Jalan Panjang Upaya Meneguhkan Rasa Aman

Jalan Panjang Upaya Meneguhkan Rasa Aman
Oleh Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy

Alangkah mahalnya harga pengakuan karena pembuktian hukum tentang
pemerkosaan tetap menjadi penekanan. Alangkah mewahnya rasa aman bagi
para perempuan korban kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998
karena tidak ada sistem perlindungan bagi korban bersaksi serta tidak
memadainya aturan tentang pemerkosaan.

Inti terpenting dari catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan itu disampaikan di Jakarta, Kamis (15/5), oleh Wakil Ketua
Komnas Perempuan Silvana M Apituley terhadap Temuan Pelapor Khusus
Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya.

Sampai hari ini, negara belum menindaklanjuti laporan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998, termasuk tentang terjadinya
kekerasan seksual terhadap perempuan yang mayoritas adalah etnis Tionghoa.

Tuntutan keadilan terdengar semakin samar karena korban terus bungkam,
sementara lembaga-lembaga negara yang mempunyai otoritas menyelesaikan
itu terus berkutat dengan ketidaksamaan pandangan tentang masalah
prosedural.

Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual, Mei 1998,
Prof Saparinah Sadli, menegaskan, korban kekerasan Mei ada dan masih
terus membungkam untuk menumbuhkan rasa aman dalam dirinya.

”Bahkan, ada yang membuat identitas baru,” begitu pengakuan seorang
pendamping. Padahal, identitas baru hanya berguna untuk berhadapan
dengan orang di luar dirinya karena diri dengan identitas baru itu
adalah diri yang sama: korban, yang tak pernah berani bersuara untuk
meminta keadilan dan pertanggungan jawab negara.

Tanggapan normatif

Dalam tanggapannya terhadap laporan Prof Sadli itu, pihak pemerintah,
diwakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono,
tidak menyinggung secara spesifik persoalan kekerasan seksual dalam
kerusuhan Mei itu.

Ia hanya memaparkan serangkaian prakarsa negara untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya, kerja sama Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Departemen Kesehatan, Departemen
Sosial, dan Kepolisian Negara RI menerbitkan surat kesepakatan bersama
untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu, pengesahan Undang-Undang No
23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penerbitan
Peraturan Pemerintah No 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 13/2006 tentang
Perlindungan Korban dan Saksi, serta UU No 21/2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

”Upaya lainnya, memasukkan penanganan kekerasan terhadap perempuan
sebagai prioritas dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2004-2009,” ujarnya.

Saling lempar

Informasi mengenai tindak lanjut rekomendasi TGPF, seperti dikirimkan
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan
M Achiruddien, SH, MH, bersifat normatif dengan memaparkan serangkaian
komitmen Dephan terhadap penegakan hak asasi manusia di negeri ini.

Katanya, Dephan telah melakukan monitoring atas perkembangan
penanganan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan
sebagaimana rekomendasi TGPF, tetapi mengatakan, penanganannya
dilakukan pihak kepolisian.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam suratnya pada tanggal 10 April
2008 kepada Ketua Komnas Perempuan hanya menyebut pelaksanaan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik. Mengenai penyelesaian dugaan kekerasan seksual, ia
menyarankan agar Komnas Perempuan menanyakan penyelesaian kasus itu
kepada Kejaksaan Agung.

Di situlah persoalannya. Kabul Supriyadi, anggota Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) dari Sub-Mediasi, mengatakan, laporan Tim
Pengkajian Komnas HAM untuk hasil penyelidikan TGPF masih terus
terombang-ambing antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Hasil kajian Tim Pengkajian Laporan TGPF itu menemukan indikasi
terjadi pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana diatur dalam Pasal No 7 jo Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000
yang dilaporkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim ini
merekomendasikan dibentuknya Tim Penyelidik untuk Peristiwa Kerusuhan
Mei 1998.

Pada April lalu, berkas kasus Kerusuhan Mei dari Komnas HAM yang
dikirim ke Kejaksaan Agung dikembalikan Kejaksaan Agung kepada Komnas
HAM dengan alasan menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc.

Karena itu, Komnas HAM mendesak DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan
HAM Ad Hoc kepada Presiden untuk kasus Kerusuhan Mei 1998.

Komnas HAM akan mengembalikan berkas itu ke Kejaksaan Agung karena
alasan yang disampaikan Jaksa Agung tak relevan lagi sehubungan dengan
perkembangan terakhir keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan putusan No 18/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi,
antara lain, menyebutkan, ”DPR dalam merekomendasikan pembentukan
Pengadilan HAM Ad Hoc harus memerhatikan hasil penyelidikan dan
penyidikan dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM
sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.”

Sementara kasus itu terus terombang-ambing, keberadaan korban juga
semakin hilang.

Seperti dikemukakan Pendeta Gomar Gulton dari Persekutuan
Gereja-gereja di Indonesia (PGI), ”Saya merasa tidak ada keseriusan
negara untuk menuntaskan kasus ini,” ujarnya. ”Karena itu, kita akan
terus berada dalam jebakan kegelapan masa lalu dan akan sulit untuk
menata masa depan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: