Ekonomi Tanpa Mata

Ekonomi Tanpa Mata

Donny Gahral Adian

Masyarakat kita sudah menjelma menjadi masyarakat berisiko (risk society). Berbagai risiko menghadang di depan mata. Yang terdekat adalah memburuknya kualitas kesehatan publik. Persoalannya, di mana letak mata air risiko itu?
Saya menunjuk hidung perilaku ekonomi yang tak terkonstrain sebagai mata air itu. Penggunaan formalin pada produk pangan, misalnya. Di sana tercitra sempurna pengejaran keuntungan pribadi-jangka pendek.


Tanpa mata
Persoalan lain terletak pada pengambil kebijakan. Tanpa konstrain tegas dari pengambil kebijakan, hal serupa bisa terulang di kemudian hari. Pertanyaannya, siapa pengambil kebijakan itu? Jika pengambil kebijakan adalah pengusaha itu sendiri, konflik kepentingan pun menyentak. Keluh kesah selalu datang belakangan. Saat kepentingan pribadi-jangka pendek dinyatakan sebagai pemenang.
Dari sudut pandang teori konstrain, tidak ada yang namanya kehendak baik (Elster, 1993). Kehendak baik tidak selalu berujung pada tindakan serupa. Gangguan kepentingan pribadi-jangka pendek selalu menghantui pengambilan keputusan. Komitmen penegakan etika dalam berbisnis tidak bisa dijadikan pegangan. Banyak faktor bisa menggagalkan komitmen itu. Kenaikan harga bahan bakar minyak, misalnya. Kualitas produk pun bisa dikorbankan demi pemangkasan biaya produksi. Etika memang kedengarannya mulia. Namun, kita menghadapi dunia nyata yang dihuni homo oeconomicus. Etika saja tidak cukup.
Pengejaran keuntungan tanpa konstrain adalah ekonomi tanpa mata. Dari rahimnya lahir masyarakat berisiko. Komitmen etis senantiasa dikalahkan keserakahan ekonomi. Analisis biaya-keuntungan hanya berurusan dengan yang pribadi. Biaya dan keuntungan sosial selalu dikeluarkan dari kalkulasi awal. Urusan korporat hanya meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan pribadi. Tanggung jawab seluruh unit kerja berfokus pada pemilik saham, bukan publik.
Berbicara tentang etika, mengandaikan kebebasan. Persoalannya, justru postulat kebebasan ini yang bermasalah. Tak ada yang bisa menjamin pelaku ekonomi bertindak sesuai kehendak baik. Pilihan untuk menyimpang dari etika kepedulian selalu terbuka lebar. Setiap saat pelaku ekonomi bisa mengorbankan komitmen awal demi keuntungan jangka pendek. Hukum pun bisa diputarbalikan. Apalagi saat aparat hukum mengadopsi logika yang sama dengan pelaku ekonomi.

Langkah pencegahan
Etika selalu harus dikawal oleh apa yang disebut langkah-langkah pencegahan (precautionary measures). Langkah-langkah itu membuat pilihan untuk berlaku tak etis lebih mahal atau bahkan tidak mungkin. Dengan kata lain, pilihan untuk berlaku tak etis dibuat berseberangan dengan kepentingan pribadi. Melalui langkah pencegahan (precautionary measures), pelaku ekonomi dipaksa keluar dari kepompong kepentingan jangka pendek. Bukan karena pengejaran kepentingan jangka pendek itu kotor di mata etika, tetapi pengejaran kepentingan jangka pendek bertabrakan dengan analisis biaya-keuntungan. Pelaku ekonomi dipaksa berpikir, altruisme, bagaimanapun, lebih menguntungkan.
Bagaimana perwujudannya? Hukum harus menjadi langkah pencegahan (precautionary measures) yang ketat bagi perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi yang membahayakan keselamatan publik harus diganjar seberat-beratnya. Ini bukan sekadar labelisasi ”aman” atau ”tidak aman” pada barang konsumsi. Karena, itu amat rentan terhadap kolusi. Banyak pengusaha rela membayar miliaran rupiah bagi segala bentuk labelisasi. Seharusnya pengusaha membayar miliaran rupiah atas perbuatannya yang membahayakan keselamatan publik. Hukum harus menjadi pencegah dan bukan pemicu perilaku ekonomi tak etis.
Sebagai precautionary measures, hukum bukan hanya menciptakan keteraturan etis. Hukum harus menciptakan struktur perilaku ekonomi baru. Struktur itu mengerucutkan rentang pilihan proporsionalisasi kepentingan pribadi demi meminimalisasi risiko sosial. Hukum membuang pengejaran kepentingan pribadi secara membabi buta dari rentang pilihan pelaku ekonomi.
Pemerintah pun harus menjadi anjing penjaga yang asketis bagi langkah pencegahan (precautionary measures). Sebab, hukum yang keras tak berbicara banyak tanpa dukungan aparat yang bersih. Pintu belakang bagi kolusi antara pejabat dan pengusaha harus ditutup. Apalagi, banyak pejabat kini merangkap pelaku ekonomi. Pejabat-pedagang tidak memandang hukum sebagai konstrain, tetapi alat produksi. Alih-alih mengatur perilaku ekonomi, hukum diperjualbelikan.
Artinya, perilaku politik mesti diatur dalam koridor perundang-undangan yang ketat. Undang-undang itu mesti berlaku sama baik bagi pejabat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Perkecualian, sekecil apa pun, berarti pintu bagi penyelewengan. Itu pilihan yang paling masuk akal sekarang. Sebab, seperti disinyalir banyak pemikir, logika ekonomi sudah menular ke semua bidang kehidupan, termasuk politik.

Donny Gahral Adian

Ketua Jurusan Filsafat Universitas Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: