Pendidikan Tinggi dan Pasar

Pendidikan Tinggi dan Pasar
Donny Gahral Adian

Akhir-akhir ini, RUU Badan Hukum Pendidikan atau BHP disorot tajam dari berbagai kalangan. Sebagian besar menolak RUU itu dengan alasan yang hampir seragam. RUU BHP identik dengan liberalisasi pendidikan yang berujung pada penyingkiran mereka yang miskin.
Sementara tanggung jawab negara terhadap pendidikan adalah harga mati. UUD 1945 telah mengamanahkan itu dengan jelas. Pengesahan RUU itu berarti arus balik terhadap semangat negara kesejahteraan yang tertuang dalam UUD 1945.


Transformasi
Yang dipergunjingkan dari RUU BHP adalah Pasal 3 Ayat 4. Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan, salah satu prinsip pengelolaan perguruan tinggi BHP adalah partisipasi atas tanggung jawab negara. Artinya, perguruan tinggi, khususnya negeri, harus mampu menarik dana masyarakat karena subsidi negara dikurangi. Tidak tahu mengapa, para kritikus sepertinya yakin, satu-satunya jalan yang akan diambil perguruan tinggi adalah menaikkan biaya operasional pendidikan.

Perguruan tinggi negeri yang hidup sekian lama di bawah naungan negara memang bermasalah dengan rencana disahkannya RUU BHP. Mengapa? Budaya birokrasi selama ini adalah budaya pengelolaan, bukan peningkatan anggaran. Birokrasi yang manja seperti dipaksa mulai belajar menggosok punggung sendiri. Maka, kecurigaan para kritikus terhadap birokrasi cukup beralasan. Alih-alih melakukan diversifikasi sumber pendanaan, birokrasi perguruan tinggi sekadar menaikkan biaya operasional pendidikan untuk menggenjot pendapatan.

Padahal, pelan namun pasti, birokrasi perguruan tinggi mulai bertransformasi. Birokrasi perguruan tinggi mulai menerapkan prinsip enterpreuneurial university. Salah satunya adalah mengelola aset, baik tangible maupun intangible, untuk menarik dana masyarakat. Tanah, bangunan, dan SDM semuanya adalah aset yang bila dikelola dengan baik dan terpadu akan produktif.

Good governance pun menjadi prinsip pokok tata kelola perguruan tinggi. Prinsip penjaminan mutu, layanan prima, akuntabilitas, dan transparansi menjadi jiwa organisasi untuk menjaring kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Bagaimana dengan opsi untuk kaum miskin? Kaum miskin tetap berhak mengenyam pendidikan tinggi. Hanya saja, kompetensi tetap menjadi patokan. Anak dari keluarga miskin yang berbakat, jika perlu, diberi akses tanpa tes dan dibiayai. Mekanisme subsidi silang menjadi jalan keluar bagi soal semacam ini. Seleksi perguruan tinggi BHP tidak dialaskan pada tingkat ekonomi, tetapi kompetensi dan potensi untuk pengembangan keilmuan.

Pasar
Siapakah sebenarnya pasar pendidikan tinggi kita? Hemat saya, pasar bukan semata mahasiswa. Pasar adalah para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, yakni negara, masyarakat sipil, dan industri. Perguruan tinggi di era BHP harus mampu menempa diri sebaik mungkin untuk melayani pemangku kepentingan. Tata kelola organisasi yang terumuskan dengan baik dalam RUU BHP harus menjadi acuan. Tanpa itu semua, perguruan tinggi akan terjebak untuk melakukan apa yang dituduhkan para kritikus, yakni menaikkan biaya operasional pendidikan.

Pasar juga jangan diartikan semata sebagai industri yang menuntut kompetensi teknis dari lulusan perguruan tinggi. Kesalahpahaman yang cukup fatal telah lama mengendap dalam relasi perguruan tinggi dan industri. Selama ini perguruan tinggi dituntut untuk menatah mahasiswa untuk siap pakai di dunia kerja. Padahal kompetensi teknis yang dituntut adalah soal empat atau lima bulan lokakarya saja.

Perguruan tinggi hanya mengerti satu bahasa epistemik: pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan ditempuh melalui penguatan pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Ketiga hal itu harus dikembangkan sehingga output perguruan tinggi bukan melulu tenaga teknis, tetapi pengetahuan yang berbobot. Perguruan tinggi adalah knowledge enterprise yang harus memikirkan bagamana pengetahuan didapat, dikelola, dan diabdikan kepada pemangku kepentingan.

Riset-riset murni di bidang fisika teori, indigenous studies, biologi molekuler, dan lainnya harus dikembangkan. Selain itu, perlu dikembangkan riset terapan yang bisa menyelesaikan aneka persoalan, dari penyakit tropis sampai kemiskinan. Di sini tanggung jawab negara berperan besar. Presiden SBY di acara gelar ilmu dan inovasi Universitas Indonesia, misalnya, menjanjikan anggaran riset akan ditingkatkan mendekati 1 persen PDB (Kompas, 7/8).

Pasal 3 Ayat 4 RUU BHP harus bisa dibaca lebih arif. Negara bukan satu-satunya aktor kesejahteraan. Kini, tiga serangkai: negara, masyarakat sipil, dan industri, adalah aktor sentral dalam soal kualitas hidup warga. Kolaborasi ketiganya menghasilkan kekuatan sosial luar biasa. Pendeknya, tanggung jawab harus dibagi. Hanya dengan cara ini pendidikan tinggi di negeri ini mampu menghasilkan pikiran terbaiknya bagi bangsa dan keadaban.

Donny Gahral Adian

Ketua Jurusan Filsafat Universitas Indonesia

One Response to “Pendidikan Tinggi dan Pasar”

  1. icha Says:

    keren tuh artikelnya.btw, ni yg nulis artikel apa suaminya Rieke Diah Pitaloka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: