Dilema Pemerintahan Yudhoyono

Dilema Pemerintahan Yudhoyono
Syamsuddin Haris

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang nasib Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah contoh mutakhir bahwa pemerintah cenderung bekerja berdasar tekanan publik. Pemerintah tidak memiliki orientasi dan visi yang jelas, ke mana bangsa ini hendak dibawa.

Melalui surat keputusan bersama (SKB) yang berpotensi multitafsir, pemerintah ingin berdiri di atas semua kelompok (Kompas, 10/6/2008). Dalam bahasa yang lain, melalui SKB itu, pemerintah hendak memuaskan semua pihak, suatu argumen yang jelas absurd karena dalam realitasnya tak akan pernah ada kebijakan pemerintah yang bisa memuaskan semua pihak.

Melalui SKB itu, tampak pemerintahan Yudhoyono lari dari tanggung jawab paling hakiki, yakni berdiri tegak mengemban konstitusi. Padahal, hanya sekitar seminggu sebelumnya Yudhoyono menegaskan, ”Negara tak boleh kalah (Kompas, 3/6/2008).” Karena itu, tekanan publik atas nama apa pun seharusnya dikalahkan jika pemerintah konsisten ingin menyelamatkan persatuan dalam kebhinnekaan yang menjadi identitas bangsa. Kecuali jika pemerintah hendak merumuskan identitas bangsa dan negara yang baru.

Harmoni semu

Semua ini tampaknya bersumber pada kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang lebih mempertahankan popularitas ketimbang mencari terobosan imajinatif yang diinspirasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, pemerintah, seperti dicirikan oleh karakter kepemimpinan Yudhoyono, lebih mengutamakan pencitraan dalam rangka membangun ”harmoni” atau ”kompromi”, kendati yang terbentuk akhirnya adalah harmoni semu yang tidak memberi kontribusi apa pun bagi pembangunan kebangsaan. Maka, yang tampak di balik SKB itu adalah kegamangan sekaligus kegagalan pemerintahan Yudhoyono mengawal konstitusi yang jelas-jelas menjamin kebebasan berkeyakinan bagi setiap warga negara.

Pernyataan para menteri pembuat SKB mencerminkan kegamangan itu. ”SKB ini bukan larangan atau pembubaran, tetapi peringatan dan perintah.” Pertanyaannya, apakah SKB bisa menjadi dasar penegakan hukum jika ia lebih berdiri ”di atas semua pihak” ketimbang tegak berdiri di atas konstitusi? Apalagi yang namanya SKB bukan salah satu struktur hukum positif seperti diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2004. Karena itu, SKB ini adalah cermin inkonsistensi tak berkesudahan yang terus melembaga dari pemerintahan yang tak memiliki visi dan komitmen jelas.

Sebelumnya, inkonsistensi sikap pemerintah tampak saat aparat negara cenderung membiarkan berlangsungnya tindakan anarki, premanisme, dan main hakim sendiri berbagai organisasi massa berlabel agama. Insiden Monas adalah puncak politik pembiaran itu. Tidak mengherankan jika muncul tuduhan, negara, atau setidaknya elemen-elemen negara, ikut memelihara organisasi-organisasi massa ekstrem seperti ini untuk kebutuhan politik pengalihan isu, yakni saat pemerintah kalang kabut merespons demonstrasi yang menolak kebijakan yang telah dibuatnya.

Paradoks demokrasi

Demokratisasi yang dialami bangsa kita, seperti pengalaman sejumlah negara lain, adalah pisau bermata ganda. Di satu pihak, ledakan partisipasi dan eforia kebebasan dalam demokrasi bisa memicu munculnya kembali ikatan-ikatan lokal dan primordial yang mengancam ikatan kebangsaan. Namun, di sisi lain, jika demokrasi bertumpu pada rasionalitas dan supremasi hukum serta dikelola oleh pemerintah yang cerdas, ia justru bisa memperkuat nasionalisme. Karena itu, kecerdasan pemerintah dalam menentukan sikap dan memilih kebijakan menjadi faktor yang menentukan, apakah demokratisasi yang dialami bangsa kita kian memperkuat atau memperlemah keutuhan nasional.

Jikalau pemerintah cerdas, munculnya anarkisme dan premanisme berlabel agama akhir-akhir ini sebenarnya bisa dieliminasi sejak dini oleh aparat negara, khususnya kepolisian. Untuk menindak para pelaku anarki seperti terjadi di Monas, misalnya, rasanya tidak perlu rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara sehingga mengesankan seolah negara dalam keadaan bahaya. Apalagi jika rapat kabinet pun hanya forum untuk mengatakan, ”Negara tak boleh kalah.” Karena itu, tanpa insiden Monas, tanpa rapat kabinet, dan tanpa harus dikatakan oleh Presiden Yudhoyono, kewajiban negara di mana pun adalah melindungi dan menjamin keselamatan warga negara atas dasar hukum dan konstitusi, apa pun agama dan keyakinannya.

Barangkali itulah sebagian dilema pemerintahan Yudhoyono, yakni kecenderungan membangun citra lebih diutamakan ketimbang konsistensi dan efektivitas kebijakan pemerintah. SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) hanya salah satu contoh mutakhir betapa negara dan konstitusi harus dikalahkan demi citra dan popularitas pemerintah sendiri yang sesungguhnya bersifat semu belaka.

Biaya politik

Persoalan krusial yang akhirnya harus dihadapi pemerintahan Yudhoyono pasca-SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung adalah kemungkinan munculnya gelombang anarkisme dan premanisme baru di kalangan organisasi-organisasi massa ekstrem berlabel agama. Apalagi di tingkat massa, SKB yang memang multitafsir akan disalahartikan sebagai legalitas untuk menindak siapa pun yang dianggap ”sesat” dan memiliki keyakinan yang menyimpang dari mainstream, termasuk para anggota JAI.

Barangkali biaya politik semacam inilah yang sayangnya tidak dihitung pemerintahan Yudhoyono sebelum menerbitkan SKB yang kontroversial itu. Biaya politik itu tentu kian besar lagi jika luka mereka, warga negara dan bagian dari bangsa kita, yang kebetulan keyakinannya berbeda dengan mainstream, turut dihitung pula. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa kita.

Syamsuddin Haris

Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: