atau kebijakan negara-negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia melalui hukum, dan kriminalisasi pada gerakan rakyat yang membela hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Padahal, banyak kasus merupakan kejahatan serius atau pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu serangan sistematis yang berdampak meluas yang ditujukan kepada masyarakat sipil yang berbentuk pembunuhan, pelanggaran kepada kebebasan yang dilindungi hukum internasional, pemindahan penduduk secara paksa, penganiayaan, dan penyiksaan.

Akhirnya, kami memandang bahwa pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Singapura tahun ini (19-20 September 2006) masih mengacu dan bahkan mengukuhkan prinsip-prinsip Washington Consensus. Seraya mencoba untuk menguatkan kembali peran WTO dalam perdagangan bebas di tingkat internasional. Hal tersebut sama sekali mengabaikan pencarian alternatif yang memihak dan melindungi masyarakat umum. Peserta konferensi juga memandang, pemerintah Singapura jelas memosisikan diri sebagai mata rantai dari imperialisme baru, menunjukkan watak kekuasaan yang otoritarian, dan sebagai pelindung para koruptor.

Mengamati hal ini, maka kami menyerukan:
Usir IMF dan Bank Dunia dari kehidupan rakyat. Karena institusi-institusi ini telah melanggengkan pemiskinan, kekerasan, dan praktek genosida secara terselubung terhadap rakyat. Atas kenyataan tersebut, IMF dan Bank Dunia adalah pelaku utama kejahatan kemanusiaan di dunia.
Menolak praktek penjajahan bentuk baru yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia atas nama deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi di berbagai sektor; seperti di sektor agraria dan pedesaan, perburuhan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lain.
Bebaskan negara dari sekutu dan kaki tangan IMF – Bank dunia yang telah memfasilitasi praktik-praktik kejahatan kemanusiaan dan penghancuran kehidupan rakyat.
Hapus seratus persen utang negara-negara dunia ketiga tanpa syarat, dan tolak utang baru dari institusi keuangan, seperti IMF dan Bank Dunia.
Wujudkan solidaritas gerakan rakyat untuk menghancurkan life line of capitalism (garis hidup kapitalisme) yang mewujud dalam institusi keuangan, seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan WTO; juga perusahaan-perusahaan transnasional.
Bangkitkan semangat anti-penjajahan baru sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin dunia, seperti semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Bangun dunia baru tanpa IMF dan Bank Dunia, dan segera laksanakan praktik-praktik alternatif pembangunan dan keuangan yang sudah dilakukan oleh rakyat di seluruh dunia dengan menggunakan kearifan lokal dan berbasiskan perlindungan terhadap rakyat.
Laksanakan pembaruan agraria sejati melawan privatisasi dan liberalisasi IMF dan Bank Dunia atas sumber agraria yang mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, tegakkan kedaulatan pangan untuk melawan kebijakan IMF dan Bank Dunia di sektor pangan, sebagaimana yang dilakukan di banyak negara, misalnya, Kuba, Mali, dan Venezuela.

IMF and World Bank Out! Build New World without IMF and World Bank!

Jakarta – Indonesia, 18 September 2006
GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim)
La Via Campesina (International Peasant Movement)
Friends Of the Earth International (FoEI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: