Kekerasan Polri Versus Mahasiswa

Kekerasan Polri Versus Mahasiswa
Usman Hamid

Reformasi membawa Polri ke dalam wajah baru, dari semata alat keamanan menjadi komunitas keadilan. Konsekuensinya, watak represif diganti dengan pendekatan dialogis, termasuk lewat pemisahan Polri dari angkatan bersenjata (ABRI/TNI). Namun, sudahkah wajah baru mengubah watak lama itu?

Di mana-mana, Polri mengenalkan konsep pengembangan dirinya lewat apa yang disebut pemolisian masyarakat (community policing). Konsep ini percaya bahwa Polri akan berhasil mengemban, misinya, jika Polri melebur bersama masyarakat, menempatkan dirinya agar terbantu oleh masyarakat untuk kemudian bersama-sama mengatasi masalah hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat yang kian hari kian kompleks.

Kita menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu dini hari lalu. Aksi saling lempar batu antar demonstran dan aparat tak perlu terjadi. Apalagi penggunaan kekuatan secara eksesif oleh Polri dengan mengerahkan ratusan personel dan masuk ke areal kampus. Aparat kepolisian lebih terlihat bertindak sebagai alat kekerasan negara ketimbang pelindung atau pengayom masyarakat.

Menangani unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM lewat cara paksa masuk ke dalam areal Kampus Universitas Nasional sama sekali tidak bisa dibenarkan sekalipun Polri beralasan mencari oknum mahasiswa yang melanggar hukum dan melakukan kekerasan terhadap aparat. Alasan ini harus disikapi secara profesional, bukan secara emosional ikut melanggar hukum dan melakukan kekerasan.

Polri seharusnya lebih mengembangkan metode negosiasi- persuasif dan penggunaan peralatan defensif yang lebih canggih mengingat karakter demonstrasi massa yang dihadapi Polri lebih banyak yang mengambil bentuk aksi damai.

Penyerangan secara paksa ke dalam kampus mengingatkan kita kembali pada penanganan unjuk rasa mahasiswa sebelum dan setelah mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pilihan kebijakan ABRI adalah melarang mahasiswa berunjuk rasa keluar kampus. Meski unjuk rasa digelar di areal kampus, toh ABRI membubarkan unjuk rasa secara represif. Mereka yang keluar kampus berujung pada penembakan dan pembubaran paksa.

Penegak HAM

Tantangan reformasi untuk Polri adalah membangun Polri sebagai penegak HAM. Perlindungan HAM mensyaratkan keti- ga unsur pokok untuk dipenuhi dalam penggunaan kekuatan Polri; 1) ditujukan bagi pemeliharaan ketertiban sosial dan perdamaian; 2) keselamatan aparat penegak hukum yang bertugas; 3) publik secara luas.

Seyogianya Polri sebagai penegak hukum dalam strategi pelaksanaan tugasnya merujuk pada Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum yang diadopsi Kongres Ke-8 PBB, September 1990.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat memainkan peran yang strategis karena institusi ini memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan dan senjata api dalam menjaga ketertiban sosial dan perdamaian di masyarakat. Namun, kewenangan ini harus diatur dan diawasi secara ketat agar tidak membahayakan penegakan hukum itu sendiri.

Pertama, negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan prosedur penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum. Karena Polri bukan lembaga militer, prioritas utama kebijakan negara harus mengembangkan segala prosedur dan peralatan yang sebisa mungkin tidak memerlukan senjata mematikan.

Kedua, dalam menjalankan tugas, setiap penegak hukum harus mengutamakan pendekatan nonkekerasan sebisa mungkin dan harus didahulukan sebelum penggunaan tindak kekerasan. Ketika penggunaan kekerasan tak terhindarkan, korban harus diminimalkan dan hak atas hidup harus tetap dijunjung tinggi.

Kepala Polri harus memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan kekerasan dan senjata api harus bisa dinyatakan sebagai suatu kejahatan dan pelakunya harus dihukum. Situasi darurat apa pun tidak bisa membenarkan pengabaian atas prinsip-prinsip ini, termasuk dengan tetap menjaga keselamatan semua pihak.

Polri yang kini berada langsung di bawah presiden, jika eksesif dalam mengamankan kebijakan pemerintah, akan mengembalikan format politik kekerasan negara seperti pada masa lalu.

Usman Hamid

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: