APBN untuk Siapa?

APBN untuk Siapa?
Ilyani S Andang

Akhirnya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 23 Mei 2008 tengah malam. Dengan ”pengaman” berupa bantuan langsung tunai yang dibagikan serentak kepada masyarakat miskin bersamaan dengan kenaikan harga BBM, terlihat bahwa pemerintah sudah cukup percaya diri untuk memberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM ini.

Padahal, betapa beratnya dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah Indonesia. Apakah pemerintah menyadari bahwa rakyat telah sangat terbebani tingginya biaya bahan pokok kebutuhan sehari-hari? Bulan Mei-Juni ini, sebagian besar rakyat juga harus memikirkan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Biaya untuk perguruan tinggi negeri sudah seperti bola panas liar yang mahalnya sudah tidak terkontrol lagi oleh pemerintah.

Memang, kenaikan harga BBM dunia sudah sangat membebani APBN. Dan, dengan APBN yang defisitnya telah membengkak akan membuat pemerintah sulit untuk bergerak. Namun, sesungguhnya apa esensi keberadaan pemerintah dalam suatu negara? Bukankah pemerintah ada untuk menyejahterakan rakyat?

Pemerintah keliru

Jika pemerintah menyatakan bahwa subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh rakyat kaya, pemerintah keliru. Subsidi BBM adalah ibarat oli dalam mesin pertumbuhan ekonomi, terutama untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika pemerintah tidak mampu memberi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lain, mencabut subsidi BBM ibarat mengambil napas hidup lebih dari 100 juta rakyat Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 48 juta unit dan sebagian besar bergantung pada BBM. Begitu juga dampak bagi nelayan, yang 60 persen biaya produksinya berasal dari BBM. Jumlah nelayan di Indonesia mencapai 3,4 juta orang (Statistik Perikanan 2004). Jika dihitung dengan jumlah orang yang bergantung pada jenis usaha ini (UMKM dan nelayan, asumsi 3 orang per unit), ada sekitar 150 juta manusia yang menggantungkan nafkah hidupnya pada subsidi BBM secara langsung. Ibarat manusia yang telah sesak napas akibat kenaikan bahan pangan dunia yang tinggi, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin tersengal-sengal.

Berkaitan dengan defisit APBN yang dialami oleh pemerintah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah keberadaan anggaran yang cukup bagi pemerintah dapat membuat pemerintah cukup efisien dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah cukup dengan BLT yang nilai dan cakupannya tidak seberapa dan hanya berlaku tidak sampai setahun? Atau dengan anggaran kesehatan di APBN yang persentasenya masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lain? Atau amanat anggaran pendidikan di dalam konstitusi yang mencapai 20 persen yang cuma utopis? Itu baru alokasi, belum tingkat efisiensi anggaran yang benar-benar sampai ke rakyat.

Lamban dan korup

Sekadar untuk mengingat kembali tahun 2005, ketika pemerintah baru menaikkan harga BBM sebanyak dua kali (128 persen), tidak lama setelah itu (2006) DPR mengajukan kenaikan gaji yang tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 40-60 persen. Dari take home pay sebesar Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta-Rp 40 juta, sementara untuk pimpinan DPR mencapai Rp 60 juta-Rp 70 juta. Total penambahan gaji anggota DPR ketika itu mencapai Rp 200 miliar. Kenaikan gaji tersebut tentu saja sangat melukai nurani keadilan rakyat. Namun, program tersebut jalan terus, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi fungsi DPR. Kenyataannya, setelah beberapa anggota DPR ditangkap oleh KPK, DPR terbukti masih tidak efisien dan tidak mampu menunjukkan kepedulian kepada rakyat.

Begitu juga dengan lembaga eksekutif. Kenaikan gaji PNS yang mencapai 20 persen (di beberapa direktorat Departemen Keuangan kenaikan mencapai hampir 400 persen, lihat situs depkeu.go.id) apakah dapat mengefisienkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik sehingga ujung-ujungnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi? Kenyataan menunjukkan bahwa mesin birokrasi yang diberi subsidi dana pajak dari rakyat (APBN) masih merupakan mesin yang terlalu gemuk, lamban, dan korup.

Hal ini terbukti dari tingkat kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang disebut oleh KPK mencapai 30 persen. Anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam APBN mencapai Rp 600 triliun, dan jika kebocoran dapat disetop, penghematan dapat mencapai Rp 150 triliun (sumber hukumonline.com, 1/11/2007). Nilai itu hampir setara dengan subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk rakyat.

Begitu juga efisiensi dalam penegakan hukum. Dana koruptor BLBI yang mencapai ratusan triliun rupiah bisa raib begitu saja.

Jadi, esensi permasalahan tetap bukan pada bentuk-bentuk kompensasi BBM, melainkan apakah kebijakan kenaikan harga BBM merupakan langkah yang benar-benar tepat. Jangan sampai urgensi defisit anggaran mengarah kepada solusi jangka pendek yang mengorbankan roda pertumbuhan ekonomi yang mulai bergulir.

Efek berganda kenaikan harga BBM tidak saja memacetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat besar kerugiannya. Dampaknya antara lain inflasi yang tinggi, UMKM gulung tikar, pengangguran baru besar-besaran, jatuhnya daya beli, pemiskinan kelas menengah, serta menjerat leher nelayan dan petani yang memang sudah miskin.

Ilyani S Andang

Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: