Politik K(P)emiskinan?

Politik K(P)emiskinan?
Yonky Karman

Pascakenaikan harga BBM, kebutuhan dasar (pangan, papan, kesehatan, pendidikan) meningkat. Sektor riil di Indonesia belum bangkit. Penghasilan dan daya beli masyarakat tetap. Penganggur meningkat. Orangtua terpaksa mengorbankan pendidikan anak dan kualitas gizi makanannya. Generasi hilang sudah di depan mata.

Memakai batas garis kemiskinan 2 dollar AS per hari dari Bank Dunia (2006), jumlah penduduk miskin dan rentan menjadi miskin di Indonesia adalah 108,78 juta (49 persen).

Menurut Laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Asia Pasifik Tahun 2006, Indonesia berada di posisi terbawah bersama Banglades, Mongolia, dan Myanmar. Enam dari antara 23 indikator mengalami kemunduran. Kemunduran itu disebabkan pertikaian politik yang berlarut-larut, bencana alam karena kelalaian manusia, ketidakadilan dalam sistem pembagian kekayaan, pertumbuhan dan kebijakan pembangunan yang tidak memihak kaum miskin.

Ketidakadilan sosial

Wujud paling kasar dari ketidakadilan sosial adalah kemiskinan struktural. Seberapa pun kerasnya berusaha, orang tetap tidak berdaya dalam suatu relasi ketergantungan yang tak seimbang. Tergilas ekonomi pasar yang tak peduli berapa banyak orang jatuh miskin. Indonesia negara maritim, tetapi nelayannya miskin. Negara agraris, tetapi petaninya miskin.

Seyogianya negara mengatasi kemiskinan bukan dengan bantuan yang membuat orang merasa miskin, tetapi kaum miskin tetap memiliki akses memperoleh kebutuhan dasar. Nilai-nilai sosial dibuat operasional. Martabat orang miskin terjaga ketika mereka menjadi tuan atas nasib sendiri. Untuk itu, negara wajib memfasilitasi warga untuk memiliki keterampilan, minimal untuk hidup mandiri dan masuk ke dalam sistem perekrutan pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kesenjangan sosial bukan direspons dengan membenturkan kaum berpunya dan kaum tak berpunya. Keragaman merupakan karakteristik fundamental eksistensi manusia. Secara individual, orang berbeda dalam usia, jender, kecakapan, bakat, daya tahan tubuh. Secara sosial, orang juga berbeda dalam kepemilikan aset, latar belakang sosial, dan kondisi lingkungan. Egalitarianisme dengan sendirinya mustahil (Amartya Sen, Inequality Reexamined, 1992).

Norma keadilan sosial harus menjadi landasan hidup berbangsa. Politik (pengentasan) kemiskinan menjamin hak-hak ekonomi warga. Usaha kecil mendapat insentif dan tidak boleh tergusur. Komoditas subsidi dijamin jatuh kepada kelompok/kegiatan ekonomi yang tepat, seperti nelayan, petani, angkutan umum, dan usaha kecil. Penyelundupan komoditas itu layak mendapat kategori kejahatan melawan kemanusiaan.

Ketidakadilan sosial adalah potret kegagalan pemerintah dalam mendekonstruksi struktur-struktur yang tidak adil. Di India, misalnya, 48 petani per hari selama kurun waktu 2002-2006 bunuh diri karena terbelit utang. Bunuh diri di kalangan petani menjadi salah satu penyakit sosial paling serius di negeri itu. Mereka korban krisis pangan global, liberalisasi ekonomi, persaingan global, pemangkasan subsidi, mahalnya bibit, gagal panen, dan jeratan utang rentenir.

Distribusi manfaat dan beban di antara anggota masyarakat yang menikmati manfaat dan memikul beban seharusnya adil, dengan mempertimbangkan hak dan ketidakmampuan, kekayaan (hak mengontrol sumber-sumber tertentu) dan kemiskinan (Brian Barry, Theories of Justice, a Treatise on Social Justice I: 355-57).

Dekat Kampung Melayu yang ramai, seorang tukang bakso keliling menyempatkan diri turun dari gerobak sepedanya. Uang seribu rupiah diselipkan di tangan seorang bapak tunanetra yang sedang berjalan meminta-minta. Solidaritas sosial masih ada. Sayangnya, negara ini telanjur terjebak politik pemiskinan.

Kebangkitan negeri

Seabad kebangkitan nasional baru sebatas eforia. Padahal, rakyat merindukan kebangkitan bangsa. Kebangkitan ekonomi. Warga korban lumpur Lapindo tiba- tiba menjadi miskin karena lemahnya peran negara. Kekayaan bumi kita disedot kapitalis asing. Secara ekonomi, kita belum mandiri. Kita menjual minyak dan gas alam ke luar, layaknya sebuah negeri yang kaya. Namun, ketika perlu, kita membelinya dari Singapura yang tidak punya sumber daya alam. Dulu sumber daya alam kita dikuasai penjajah asing, kini kita sesak napas dalam cengkeraman perusahaan multinasional.

Pemerintah giat menarik investasi asing, tetapi tidak serius mengambil hati warga sendiri untuk berinvestasi dan membiarkan kapital WNI menumpuk di Singapura. Tentu ini bukan soal nasionalisme. Elite politik kita rela memberikan konsesi kepada asing dengan menggadaikan kekayaan negeri. Membangun negeri di atas modal asing menanam bom waktu pembangunan.

Rakyat diimpit beban berat. Namun, tidak ada gerakan dari pemerintah untuk memangkas gaji dan fasilitas pejabat. Sementara politisi berasyik-masyuk dengan politik pencitraan. Penyelenggara negara menikmati kemewahan di atas kemiskinan sebagian besar rakyat.

Mengutip Tan Malaka, rakyat dibuat susah oleh kaum nasionalis-imperialis. Nasionalis sebutannya, imperialis perbuatannya. Negeri miskin seperti Bolivia berhasil membuat sumber daya minyaknya kembali dinikmati rakyat.

Yonky Karman

Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: