Penegak Hukum “Dagang Perkara”

Penegak Hukum “Dagang Perkara”
BENNY K HARMAN

Sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung diduga terlibat ”dagang perkara” korupsi terkait hubungan antara pejabat tingginya dengan Artalyta Suryani, terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan.

Kemesraan ini terungkap pada persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 12 Juni lalu (Kompas, 13/6).

Terbongkarnya hubungan mesra itu dinilai telah menodai penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung), yang sebelumnya diharapkan dapat dibenahi. Para jaksa ini tidak dapat menunaikan tugas sebagaimana mestinya, sebaliknya justru mengaburkan hubungan antara penyidik dan penuntut dengan tersangka tipikor.

”Dagang perkara”

Institusi kejaksaan dan penegak hukum lainnya adalah aparat negara yang berkewajiban, berwenang, dan bertugas menegakkan ketentuan yang terkandung dalam UU pidana. Mereka memeriksa dan menetapkan tersangka serta terdakwa setiap kasus yang diduga terlibat atau bertanggung jawab dalam tindak pidana.

Dari penegak hukum itu, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diajukan ke pengadilan untuk disidangkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Tidak ada tawar-menawar karena penegak hukum bukan ”pedagang”. Tawaran keringanan hanya diberikan jika tersangka mau menunjukkan kerja samanya, seperti jujur dan dapat mempercepat penyelesaian perkara.

Masalahnya, suatu perkara mengandung ”uang panas” atau ”uang ilegal” yang dijadikan dasar sangkaan dan dakwaan. Inilah yang membangkitkan godaan besar bagi petugas untuk mendapat bagian ”uang ilegal” itu. Maka, timbul bentuk tindakan pemerasan dan suap dengan memanipulasi kasus atau perkara.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kasus korupsi mengandung banyak ”uang ilegal”. Satu kasus dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mencapai Rp 40 triliun-Rp 70 triliun. Godaan menangani kasus ini meninggi sesuai dengan tingginya nilai ”uang ilegal” yang diperkarakan.

Istilah ”dagang perkara” tidak dikenal dalam penegakan hukum. Namun karena terkesan suatu perkara ada harga atau tarifnya, pemberian istilah ”dagang perkara” adalah kesan tak terhindarkan. Padahal, kejaksaan atau kehakiman bukan ”toko perkara”, tetapi aparat yang berwenang memperkarakan tiap tindak pidana.

Dalam penanganan perkara dengan jumlah ”uang ilegal” yang besar, tersangka menyiapkan calo (broker) yang dapat menegosiasikan perkaranya dengan jaksa atau petugas penegak hukum lain. Calo itu menjalin hubungan mesra dengan pejabat tinggi penegak hukum. Dan, calo ini yang berisiko menanggung tindakan suap.

Kesan ”dagang perkara” tidak hanya terungkap di kejaksaan, tetapi juga di kehakiman. Badan Pemeriksa Keuangan kesulitan mengaudit biaya-biaya perkara di Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, perkara Probosutedjo membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Ketua MA dengan dugaan menyimpan dokumen tentang penyuapan.

Benahi

Banyak kalangan gerah dengan terungkapnya hubungan mesra tersangka dan Kejagung. Indonesia Corruption Watch dan Masyarakat Transparansi Indonesia meminta Jaksa Agung mencopot Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Kedua pejabat itu diduga terkait perkara suap 660.000 dollar AS (senilai Rp 6 miliar), melibatkan Artalyta Suryani (Ayin) dan Urip Tri Gunawan. Kasus ini adalah bagian penanganan BLBI yang melibatkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia Sjamsul Nursalim.

Presiden Yudhoyono prihatin atas kasus itu dan memerintahkan Jaksa Agung Hendarman Supandji membersihkan Kejagung. Mungkin beberapa masukan berikut dapat menjadi upaya pembenahan tersebut.

Pertama, kasus suap itu diduga melibatkan banyak pejabat dan petugas Kejagung. Maka, persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tipikor diharapkan dapat mengungkap banyak nama yang terkait. Kejagung dan KPK dapat mengambil pelajaran penting dari persidangan ini guna pembenahan institusi masing-masing.

Kedua, pemerintah melalui Presiden menginstruksikan pembenahan dan pembersihan Kejagung dari dugaan pejabatnya yang terkait suap. Instruksi ini sesuai kewenangan Presiden yang mengangkat Jaksa Agung untuk memimpin Kejagung. Instruksi ini tak boleh dianggap ”angin lalu” dan harus dijadikan tantangan untuk memulihkan kredibilitas Kejagung. Pemerintah perlu memantau perilaku para pejabat Kejagung sebagai bagian komitmennya memperkuat aparat penegak hukum.

Ketiga, sanksi pencopotan dan administratif atas pejabat. Tidak boleh ada toleransi dalam penegakan hukum. Tidak juga hanya Urip yang menanggung risiko pidana, sementara lainnya yang diduga terlibat menikmati impunitas. Orang akan menilainya sebagai bentuk ”tebang pilih”. Kejagung wajib membantu KPK mengusut tanpa diskriminasi.

Keempat, perombakan dalam tubuh Kejagung adalah langkah pembenahan yang pertama-tama harus dilakukan Jaksa Agung. Mereka yang dinilai telah membuat ”aib” atas institusi ini tidak dapat dipertahankan lagi karena diduga telah mengubah statusnya dari penegak hukum menjadi penerima suap atau pelindung pihak yang merugikan negara.

Benny K Harman Anggota Komisi III DPR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: