Involusi Kekuasaan

Involusi Kekuasaan

Prudensius Maring

Amanat Undang-Undang No 32/2004 untuk membangun pemerintahan yang efisien dan efektif ada pada titik kritis.
Hingga awal 2007 terbentuk 148 kabupaten baru, yang bertujuan mendorong efektivitas pelayanan masyarakat. Fenomena ini menggembirakan, tetapi hasrat membuka lahan kekuasaan baru tidak bisa diabaikan.
Dari 148 kabupaten baru itu, tegas Mendagri (9/2/2007), tidak seluruhnya berhasil. Kini pemerintah mengevaluasi kelayakan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Gejolak sosial antarmasyarakat dan perebutan kekuasaan antarelite bisa mencederai tujuan pelayanan masyarakat.

Involusi dan kemandekan
UU Pemerintahan Daerah dan aturan pendukungnya lahir dari proses belajar dan merespons dinamika di masyarakat. Namun, jika implementasinya tidak mampu mendinamiskan dirinya, ia berpeluang melahirkan kerumitan dan kemandekan. Agenda pelayanan masyarakat bisa dikendalikan hasrat kekuasaan.
Fenomena ini mengingatkan konsep involusi oleh antropolog Goldenweiser (1936) dan Geertz (1963). Konsep ini menggambarkan kebudayaan yang sudah mapan jika tidak mampu menstabilkan dan mendinamiskan dirinya, ia akan mengalami kerumitan ke dalam (involutive) dan melahirkan kemandekan.
Clifford Geertz membangun teori involusi pertanian (agriculture involution) dari penelitian di Indonesia. Ia menjelaskan kerumitan ke dalam dan kemandekan yang dihadapi petani. Sawah selalu bisa menerima hasrat petani menjejalkan sarana produksi dan tenaga kerja secara berlebihan. Cara ini bisa meningkatkan produktivitas, tetapi jika dikurangi, petani rugi. Kemajuan yang dicapai bersifat semu dan melahirkan kemerosotan.
Geertz mengemukakan pola ekstensifikasi di luar Jawa. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memperluas lahan garapan. Masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup ini menempuh pola bersifat menyebarkan (dispersive). Misalnya, membuka hutan untuk lahan garapan baru.
Tesis Geertz memberi inspirasi untuk melihat fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Involusi pertanian berhubungan dengan hasrat petani meningkatkan produktivitas dengan basis ekologis-materi. Pemekaran wilayah berhubungan dengan hasrat pemerintah (legislatif dan eksekutif) untuk melayani masyarakat dengan basis kekuasaan.

Involusi kekuasaan
Membuat kerumitan dengan menciptakan atau bongkar pasang struktur baru adalah pola yang biasa dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Argumentasi pembentukan dinas otonom DPRD dan pemda sering diwarnai kepentingan kekuasaan.
Untuk menampung staf nonjob yang masih berpengaruh, biasa disiapkan pos staf ahli, dewan penasihat, staf khusus, atau didirikan unit litbang “asal-asalan”. Untuk memperkuat itu, disediakan anggaran baru (APBN-D) dan dibuat aturan main agar bisa dipertanggungjawabkan, seperti PP No 37/2006 yang kontroversial. Motivasi penciptaan struktur baru seperti ini mengindikasikan gejala involusi.
Penciptaan struktur baru dan aturan main menambah kerumitan internal. Aparat pemerintah sibuk merawat struktur yang dibangun. Urusan mutasi pejabat dan staf lebih menyita perhatian dan waktu. Ide perampingan struktur selalu ditentang. Tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat terbengkalai.
UU Pemerintahan Daerah membuka peluang ekstensifikasi kekuasaan. Alasan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat amat ampuh. Prasyarat administratif, teknis, dan fisik wilayah bisa dimanipulasi, sementara aspek sosial-budaya diabaikan. Ketika pemekaran tercapai, wilayah baru pun sibuk menciptakan struktur dan aturan main untuk mengakomodasi pencari kekuasaan.
Terlihat, involusi kekuasaan terjadi di level pusat dan daerah tanpa batas. Pola ekstensifikasi kekuasaan melalui pemekaran wilayah ramai terjadi di belahan luar Jawa, mirip sinyalemen Geertz 40 tahun silam. Amat jelas perjuangan pemekaran dari Papua, Sulawesi, Sumatera, dan wilayah kepulauan kecil.
Para penggagas terlihat kompak saat memulai perjuangan pemekaran wilayah. Ketika tercapai, semua mengambil posisi merebut peluang kekuasaan. Bahkan siap menyulut konflik sosial antarpendukung.
Perjuangan pemekaran di beberapa tempat selalu diawali kerja sama antarelite politik dan tokoh masyarakat. Namun, dalam perjalanan para pejuang mudah terjebak perhitungan jatah kekuasaan.

PRUDENSIUS MARING

Mahasiswa S-3 Antropologi Universitas Indonesia; Dosen Politani Kupang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: