Biaya Sekolah Makin Tinggi

Minggu, 15 Juli 2007

Tahun Ajaran Baru 2007-2008
Biaya Sekolah Makin Tinggi

Dalam beberapa hari ini para orangtua yang anaknya lulus dari SD, SMP dan SMA sedang dipusingkan dengan perburuan dan pendaftaran sekolah. Para orangtua berusaha mencari sekolah favorit yang sesuai dengan nilai yang diraih dan kemampuan anaknya. Di sekolah negeri, perebutan kursi semakin sengit dengan adanya persaingan nilai dan strategi pengaturan rayon dan subrayon. Tapi dari semuanya itu, biaya sekolah adalah beban pikiran terbesar setiap orangtua.
Biaya sekolah di Surabaya semakin membumbung tinggi akibat maraknya “pungutan” yang ditetapkan oleh sekolah seperti uang buku, uang praktikum, uang bimbel, uang pramuka, uang alat pendidikan dan lain sebagainya.


Setiap tahun, pungutan ini semakin beraneka ragam bentuk dan namanya. Sekolah semakin sewenang-wenang membuat pungutan yang memberatkan wali murid. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan yang berwenang mengatur biaya sekolah. Di Surabaya misalnya, aturan tentang pungutan sudah jelas yaitu hanya boleh meminta sumbangan secara sukarela dari wali murid yang dianggap mampu, namun pada kenyataannya pungutan diberlakukan sama kepada semua wali murid (Kompas, 10/07)
Mahalnya biaya pendidikan kini tidak lagi hanya monopoli lembaga pendidikan swasta, tetapi juga lembaga pendidikan negeri. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga tidak banyak membantu.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa fenomena pungutan ini adalah “sinyal merah” bagi dunia pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan rupanya sudah mulai berorientasi komersil dan mengabaikan misi pendidikan yang seharusnya menjadi pedoman bagi semua keputusan. Orientasi komersil ini diibaratkan dengan dunia bisnis yang melakukan jual-beli jasa pendidikan, bukannya untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Pendidikan yang berkualitas memang memerlukan kelengkapan berbagai fasilitas dan juga gaji dan insentif yang memadai bagi para guru. Kita juga sudah lama tahu bahwa fasilitas pendidikan yang tidak memadai ditambah dengan gaji guru yang seadanya akan membuat pendidikan kita semakin terpuruk. Namun, sesungguhnya itu bukanlah alasan bagi mahalnya biaya pendidikan, karena penanggungjawab tertinggi bagi terselenggaranya pendidikan ada di tangan negara dengan memakai aturan yang berlaku. Jika negara tunduk terhadap undang-undang yang mengatur biaya pendidikan 20% dari APBN dan APBD maka seharusnya problem biaya pendidikan bisa diatasi. Sayangnya, sampai hari ini perintah undang-undang itu belum dilaksanakan sepenuhnya oleh negara terbukti dari alokasi pendidikan yang hanya mencapai 11,8% dari APBN 2007.
Karena anggaran pendidikan tidak sesuai konstitusi, maka pendidikan kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal (sekolah masih banyak yang rusak, gaji guru yang minim, biaya yang mencekik wali murid dan kualitas pendidikan yang pas-pasan).
Dari sinilah munculnya “lingkaran setan ketidakadilan” ; mahalnya biaya pendidikan membuat orang miskin tidak bisa sekolah bagus, pendidikannya rendah dan terus terbelenggu kemiskinan. Hak dasarnya berupa pendidikan dirampas oleh negara. Sementara orang kaya bisa sekolah bagus, mendapat pendidikan bermutu dan tetap menjadi kalangan atas. Sesungguhnya ketidakadilan ini tercipta dari buruknya sistem pendidikan kita.
Pantas saja jika seorang pengamat berujar, “SDM kita telah tertinggal jauh dari negara tetangga karena pemerintah tidak pernah serius soal pendidikan”.

Yudhit Ciphardian
_______

BOX : Pendidikan Dalam Konstitusi

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
Pasal 31 Amandemen UUD 1945
Ayat (1)
———————————————-
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
Pasal 31 Amandemen UUD 1945
Ayat (2)
———————————————-
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
UU Sisdiknas 20/2003
Pasal 6 Ayat (1)
———————————————-
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun”
UU Sisdiknas 20/2003
Pasal 11 Ayat (2)
———————————————-
“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”
UU Sisdiknas 20/2003
Pasal 12 Ayat (1), huruf (d)
———————————————-
“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”
UU Sisdiknas 20/2003
Pasal 49 Ayat (1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: