Perang Harus Kita Menangkan

Perang Harus Kita Menangkan
Oleh Sri-Edi Swasono

Peringatan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional, 1908-2008, menggelora
di media massa. Peristiwa historis-heroik ini digelar di koran-koran.

Boedi Oetomo yang berdiri tahun 1908 telah kita terima sebagai wadah
awal kesadaran kolektif yang harus mendahului aksi kolektif, yang
membuat pendirian Boedi Oetomo sangat bermakna (Sartono Kartodirdjo,
1994). Boedi Oetomo secara formal tidak berorientasi pada nilai-nilai
politik, tetapi sebagai struktur asosiasi menciptakan ruang sosial dan
arena politik, lalu terselenggara sosialisasi politik. Dari Boedi
Oetomo (1908), tumbuh ideologi nasionalisme Indonesia melalui
Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 dan Sumpah Pemuda 1928
(loc cit).


Douwes Dekker, yang secara pribadi menyaksikan didirikannya Boedi
Oetomo, tulisannya (1913) yang mengatakan bahwa ”perlawanan terhadap
kolonialisme adalah suatu kewajiban moral”, menggusarkan Pemerintah
Hindia Belanda (Rosihan Anwar, 2008).

Selanjutnya kesadaran dan tekad untuk merdeka makin kukuh dengan
ketegasan Soekarno dan Hatta. Mohammad Hatta dalam pleidoi
(pembelaan)-nya di Pengadilan Den Haag (1928) berjudul ”Indonesia
Vrij” (”Indonesia Merdeka”) menegaskan, ”…lebih baik Indonesia
tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain….”

Dua tahun kemudian, Soekarno pun menggugat di Pengadilan Bandung
(1930), pleidoinya berjudul ”Indonesia Klaagt-Aan” (”Indonesia
Menggugat”) menegaskan sebagai berikut, ”…imperialisme berbuahkan
’negeri-negeri mandat’, ’daerah pengaruh’… yang di dalam sifatnya
’menaklukkan’ negeri orang lain, membuahkan negeri jajahan… syarat
yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan
hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional….”

Setelah Pemerintah Kolonial Belanda yang kejam digantikan oleh
penjajahan imperialis Jepang yang bengis, ideologi nasionalisme makin
berkembang. Selanjutnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
memperkukuhnya, dengan penegasan platform perjuangan nasional ”Merdeka
atau Mati”.

Ideologi ekonomi

UUD 1945 yang disahkan sebagai konstitusi Republik Indonesia pada
tanggal 18 Agustus 1945, pada Aturan Peralihan (Pasal II)-nya
mengungkapkan pemikiran brilian para founding fathers kita, sekaligus
merupakan suatu sikap waspada untuk menghindari kevakuman hukum dalam
negara yang baru merdeka.

Berdasarkan UUD 1945 itu, ditentukan berlakunya ”asas bersama”
(collectiviteit) dan ditinggalkannya ”asas perorangan”
(individualiteit). Seluruh peraturan perundangan Kolonial, tak
terkecuali Wetboek van Koophandel (KUHD) berlaku temporer, KUHD
haruslah di-Pasal 33-kan.

Berlakunya asas bersama dan perlu ditinggalkannya asas perorangan
berdampak sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi nasional. Itulah
sebabnya ditegaskan pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa (ayat 1)
”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.” ”Usaha bersama” (mutual endeavour) dan ”asas
kekeluargaan” (brotherhood, yang bukan kinship) bertumpu pada
kesadaran kolektif yang kita istilahkan sebagai ”asas bersama”. Dengan
demikian, itulah ideologi ekonomi nasional kita menghendaki berlakunya
paham kebersamaan yang berasas kekeluargaan (mutualism and
brotherhood), yang berseberangan dengan ideologi ekonomi berdasar
individualisme dan liberalisme (liberalisme lahir dari ideologi
perfect individual liberty yang pada hakikatnya adalah
self-centeredness, menolak intervensi). Mutualism and brotherhood
telah banyak dipraktikkan melalui prinsip co-ownership,
co-determination, dan co-responsibility dalam keekonomian.

Sejak lama masalah ideologi ekonomi ini menjadi pembicaraan. Pada
tahun 1955 dalam Simposium Dies Natalis ke-5 FE UI antara Wilopo,
mantan Perdana Menteri (1951-1953) dengan Widjojo Nitisastro (masih
mahasiswa tahun terakhir FE UI berusia tepat 28 tahun), perlu kita
simak kembali. Antara lain dikemukakan Wilopo, dilaksanakannya
liberalisme di Asia oleh bangsa-bangsa Barat berakibat sama seperti
yang dilaksanakan di negeri-negeri Eropa, yaitu pengisapan manusia
oleh manusia, dikuranginya kebebasan bagi yang lemah ekonominya dan
terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pemilikan dan kekayaan.
Namun, akibat negatif liberalisme di negeri jajahan lebih menyedihkan.
UU Agraria 1870 menimbulkan kesengsaraan luar biasa. Oleh karena itu,
dasar perekonomian Indonesia terang-terangan antiliberal, bersifat
kolektif, yang berbeda dengan asas individualisme.

Dalam simposium itu Widjojo menyatakan bahwa banyak pokok pikiran yang
dikemukakan oleh Wilopo sepenuhnya dapat disetujuinya. Widjojo
menekankan aspek-aspek fundamental suatu sistem ekonomi berdasar
antiliberalisme dengan berbagai pengendalian oleh pemerintah, termasuk
menghancurkan kekuatan-kekuatan monopoli dan oligopoli.

Widjojo berbeda pendapat dengan Wilopo yang dianggapnya terlalu
memerhatikan masalah pemerataan pendapatan dan hanya sedikit tentang
usaha meningkatkan pendapatan rata-rata per kapita. Bagi Widjojo,
pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan tidak bisa
dipisahkan, haruslah dilaksanakan bersama-sama.

Makin timpang

Apa yang terjadi sekarang tentulah tidak terbayangkan oleh Wilopo dan
Widjojo Nitisastro saat mereka berdebat lebih setengah abad yang lalu.
Keduanya boleh kecewa besar, saat ini peningkatan pendapatan tak
kunjung terasakan dan pemerataan pendapatan makin timpang disertai
masifnya kesengsaraan rakyat. Menurut UUD 1945, posisi rakyat adalah
substansial, tetapi kenyataannya direduksi menjadi residual, hanya
mendapat spill- over atau rembesan.

Akibatnya, pembangunan neoliberalistik menggusur orang miskin, bukan
menggusur kemiskinan. Liberalisme ataupun neoliberalisme ekonomi makin
mewabah, dengan mudahnya bebas masuk merambahi Indonesia. Konsensus
Washington sebagai tonggak neoliberalisme dengan pasar-bebas bawaannya
(deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi) menjadi acuan
kebijaksanaan ekonomi. Betapapun Presiden Yudhoyono menegaskan
sikapnya yang menolak ideologi fundamentalisme pasar, toh Menteri
Negara BUMN tetap melaksanakan perintah dinasnya menjuali BUMN-BUMN
strategis. Penyerahan sumber-sumber daya alam ke tangan asing telah
dibiarkan menjadi brutal piracies.

Tulisan ini mengingatkan pemerintah, dengan niat ngéman (kasih
sayang). Mumpung point of safe return masih ada setapak menjelang
point of no return. Dampak kebijaksanaan liberal-liberalan ini akan
dahsyat, pelumpuhan (disempowerment) nasional akan terjadi dan akan
menimbulkan gugatan dan kegusaran rakyat.

Sangat menyedihkan melihat sikap para ekonom muda yang dengan congkak
memproklamasikan adagium ilusifnya tentang the end of nation states
dan the borderless world secara mentah. Bagi mereka ini (diucapkan)
”nasionalisme adalah kuno, masukkan saja ke dalam saku…”. Mengingat
Douwes Dekker di atas, yang ini adalah suatu kejahatan moral (juga
kejahatan politik) in optima forma.

Peringatan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional bisa menjadi suatu
lelucon yang tak lucu. Pesan-pesan UUD 1945 dikalahkan oleh John
Perkinsianisme dan Rasputinisme, dikalahkan oleh kurikulum dan silabus
ilmu ekonomi di kampus-kampus yang tak berkutik oleh hegemoni akademik.

Wakil-wakil rakyat kita meloloskan sejumlah undang-undang yang kelewat
liberal yang membentuk keterjajahan ekonomi, ibarat telah terjadi
suatu silent take-over terhadap kedaulatan rakyat yang mereka wakili.
Ini harus kita luruskan. Perang untuk merealisasi cita-cita nasional
harus kita menangkan, in war there is no substitute for victory.

Sri-Edi Swasono
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: