Diragukan, Komitmen Penguasa Memajukan Rakyat

Diragukan, Komitmen Penguasa Memajukan Rakyat

PESIMISME selalu saja mendominasi ruang-ruang diskusi seputar dunia pendidikan di Tanah Air. Bahkan, tak jarang pesimisme itu memunculkan sikap skeptis berlebihan manakala persoalan-persoalan yang dibahas dikaitkan dengan peran negara (baca: pemerintah!). Suara-suara sumbang pun muncul, mulai dari yang berbentuk ungkapan-ungkapan verbal hingga bernada sinis dan sarkastis.
PESIMISME itu pulalah yang mencuat dalam diskusi panel Kompas, pekan lalu. Diskusi yang juga dihadiri sejumlah aktivis dan praktisi pendidikan itu sampai pada kesimpulan: masyarakat harus diprovokasi, termasuk -jika memang itu diperlukan- mengambil alih peran negara yang sudah terbukti mandul!


Bahwa, selama dunia pendidikan hanya dijadikan jargon, isu, dan alat politik oleh pemerintah yang berkuasa; selama kalkulator pendidikan dipegang oleh orang-orang yang tidak cukup peduli pada keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang bangsa; selama pendidikan bermutu dipandang oleh negara sebagai sesuatu yang mahal karena dilihat dari manfaatnya yang instan; dan selama politik berkebangsaan di negeri ini menempatkan pendidikan hanya ekor dari pertumbuhan ekonomi dan tidak melihat pendidikan itu sendiri sebagai investasi sosial sekaligus investasi ekonomi; maka selama itu pula bangsa ini hanya menjadi bangsa kuli! Oleh karena itu, upaya memprovokasi masyarakat untuk terus menggedor dan menggugat negara agar terjadi perubahan pada level kebijakan di satu sisi tetap penting dilakukan, tetapi pada saat bersamaan perlu juga melakukan semacam gerakan pemberdayaan dari bawah.
Salah seorang panelis malah melihat bahwa keterpurukan dunia pendidikan di Tanah Air-lantaran sikap elite pemerintahan yang enggan memajukan pendidikan dalam artian yang sesungguhnya-bukan sekadar karena tidak ada komitmen seperti yang selama ini disinyalir oleh banyak kalangan. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh, ketidakmauan itu sesungguhnya lebih disebabkan memang jauh di lubuk hati mereka tidak ada niat untuk memajukan rakyat yang di bawah.
“Selama ini kita salah mengambil asumsi bahwa di Indonesia pendidikan itu penting. Pendidikan tidak pernah penting di Indonesia. Tidak ada indikator apa pun yang bisa menjadi rujukan untuk mengatakan bahwa pendidikan diperlakukan penting di Indonesia. Sebagai kebutuhan ya, tetapi sebagai hasil perlakuan tidak!” begitu pandangan salah satu panelis.
Mau bukti? Lihatlah angka- angka GDP. Lihat pula anggaran negara yang terpapar lewat APBN dan APBD. Di manakah posisi pengeluaran untuk memajukan dunia pendidikan kita di luar anggaran-anggaran yang bersifat rutin? Lalu, ketika kita masuk dalam anggaran pengeluaran keluarga, angka yang diperoleh jauh lebih mencengangkan lagi. Hasil studi sejumlah ahli menunjukkan, sedikit sekali di antara keluarga kelas menengah Indonesia yang mengalokasikan pengeluaran mereka untuk pendidikan setara dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain.
TERKAIT dengan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan bagi masyarakat, salah seorang panelis melihatnya hingga sejauh ini masih sebagai suatu keniscayaan. Amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBN dan APBD di masing-masing daerah masih belum dipenuhi.
Tidak ada uang? Ini alasan klasik yang selalu dijadikan tameng oleh setiap pemerintahan yang berkuasa hanya agar bisa berkelit dari tanggung jawab. Padahal, dana itu sesungguhnya ada. Yang tidak ada justru kemauan politik pemerintah.
Agar bisa melaksanakan pendidikan dasar gratis saja, misalnya, menurut hitungan salah seorang panelis, hanya dibutuhkan dana Rp 13,2 triliun. Kebutuhan ini terdiri atas biaya pengganti SPP bagi 24 juta siswa SD sebesar Rp 360 miliar per bulan atau Rp 4,02 triliun per tahun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta guru masing-masing sebesar Rp 500.000 per bulan diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun per tahun. Artinya, kalau kita memang ingin melaksanakan pendidikan dasar gratis, lalu gaji guru ditingkatkan agar bisa memacu kualitas mengajar mereka, total dana yang dibutuhkan Rp 17,4 triliun. Angka ini hanya separuh dari total APBN bidang pendidikan, yang-ironisnya-bocor di mana-mana.
Kebutuhan ini pun masih lebih kecil bila dibandingkan dengan dana APBN tahun 2004 yang dikorupsi sebesar Rp 23 triliun. Bahkan, jauh lebih kecil lagi apabila dibandingkan dengan pengucuran dana BLBI senilai Rp 144 triliun, yang belakangan justru menguap dan sangat boleh jadi akan hilang tak tentu rimbanya.
“Bandingkan pula dengan penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun selama lima tahun. Sementara untuk pendidikan, negara kok tampaknya pelit amat,” ujar seorang panelis memaparkan, seraya mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pembangunan bidang pendidikan menjadi salah satu di antara tiga pembahasan yang dijanjikannya dalam kampanye pemilihan presiden tempo hari.
Menyikapi itu semua, semakin jelas bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada kemauan politik pemerintah: apakah memang mau mencerdaskan bangsa ini? Apakah para elite pemegang kekuasaan itu benar-benar memang menginginkan semua anak Indonesia maju?
“Saya rasa(-kan) tidak,” kata salah seorang panelis.
Oleh karena itu, dengan penjelasan ini, tudingan bahwa pendidikan di negeri ini tidak dianggap penting semakin bisa dirasionalisasikan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk memperlakukan pendidikan sebagai satu hal yang pokok bagi hari depan bangsa bukanlah suatu kesalahan atau kekeliruan konsep, tetapi memang sebagai sebuah pandangan dan atau sikap politik. Artinya, di balik jargon yang selalu mendengung-dengungkan bahwa pendidikan itu penting, sesungguhnya memang tidak ada niat dari pemegang kekuasaan untuk membuat semua anak bangsa di negeri ini maju.
Mengapa? Salah seorang panelis lain menukas dengan nada bicara sarkastis, “Ya, karena yang membuat kebijakan itu adalah orang-orang yang mampu dan sudah memiliki posisi.”
Begitu memprihatinkan pendidikan di Indonesia. Begitu tidak berpihaknya negara pada orang-orang miskin dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Formula yang begitu jelas dalam kontrak sosial antara negara dan rakyat-sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 berikut batang tubuhnya pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 31, Pasal 34; serta UU Sistem Pendidikan Nasional-tetapi dalam praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih begitu jauh dari apa yang dipikirkan dan makin lebih jauh lagi dari apa yang digagaskan.
Bahkan, kini ada kecenderungan dunia pendidikan kita ramai-ramai terjebak ke arah komersialisasi. Pendidikan kini sudah menjadi sebuah komoditas yang di-“perjualbeli”- kan. Pada tingkat tertentu pendidikan sebagai jasa tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari investasi yang memberi manfaat sosial bagi kepentingan kehidupan berbangsa yang lebih luas, tetapi lebih dimaksudkan sebagai institusi yang bisa mendatangkan keuntungan secara finansial.
Alhasil, di negeri ini terjadi semacam pengelompokan kelas dalam dunia pendidikan. Golongan yang kuat membuat lembaga pendidikan bermutu, baik berdasarkan kekuatan ekonomi dengan dana sendiri (baca: sekolah swasta unggulan) maupun berdasarkan kekuatan politik dengan dana publik (baca: sekolah negeri unggulan). Sementara di garis lain, golongan yang kurang sanggup memperjuangkan kepentingannya, yang tidak mempunyai kekuasaan atau juru bicara, terpaksa harus menerima pendidikan yang kurang bermutu.
Secara umum, penggolongan yang membentuk semacam stratifikasi sosial itu terdiri atas sekolah tingkat elite atau yang kini dikenal sebagai sekolah swasta top; lalu tingkat menengah terdiri atas sekolah negeri top dan swasta tertentu; tingkat menengah-bawah kebanyakan diisi oleh sekolah-sekolah negeri; serta tingkat bawah alias sekolah gurem yang mayoritas adalah sekolah-sekolah swasta pada umumnya.
Ironisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menyekolahkan anak-anak mereka justru di sekolah yang berada di level paling bawah tersebut. Dan memang, bagi rakyat kebanyakan, mereka tidak memiliki pilihan alternatif kecuali masuk ke sekolah-sekolah gurem yang identik dengan sekolah-sekolah tak bermutu.
Dunia pendidikan di Indonesia memang telah menggurita, seperti halnya munculnya jalan- jalan tol di sekitar Jakarta. Orang-orang kaya bisa pilih jalan tol, tetapi bagaimana dengan si miskin yang harus setia menatapi jalan-jalan sempit, berlubang, dan selalu diwarnai kemacetan?
Salahkah kemunculan sekolah-sekolah elite mahal sebagai harga yang harus dibayar untuk pendidikan berkualitas itu? Tentu saja tidak. Begitu pun keberadaan jalan tol. Hanya saja, dengan mengambil perumpamaan jalan tol, seorang peserta diskusi mengingatkan bahwa meski tak ada yang salah bila orang lewat jalan tol, pemerintah tetap wajib menyediakan jalan nontol yang kondisinya memadai. Kenyataannya, jalan nontol ini selain tidak memadai kondisinya pun jelek: berlubang-lubang! Dalam dunia pendidikan mereka yang terpaksa lewat jalur nontol ini justru yang paling banyak, yakni sekitar 60 persen dari total anak-anak bangsa ini yang bersekolah.
Lebih ironis lagi, kini ada gejala kuat bahwa kenyataan yang ada di masyarakat itu ingin diformalkan oleh negara. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono lewat Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo telah menyusun dokumen Rencana Strategi Depdiknas Tahun 2005-2009. Dalam bab yang membahas bagaimana strategi pencapaian tujuan, termaktub gagasan untuk menerapkan sistem subsidi silang dalam pembiayaan pendidikan, serta akan memberlakukan pembagian jalur pendidikan formal menjadi formal standar dan formal mandiri.
Dengan sistem pembiayaan yang menganut konsep subsidi silang, sekolah negeri bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan laba. Adapun konsep pembagian jalur pendidikan formal menjadi formal standar dan formal mandiri, kecenderungannya nantinya akan membedakan antara anak-anak yang mampu secara finansial dan akademik di satu pihak dan mereka yang tidak memiliki kemampuan itu.
“Ini kan model pendidikan yang diskriminatif dan hanya akan menghasilkan neokolonialisme dan neoliberalisme. Kalau mau dihitung pakai kalkulasi untung-rugi, ya memang, membangun sekolah itu rugi. Akan tetapi, ini kan membangun bangsa. Dalam kaitan bangun bangsa semestinya keuntungan social benefit harus lebih diutamakan,” kata salah seorang panelis.
Lagi pula, diingatkan bahwa orang-orang pintar tidak selalu muncul dari keluarga kaya. Artinya, tidak ada jaminan orang yang mampu membayar lebih mahal bisa lebih pintar dari orang miskin sejauh si miskin diberi akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Oleh karena itu, demi keadilan, negara melalui pemerintah yang berkuasa harus memfasilitasi semua anak bangsa-tanpa membedakan kaya-miskin- agar bisa menikmati pendidikan yang bermutu. Jika tidak, pemerintah bisa dituduh mengabaikan amanat konstitusi dan undang-undang turunannya (baca: UU Sistem Pendidikan Nasional).
“Penguasa yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut selayaknya dituntut secara hukum karena bisa digolongkan tindakan malapraktik atau dalam bahasa hukum disebut misconduct,” kata sang panelis.
TANDA-tanda pemerintahan saat ini kurang berpihak pada kepentingan rakyat banyak -dalam konteks pendidikan- sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Ketika pemerintahan yang berkuasa sekarang ini naik, kebijakan yang diambil bukan pertama-tama bagaimana membenahi infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan, yang pada gilirannya akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi fokus perhatian justru soal ujian nasional dengan penekanan pada standar minimal nilai kelulusannya.
Ironisnya, kebijakan yang berdalih untuk kepentingan standardisasi pendidikan nasional itu diselenggarakan di tengah kenyataan bahwa kualitas pendidikan antardaerah dan interdaerah mengalami disparitas yang amat mencolok. Dalam kondisi semacam ini, pertanyaannya adalah mendesakkah kebijakan itu dilakukan ketimbang pembenahan infrastruktur dan tenaga kependidikan? Apalagi bila ujian nasional itu dilakukan dengan keyakinan bahwa ia akan dengan sendirinya memacu perbaikan mutu pendidikan, sebagaimana diyakini oleh Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla.
Untunglah, kekecewaan publik sedikit terobati ketika muncul pernyataan dari pemerintah bahwa dalam tiga tahun ke depan seluruh bangunan sekolah yang bobrok harus selesai direnovasi. Pernyataan Jusuf Kalla itu tentu kita catat sebagai sebuah janji dan akan kita lihat kenyataannya tiga tahun mendatang.
Pada akhirnya semua itu bergantung pada pilihan kita hari. Tak bisa dimungkiri bahwa kita memang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit: apakah mementingkan distribusi pendapat ataukah investasi sosial lewat pembenahan secara menyeluruh dan besar-besaran di bidang pendidikan?
Kalau distribusi pendapatan yang ditekankan, seperti kecenderungan selama ini, investasi sosial jadi berkurang. Ini juga sebetulnya masalah besar dunia, seperti tampak lewat “perseteruan” kubu World Economic Forum dan World Social Forum.
Terlepas dari itu semua, pada akhirnya kita memang harus memilih. Dan, tampaknya, pemerintah sekarang masih belum melihat arti penting investasi sosial lewat pendidikan. (ken)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: