Kita Belajar dari Pers Bebas

Kita Belajar dari Pers Bebas
Atmakusumah Astraatmadja

Kebebasan pers dan berekspresi muncul kembali di Indonesia dari perjalanan panjang setelah menghilang selama 40 tahun—atau lebih kurang dua generasi—antara 1950-an dan 1990-an. Dalam satu dasawarsa terakhir kita berupaya membangun kembali kebebasan ini—yang pada suatu masa, setengah abad yang lampau, pernah berkembang di negeri ini dalam pemerintahan Presiden Soekarno pada awal 1950-an.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Pers yang baru pada 13 September 1999 dan Presiden BJ Habibie mengesahkannya sepuluh hari kemudian.

UU ini menjamin kebebasan atau kemerdekaan pers, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untuk membatasi kebebasan pers, dan meniadakan kekuasaan pemerintah untuk melarang terbitan pers. Tindakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran terhadap media pers cetak dan media siaran dikenai sanksi pidana penjara atau denda. Wartawan memiliki hak tolak selain kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

UU ini juga menghapus pembatasan tentang siapa yang dapat bekerja sebagai wartawan dan mereka bebas memilih organisasi wartawan untuk menjadi anggotanya.

Prof Janet E Steele, pengamat pers dan associate professor George Washington University di Washington DC, menganggap UU Pers Tahun 1999 signifikan karena untuk pertama kali membalikkan kedudukan pers Indonesia dari posisinya yang berbeda pada masa sebelumnya. Dalam satu tulisannya, ia mengatakan bahwa UU ini memberikan sanksi pidana denda atau penjara bagi yang berupaya membatasi kebebasan pers, bukan sebaliknya mengancam pers. UU ini juga memungkinkan pers mengatur dirinya sendiri dengan mendirikan Dewan Pers yang independen.

Walaupun demikian, pada masa Reformasi, setelah kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto 21 Mei 1998, kita masih harus belajar keras tentang cara menyampaikan pandangan dan sikap secara damai melalui dialog.

Tekanan publik

Berakhirnya rezim otoriter di Indonesia tidak harus berarti berakhir pula tekanan dan ancaman terhadap pers. Selama masa reformasi, ancaman terhadap media dan kebebasan pers dapat timbul dari publik, termasuk para pejabat pemerintah di daerah, selain dari peraturan hukum dan perundang-undangan, terutama dari hukum pidana.

Hanya dua bulan yang lalu harian Kompas, 9 dan 12 Maret, memberitakan bahwa para pegawai Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura membuang sampah dari lima truk di depan kantor harian Papua Pos. Tindakan ini merupakan protes terhadap pemuatan wawancara dengan ketua DPRD Kota Jayapura yang mengkritik banyaknya sampah yang tak tertanggulangi di kota itu. Rupanya kritik ini menyebabkan mereka tersinggung. Wali Kota Jayapura kemudian meminta dinas itu mengambil kembali sampah tersebut, yang baunya menyengat. Namun, ia membantah telah meminta maaf kepada Papua Pos.

Memang ada kalangan yang lebih menyukai tindakan seperti dilakukan Dinas Kebersihan Jayapura terhadap pers daripada menggunakan hak jawab walaupun cara ini lebih dibenarkan secara universal. Kekerasan dan tekanan terhadap pers dianggap sebagai reaksi yang lebih efektif, meskipun keliru, daripada menggunakan argumentasi intelektual untuk menyelesaikan konflik akibat pemberitaan.

Ada hikmahnya

Akan tetapi, kontroversi terbuka selalu ada hikmahnya. Baik pengelola media pers maupun masyarakat luas saling belajar bahwa lebih mungkin menciptakan saling pengertian tentang masalah-masalah penting dalam atmosfer terbuka—yang merupakan ciri kebebasan pers dan demokrasi.

Sekarang kita mempunyai sekira 900 media pers cetak, tetapi kebanyakan hanya memiliki tiras berjumlah kecil. Lagi pula, khalayak yang gemar membaca surat kabar, majalah, dan tabloid itu kebanyakan tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta dan ibu kota provinsi.

Kita juga mempunyai banyak stasiun radio dan televisi, milik negara dan swasta, yang masing-masing mungkin berjumlah lebih dari 50 dan lebih dari 3.000. Suatu pertumbuhan yang amat pesat dibandingkan dengan pada masa Orde Baru, yang hanya memiliki masing-masing 6 dan 800 stasiun. Namun, para pengelolanya sangat hati-hati ketika harus melaporkan dan membahas masalah sosial dan, terutama, masalah agama. Mereka biasanya sangat peka terhadap kemungkinan mendapat reaksi keras dari khalayak penonton dan pendengar.

Akan tetapi, dengan melakukan praktik swasensor (self censorship) yang demikian ketat, media massa dan publik hanya dapat belajar secara sangat terbatas dari pengalaman kita yang berharga dan bersejarah.

Benteng terakhir demokrasi

Indonesia, sejauh ini, baru 10 tahun hidup dalam atmosfer demokrasi—sejak masa akhir Orde Baru yang membatasi perbincangan terbuka dan terus terang tentang masalah-masalah sensitif, seperti yang berkaitan dengan keamanan negara, ras, suku, dan agama. Kita masih memerlukan waktu lebih lama untuk membangun masyarakat yang berpikiran terbuka.

Kebebasan pers adalah harapan kita untuk melanjutkan idealisme pers bebas yang memiliki tujuan pendidikan.

Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Rizal Sukma mengingatkan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai satu-satunya negara bebas di Asia Tenggara. Pengakuan itu hanya mungkin karena media massa di Indonesia masih terus menikmati dan mempertahankan kebebasan pers yang merupakan benteng terakhir demokrasi.

Sayangnya, UU Pers Tahun 1999 justru digerogoti oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengancam kebebasan pers. Media yang dinilai tidak berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan siaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. Ini jelas langkah surut bagi kebebasan pers di Indonesia.

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA

Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) dan Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre di Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: