Chaos di Zona Trias Politika & Retaknya Elan Bangsa

Refleksi 63 tahun Proklamasi:
Chaos di Zona Trias Politika & Retaknya Elan Bangsa
Greg Sudargo

Pada suatu kesempatan, Napoleon pernah berkata –
”Suatu ketika nanti, akan tiba masanya sebuah gagasan
mempunyai kekuatan yang lebih dasyat ketimbang sebatalion tentara”[1]

Elan dari bahasa Perancis élan berarti semangat tinggi berapi-api; jiwa penyerang yang hebat; semangat hidup yang menyala-nyala[2]. Konsep élan vital dipakai oleh Henry Bergson dalam pemikiran filsafatnya pada awal abad 20. Henry Bergson, seorang filsuf Perancis dilahirkan pada tahun Charles Darwin menerbitkan buku yang sangat berpengaruh terhadap teori evolusi, The Origin of Species. Henry Bergson juga menaruh minat yang tinggi terhadap evolusi ini, dan menurut dia selain adanya durée (lamanya, waktu yang kita alami secara langsung, yang hakikatnya merupakan kontinuitas, senantiasa mengalir terus secara tak terbagi) dan perkembangan terus menerus ada juga faktor penting lain dalam evolusi yaitu adanya suatu élan vital, suatu energi hidup atau daya pendorong hidup.[3]

Pemikiran Henry Bergson ini juga mempengaruhi Charles de Gaulle, seorang pemimpin Perancis. Charles de Gaulle, menjadi pemimpin Perancis ketika harga diri, kehormatan, reputasi bangsa Perancis runtuh dihina bangsa lain terutama Inggris dan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Charles de Gaulle sangat mengagumi karya Henry Bergson tentang élan vital dari setiap bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita bersamanya. Ělan vital itu tidak hanya menjadi daya dorong hidup bagi setiap individu, keluarga tetapi juga merupakan kekuatan maju setiap ”negara bangsa”. Dengan mempelajari sejarah bangsanya Charles de Gaulle memahami betul tujuan hidup bangsanya dan sekaligus élan vital-nya adalah kehormatan (l’honneur), keagungan (grandeur) dan kemuliaan (gloire). Dalam buku memoarnya Charles de Gaulle menulis:”Pendeknya dalam pikiranku, Perancis bukanlah Perancis bila tanpa kebebasan,kemuliaan, keagungan dan kehormatan”.[4]

Jauh sebelum Charles de Gaulle naik panggung politik memimpin Perancis, Soekarno di tahun 1928 menulis di Suluh Indonesia Muda dengan judul ”Melihat Ke Muka!” Ditulis oleh Soekarno:”…kita punya perjoangan pada hakikatnya ialah perjoangan Roh; ia ialah perjoangan Semangat; ia ialah perjoangan Geest. Ia ialah suatu perjoangan yang dalam awalnya lebih dahulu harus menaruh alas-alas dan sendi-sendinya tiap-tiap perbuatan dan usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan itu; alas-alas yang berupa Roh Merdeka dan Semangat Merdeka, yang harus dan musti kita bangun-bangunkan, harus dan musti kita hidup-hidupkan dan kita bangkit-bangkitkan, bilamana kita ingin akan berhasilnya perbuatan dan fiil tahadi…”[5]

MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra atau Movement of Rural Landless Workers / Pergerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah) dibentuk tahun 1984 dan saat ini merupakan organisasi paling aktif di pedesaan Brazil. Pimpinan MST menangani dilema partisipasi di antara anggota-anggota yang sukses melalui penciptaan sebuah komunitas yang didambakan (dibayangkan) lengkap dengan norma-norma dan harapan kelompok yang akan mengikat seluruh anggota ke dalam pergerakan. MST sebagai komunitas dambaan karena kesetiaan pada panduan ideologi dan praktek MST yang bersamaan dengan itu menuntut setiap anggota pergerakan untuk melampaui pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk membayangkan sebuah tatanan sosial, ekonomi dan politik baru yang ideal. Panduan ideologis semacam ini dalam gerakan adalah sebagai penciptaan ’skema interpretasi’ yang menonjolkan makna peristiwa-peristiwa lampau, sekarang dan ke depan dan hubungan-hubungan untuk menjelaskan dan melegitimasi aktivitas gerakan.[6]

Dari beberapa hal di atas paling tidak ada dua aspek penting jika berbicara mengenai suatu hidup dan gerak bersama, yang pertama adalah energi hidup, daya dorong hidup (bersama) atau élan vital hidup bersama serta sebuah peta, sebuah ’skema interpretasi’ bersama terhadap pemaknaan peristiwa-peristiwa. Selain kedua aspek ini, masih ada satu aspek penting yang harus ada sebagai hal mendasar dari hidup dan gerak bersama, yaitu aspek tujuan bersama, aspek yang disepakati sebagai hal yang akan dicapai dalam kebersamaan hidup dan gerak.

***

Apakah hidup bersama sebagai bangsa Indonesia akan mampu keluar dari krisis dan berkembang sejajar dengan bangsa lain jika dipimpin oleh presiden yang ’baik’? Belum tentu. Ya, Indonesia memang perlu (necessery condition) seorang pemimpin yang ’baik’ secara moral, tapi itu belum cukup. Pemimpin yang ’baik’ itu masih perlu dicukupi dengan kemampuan lain seperti kemampuan manajemen kekuasaan, termasuk dalam hal ini bagaimana ’mengatur’ kekuatan-kekuatan riil yang dapat mempengaruhi kekuasaan itu. Pemimpin yang ’baik’ moralnya saja memang belum merupakan kondisi yang mencukupi (sufficient condition), tetapi itu perlu, dan harus terpenuhi.

Ketiga aspek di atas, tujuan bersama, adanya ’skema interpretasi’ dan energi hidup / élan vital merupakan prasyarat mendasar, merupakan necessery condition, kondisi yang diperlukan suatu hidup bersama untuk bertahan dan berkembang.

Soekarno tercatat dalam sejarah sangat piawai dalam membangkitkan semangat, dalam membangkitkan dan membangun energi hidup bersama dalam pidato-pidatonya serta juga dalam tulisan-tulisannya mampu menyodorkan skema interpretasi bagi rakyatnya. Selain itu, Soekarno juga mampu menyodorkan ’skema interpretasi’ yang lebih kongkret berupa peta atau rute yang semakin mendekatkan gerak hidup bersama kepada tujuan bersama. Contohnya adalah ketika di atas mimbar Soekarno muda mengepalkan tangannya dan dengan suara menggelegar, mengobarkan semangat. ”Imperialis, perhatikanlah! Dalam waktu tidak lama lagi, Perang Pasifik menggeledek menyambar-nyambar membelah angkasa,” kata si Bung berapi-api ketika berpidato di depan peserta rapat Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia di kota Solo, 29 Desember 1929 silam. ”Apabila, Samudera Pasifik merah oleh darah, dan bumi di sekelilingnya menggelegar oleh ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka,” ucap Soekarno sebagaimana dituturkan kepada Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. [7]

Peta / rute menuju kemerdekaan seperti yang dipaparkan oleh Soekarno ini dapat menjadi peta atau rute bagi rakyat untuk menapak jalan perjuangan dan gerakan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Rute ini merupakan kondisi yang mencukupi (sufficient condition) setelah titik akhir tujuan bersama terbangun dalam kesepakatan, ’skema interpretasi’ dalam membaca permasalahan masa lalu, sekarang dan masa depan sudah menjadi pengetahuan rakyat dan energi hidup bersama telah terbangkitkan.

Rute menuju kemerdekaan yang dipaparkan oleh Soekarno di atas diperoleh melalui keterlibatan kongkret dalam dinamika perjuangan rakyat serta dari berbagai bacaan, literatur dan pengamatan terhadap situasi yang berkembang berdasarkan informasi-informasi yang ditangkap dan diolah oleh seorang Soekarno[8]. Pengembangan pengetahuan, baik pengetahuan teknis, pengetahuan-pengetahuan penjelas dan terutama pengetahuan emansipatoris[9] yang dapat memberikan landasan pengembangan hidup bersama mutlak dalam mencukupi kondisi-kondisi yang diperlukan. Pengembangan pengetahuan dalam hal ini adalah berarti pengetahuan yang akan menjadi milik rakyat. Dengan pengetahuan maka rakyat dapat ikut mengembangkan pemaknaan melalui skema interpretasi yang ada, bahkan skema interpretasi itupun selalu mendapat vitalitasnya karena hadir dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan membuka ruang dialog dengannya. Dengan pengetahuan juga rakyat bisa memahami, menyetujui dan mendukung atau bahkan mengkritisi atau menolak peta/rute yang disodorkan sebagai jalan menuju realisasi cita-cita bersama.

Enegi hidup bersama selalu merupakan hal yang dinamis pada dirinya dan karena interaksi pada dasarnya adalah merupakan ’aliran’ interaksi maka tidak ada sebuah komunitas hidup bersama dalam keadaan statis, tidak mengalami suatu perubahan. Jika dinamika atau perubahan suatu hidup bersama selalu terjadi, maka faktor-faktor apa yang dapat menghasilkan perubahan dalam suatu masyarakat/hidup bersama? Secara fenomenologis kita dapat mengatakan bahwa hanya orang-orang atau individu-individulah yang dapat merencanakan dan menggerakkan perubahan. Mereka itu adalah individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak ke arah perubahan. Individu-individu itulah yang menjadi penggerak perubahan. Tanpa tenaga pengge­rak yang terdiri atas manusia-manusia konkrit, perubahan tidak pernah terjadi.[10] Maka, selain rute dan pengembangan pengetahuan, faktor tersedianya tenaga penggerak adalah hal penting yang tidak boleh ditinggalkan.

***

Hidup sebagai individu maupun sebagai hidup sosial tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, dalam ruang vacuum. Ketidak-hampaan ruang hidup pada dasarnya adalah disebabkan adanya suatu interaksi, baik interaksi antara individu, interaksi antar kelompok maupun interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya.

Maka suatu bentuk kehidupan sosial, kehidupan bersama akan sangat dipengaruhi oleh cara interaksi itu dikembangkan. Interaksi dibangun terutama melalui bahasa, baik dengan bahasa isyarat yang merupakan bentuk bahasa tertua mupun bahasa tutur atau tulis. Dengan berkembangnya kemampuan dalam interaksi melalui bahasalah manusia membangun dan mengembangkan hidup bersama.Kehidupan sosial semakin berkembang ketika bahasa mulai dituangkan tidak hanya dalam bahasa tutur, tetapi juga dalam manuskrip-manuskrip. Revolusi Guttenberg juga merupakan pemicu berkembangnya kehidupan bersama sampai dengan sekarang ini ketika dunia interaksi masuk pada revolusi Guttenberg kedua, yaitu interaksi yang difasilitasi berkembangnya jaringan internet.

“Kerajaan adalah ekspresi sekaligus infrastruktur yang timbul selaku “keharusan perkara” (Sachzwang) dari budaya agraris, sedangkan republik atau kerajaan konstitusional yang kini merupakan bentuk dominan memang adalah ekspresi sekaligus infrastruktur dari budaya industri dengan system perdagangan yang khas…”[11]demikian alm. Mangunwijaya menulis dalam salah satu artikelnya.

Kalau dilihat cara interaksi dalam komunikasi massa, maka dalam masyarakat agraris, komunikasi massa adalah melalui mulut ke telinga dan hadap-hadapan muka-ke-muka (face-to-face) dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika majalah, koran, radio atau televisi belum ada maka medium untuk mencapai massa adalah melalui kerumunan massa. Masyarakat agraris dalam pandangan Alvin Toffler adalah bentuk hidup bersama gelombang pertama (First Wave). Pada gelombang kedua (Second Wave), yaitu yang didasarkan pada produksi massal – masyarakat industri, memerlukan bentuk komunikasi massal dan mengatasi jarak seperti kantor pos, telegraph, telepon dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan: koran, majalah, film, radio dan televisi yang masing-masing mampu membawa pesan-pesan yang sama ke jutaan massa.[12]

Dalam gelombang ketiga (Third Wave), yaitu berkembangnya masyarakat informasi, komunikasi massal menjadi semakin ’terpecah-pecah’ dan menjadi produk-produk yang sesuai dengan ragam dan keinginan konsumen, semakin menyesuaikan dengan segmen-segmen populasi, kategori umur, profesi, etnik, gaya hidup serta dapat disimpan dan digandakan sendiri oleh penerima pesan, misal dalam bentuk sederhana seperti yang digunakan oleh Ayatullah Khomeini dalam membangun Revolusi Iran, yaitu pesan-pesan politik yang direkam dalam tape recorder dan dapat digandakan sendiri serta diperdengarkan di mesjid-mesjid dengan bantuan pemutar tape recorder yang murah.[13]

Cara interaksi yang memasuki era komunikasi massa di masyarakat industri membuat pengetahuan tidak hanya merupakan hak istimewa pemegang manuskrip seperti yang terjadi selama Abad Pertengahan. Perkembangan interaksi ini difasilitasi oleh ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guttenberg pada tahun 1450-an, yang berakibat setiap anggota masyarakat dapat mempunyai akses kepada pengetahuan sama dengan para pemegang kekuasaan tradisional, dan ini perlahan mendorong pergeseran kekuasaan riil yang ada dalam masyarakat. Puncak dari pergeseran kekuasaan ini adalah berwujud logika pembagian kekuasaan yang sampai sekarang dikenal sebagai trias politika, yang oleh Montesquieu dibagi dalam tiga kekuatan politik, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peralihan dari bentuk kerajaan ke bentuk republik atau kerajaan institusional dapat juga dilihat sebagai masalah perkembangan pembagian kekuasaan (separation of power).

Jika dilihat dari sejarah pembagian kekuasaan, sebenarnya pada jaman Yunani kuno ketika dalam bentuk polispun telah mengenal adanya sidang umum, dewan harian dan badan-badan pengadilan.[14] Meskipun mesin cetak belum ditemukan saat itu, tetapi manuskrip-manuskrip telah berkembang dan juga pada jaman itu melalui ’sekolah-sekolah’ yang dikelola oleh para filsuf-filsuf bisa dikatakan bahwa pada jaman tersebut pengetahuan telah dimiliki oleh banyak warga, atau paling tidak telah ada lapisan sosial yang mempunyai pengetahuan dan lapisan masyarakat inilah yang mampu mendesakkan dan mengembangkan pembagian kekuasaan dalam tata kelola hidup bersama.

Pengetahuan saat itu juga berkembang pada bangsa-bangsa Timur Kuno tetapi ilmu pengetahuan yang berkembang hanya dipraktekkan di istana-istana atas perintah dan di bawah pengawasan raja-raja, sedangkan orang Yunani pada abad ke-6 SM hidup dalam polis selaku orang merdeka.[15] Pembagian kekuasaan pada jaman dulu ini menjadi semakin berkembang pada jaman Republik Romawi, yang pemerintahannya dibagi dalam tiga kekuatan, yaitu senat, legislatif dan eksekutif.[16]

***

Pembagian kekuasaan dapat juga dipandang sebagai peta atau rute bagi setiap anggota masyarakat terkait tata kelola hidup bersama dalam rangka mencapai tujuan hidup bersama sebagai komunitas atau bangsa. Dengan adanya rute yang jelas dan diterima oleh anggota komunitas maka setiap anggota komunitas menjadi mampu untuk mengembankan diri sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas. Reformasi, sebagai satu episode perubahan atau dinamika hidup bersama mempunyai agenda politik menyelenggarakan trias politika ini secara benar sebagai rute bangsa Indonesia mengkoreksi era sebelumnya, era otoritarian Orde Baru, menuju upaya realisasi cita-cita Proklamasi.

Realitas selama sepuluh tahun Reformasi berjalan dapat dirasakan bahwa banyak orang mulai merasa ragu terhadap rute trias politika ini dalam mendekatkan diri menuju tujuan berbangsa dan bernegara. Di atas bangunan demokrasi (prosedural) ternyata pelaksanaan trias politika sering jatuh dalam situasi tidak menentu, tidak jelas juntrungannya. Berita mengenai korupsi dan laku tidak pantas dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif selalu hadir dalam atmosfer hidup masyarakat melalui media massa, baik media cetak maupun audio-visual sebagai medium komunikasi massa.

Kenapa trias politika ini seakan jatuh dalan situasi chaos?

Praksis edisi Maret-April 2008 menuliskan bahwa salah satu dari enam penyebab kegagalan reformasi adalah kegagalan negara dalam membangun kebanggaan nasional. Ini bisa disebut juga bahwa reformasi berjalan di atas keretakan élan vital bangsa. Energi hidup, daya dorong hidup bersama sebagai suatu bangsa meredup. Charles de Gaulle, seperti yang disebut pada awal tulisan ini, memahami betul tujuan hidup bangsanya dan sekaligus élan vitalnya adalah kehormatan (l’honneur), keagungan (grandeur) dan kemuliaan (gloire). Jika kehormatan juga merupakan energi hidup bangsa, kehormatan bangsa yang seperti apa yang masih bisa dipertahankan jika seorang koruptor, seorang Nurdin Halid, pemerintah sang eksekutor amanat rakyat tidak mampu mendorong penggantian Nurdin Halid, sang koruptor yang sedang mendekam di penjara dari kedudukan sebagai ketua umum PSSI?

Ketakutan terhadap sangsi dari masyarakat sepakbola dunia melalui FIFA semakin jelas bahwa pemerintahan ini tidak mempunyai gairah dalam membela atau membangun kehormatan bangsa.

Apa syarat seorang pemimpin mampu membawa membangkitkan dan mengembangkan gairah energi hidup bangsa? Yang terutama adalah hanya orang yang mempunyai karakter-lah yang bisa membangkitkan gairah dan menghidupkan élan vital, energi hidup bangsa. Orang yang mempunyai karakter adalah orang yang bisa diprediksi, predictable. Kalau dia naik ke jajaran pimpinan nasional maka rakyat akan bisa memprediksi apa yang akan diomongkan, apa yang akan dilakukan dan prediksi itu dibangun berdasarkan pemahaman akan track record atau rekam jejak tindak tanduk perilaku sang tokoh. Pemahaman akan rekam jejak ini menjadi penting, sebab episode ini semakin mendapat tantangan dalam dunia pemasaran politik.

Rekam jejak seharusnya merupakan hasil interaksi sang tokoh dengan problema kongkret yang dihadapi rakyat sehari-hari dimana rakyat mampu membacanya dan masuk dalam ingatan kolektif masyarakat. Masalahnya adalah ingatan kolektif massa terhadap rekam jejak ini sekarang ini telah menjadi bisnis yang menggiurkan dengan masuknya logika pemasaran politik yang dikemas oleh para konsultan politik. Coba kita lihat besarnya belanja iklan politik di media massa. Pada tahun 2007, belanja iklan di media massa adalah Rp 40 triliun dan diantaranya Rp 10 triliun adalah iklan politik. Dan mendekati waktu pemilu, belanja iklan ini bisa melonjak sampai 2-3 kali lipat.[17] Selain kekuatan ’rekayasa’ imajinasi politik, sayangnya, di satu pihak dalam masyarakat sendiri berkembang karakter masyarakat melodramatik. Karakter masyarakat melodramatik menurut Sukardi Rinakit merupakan sifat yang suka terharu (mudah kasihan), ingatan pendek (mudah lupa) dan mudah bosan.[18]

Mudah kasihan, mudah lupa dan mudah bosan, coba kita bayangkan bagaimana jika itu merebak di kalangan rakyat selama pergerakan nasional merebut kemerdekaan? Jika itu terjadi maka sangat mungkin kemerdekaan tidak mewujud pada proklamasi 17 Agustus 1945. Mengapa pergerakan nasional tidak melahirkan masyarakat yang melodramatik? Saat pergerakan nasional berkembang, para tokoh pergerakan bersama rakyat yakin akan tujuan pergerakan, mampu mengembangkan ’skema interpretasi’ dan mampu membangkitkan gairah energi hidup bersama. Mudah kasihan, mudah lupa, mudah bosan terkalahkan oleh rasionalisasi gerakan dan jiwa pergerakan yang menggelora.

Retaknya energi hidup bersama, élan vital bangsa sekarang ini,membuat para tokoh pelaku trias politika tidak mempunyai daya juang dan menjadi mudah terjatuh pada godaan yang jelas-jelas hal tersebut semakin menjauhkan penyelenggaraan negara sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang justru terjadi adalah banyak para pelaku trias politika berkontribusi terhadap semakin parahnya keretakan élan vital bangsa. Dan ini juga semakin membuat rakyat, sebagai satu kesatuan hidup berbangsa semakin hilang daya hidup, energi hidup bersama. Parahnya, media massa lebih sering berjalan dalam paradigma politik skandal,[19] artinya berbagai skandal dari pelaku trias politika ini akan dieksplorasi habis-habisan sebagai berita yang seakan tidak ada habisnya.

Lenyapnya Pancasila dari “dunia bunyi-bunyian” sejak reformasi menimbulkan keprihatinan yang cukup dalam, baik dalam kalangan elite politik maupun masyarakat luas. Keprihatinan itu ditunjukkan melalui berbagai pernyataan di media massa maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti seminar, symposium, dan sarasehan mengenai Pancasila dan eksistensinya setelah reformasi.[20] Reformasi seakan berjalan tanpa dipandu dengan ’skema interpretasi’ dalam memaknai peristiwa-peristiwa lampau, sekarang dan ke depan dan hubungan-hubungan untuk menjelaskan dan melegitimasi gerakan reformasi selanjutnya. Semakin jelas bahwa reformasi ini bukanlah merupakan kemenangan ideologis.

Kegagalan Orde Reformasi dalam memberantas Oligarki dan membersihkan Rent Seeking Activities (aksi komplotan Pemburu Rente), kegagalan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok Rakyat serta kegagalan negara memperkecil kesenjangan sosial akan semakin mendorong banyak elemen rakyat mempertanyakan tujuan hidup bersama sebagai suatu bangsa. Hal ini bisa juga muncul dalam fenomena-fenomena meningkatnya angka golput dalam pemilihan-pemilihan yang sudah terselenggara. Demokrasi (prosedural) sebagai salah satu bagian penting dari rute trias politika, semakin dipandang bukan merupakan jalan penting bagi perbaikan kehidupan bersama.

Apa yang terjadi ketika Soekarno muda di depan peserta rapat Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia di kota Solo, 29 Desember 1929 mengatakan:”Apabila, Samudera Pasifik merah oleh darah, dan bumi di sekelilingnya menggelegar oleh ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka,”? Pemerintah kolonial Belanda menilai Bung Karno menyebarkan kabar bohong lewat pidatonya. Ia dituding menghasut rakyat melawan pemerintah Belanda. Bung Karno ditangkap di Yogyakarta, beberapa jam seusia berpidato di Solo. Esoknya, dengan kereta api, sang tokoh pergerakan ini diboyong ke Bandung dijebloskan ke pejara Banceuy. Ia diadili di Landraad (Pengadilan) Bandung, bersama tiga tokoh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), yakni Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumadireja, dan Supriadinata.[21]

Adakah para tokoh pemimpin di zona trias politika selama reformasi ini yang berani menawarkan atau mengajak rakyat untuk menapak rute perjalanan bangsa yang berlawanan atau tidak seiring dengan kebijakan kapitalisme global atau neoliberalisme demi untuk berpihak bagi kepentingan rakyat?

Yang nampak adalah berlomba-lomba untuk memberi kesan bahwa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga mensukseskan agenda-agenda neoliberalisme di segala bidang! Tawaran rute dalam menuju cita-cita bangsa bukannya tanpa konsekuensi, seperti halnya yang sudah dialami oleh Soekarno di tahun 1929 itu, dan juga para pejuang kemerdekaan lain, mereka berani mengambil konsekuensi. Bagaimana dengan para pemimpin di zona trias politika sekarang ini? Bahkan seorang Jaksa Agung-pun enggan mengundurkan diri meskipun anak buah satu level di bawahnya telah mencoreng moreng muka, tidak hanya lembaga kejaksaan, tetapi juga mencoreng bangsa. Mengambil konsekuensi terhadap permasalahan internal saja tidak berani, bagaimana jika ada tekanan dari ’luar’?

Konferensi Studi dan Rapat Kerja Nasional I Pergerakan Kebangsaan di Jogjakarta, 17-19 Mei 2008 dengan tepat mengangkat tema ”Membangun Keberanian Mengalahkan Keraguan”. Yang dibicarakan disini adalah energi hidup bersama, élan vital bangsa. Bangsa ini telah kehilangan keberanian seperti yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Keberanian diperlukan untuk membangun kebanggaan nasional, untuk mengisi energi hidup bersama sebagai bangsa, untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang berasal dari luar, dan juga terutama berani dalam menghadapi musuh-musuh rakyat dari dalam negeri sendiri, terutama para oligark-oligark dan pemburu rente yang seakan tidak ada matinya. Keraguan sudah merupakan hal yang tidak ada tempatnya lagi.***

Greg Sudargo, Juli 2008

[1] McGlashan, Alan, Pengantar dalam Surat-Surat Freud/Jung, UMG-Press,Mei, 2003

[2] Badudu,J.S., Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, Kompas, Jakarta, 2005

[3] Bertens,K., Filsafat Barat Abad XX, Jilid II, Prancis, Gramedia, Jakarta, 1985

[4] Adisusilo, Sutarjo,J.R., Kebangkitan Kembali Perancis Pasca PD II Studi Kasus Nasionalisme Charles De Gaulle, dalam Nasionalisme Di Berbagai Negara, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2006

[5] Soekarno, Melihat Ke Muka!, dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama, Yayasan Bung Karno, Jakarta, 2005, cet-5

[6] WolFord, Wendi, Memproduksi Komunitas: MST dan Pemukiman-Pemukiman Land Reform di Brazil, dalam Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Noer Fauzi (peny), Resist Book, 2005

[7] Heddy Lugito, Lidah Sakti Putera Sang Fajar, Gatra No 29, 4 Juni 2001

[8] Ibid

[9] Berdasarkan pembagian Ilmu Pengetahuan menurut Jurgen Habermas

[10] Soetiyoso, Yos, Postulat Tenaga Penggerak, dalam Naskah-Naskah Pemikiran Pergerakan Kebangsaan, Buku-2, Jogjakarta, 2008

[11] Y.B. Mangunwijaya, Memasuki Era Globalisasi, dalam Pasca-Indonesia Pasca-Einstein, kumpulan Esei-Esei tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke-21, Kanisius,1999

[12] Toffler, Alvin, Power Shift, Batam Books, 1990

[13] Ibid

[14] http://www.wikipedia.org

[15] Bertens,K, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, 1999

[16] http://www.wikipedia.org

[17] Kompas, 20 Juli 2008

[18] http://www.antara.co.id/arc/2008/4/16/budaya-tanding-di-masyarakat-telah-lahir-kata-sukardi-rinakit

[19] M.T.Adeline, Politik Informasional dan Krisis Demokrasi, dalam Hermeneutika Pascakolonial, Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (Ed), Kanisius, 2004

[20] Soedaryanto, Membasiskan Pancasila, dalam Naskah-Naskah Pemikiran Pergerakan Kebangsaan, Buku-1, Jogjakarta, 2008

[21] Heddy Lugito, Lidah Sakti Putera Sang Fajar, Gatra No 29, 4 Juni 2001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: