Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Perempuan Pertama

Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Perempuan Pertama
Takut sang Ibu Kena Suap, Anak Kedua Protes

Maria Farida Indrati mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Ibu tiga anak itu tidak mau diperlakukan sekadar sebagai pelengkap.

IBNU YUNIANTO-ANGGIT S., Jakarta

ADA yang berbeda saat hakim konstitusi Maruarar Siahaan memimpin sidang pleno pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung Mahkamah Konstitusi Selasa lalu (19/8). Saat itu hakim karir yang lama bertugas di Pengadilan Tinggi Kendari tersebut berkali-kali mengungkapkan salam hormat kepada para hakim MK yang baru dilantik. Salah satunya Maria Farida Indrati.

“Inilah kali pertama persidangan terhormat ini dihadiri hakim perempuan. Semoga kelembutannya bermanfaat mengawal konstitusi,” kata Maruarar di depan mikrofon. Komentar itu disambut tepuk tangan pengunjung sidang.

Merasa namanya disanjung, Maria membalas dengan senyuman. Setelah pernyataan Maruarar itu, seluruh wartawan yang meliput proses pemilihan berebut mengambil gambar hakim wanita pilihan Presiden SBY tersebut.

Mulai pekan ini, Maria memang sudah berpindah dari kampus UI -tempatnya mengajar- ke lantai 13 gedung MK. Saat ini sudah ada dua gugatan judicial review yang menjadi pekerjaan pertamanya, yakni persoalan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan tata cara hukuman mati. Kasus yang disebut terakhir diajukan trio pelaku Bom Bali, yakni Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufron.

Dalam proses penjaringan hakim baru MK, masuknya nama Maria memang terasa lancar. Sebelumnya, memang ada nama-nama top seperti Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo, Andayani Budisetyowati (Universitas Tarumanegara), Ningrum Sirait (Universitas Sumatera Utara). Namun, belakangan Harkristuti dan Nigrum Sirait mengundurkan diri. Praktis hanya tinggal Maria dan Andayani yang masuk ke meja SBY.

“Saya juga tidak tahu mengapa dipilih. Tetapi, setelah mengajar, saya dihubungi Saudara Ali Nurdin (anggota panitia seleksi hakim konstitusi Dewan Pertimbangan Presiden),” jelas wanita yang bukunya, Ilmu Perundang-undangan, menjadi teks wajib fakultas hukum seluruh Indonesia tersebut. Sejak itu, Maria pun menyepakatinya.

Namun, jalan ke kursi hakim belum berakhir. Dia harus menghadapi wawancara terbuka. Sejumlah profesor tenar pun menguji pemahamannya di bidang hukum. Antara lain, Prof Dr Satjipto Rahardjo, Prof Dr Laica Marzuki, hingga Franz Magnis Suseno.

Menurut Maria, sebelum ini dunianya adalah mengajar alias menjadi guru. “Menjadi hakim adalah sesuatu yang baru. Saya akan berusaha keras,” jelasnya.

Pilihan menjadi hakim itu pun tidak mulus. Anak keduanya, A. Bagus Jati Tyas Seta, mempertanyakan pilihan ibunya itu. “Ma, hakim itu selama ini identik dengan isu-isu buruk,” kata Maria, menirukan Bagus. “Saya jelaskan bahwa hakim konstitusi bertugas menguji UU terhadap UUD. Jadi, persinggungannya (dengan kasus suap) kecil,” ujarnya.

Maria sebelumnya tidak pernah berpikir akan menjadi hakim konstitusi. Apalagi hakim MK periode 2008-2013 akan menghadapi tugas berat. Salah satunya menyelesaikan sengketa pemilu. “Tetapi, teman-teman di kampus (UI) mendorong saya mengutamakan kepentingan bangsa. Menurut mereka, MK butuh perempuan yang paham konstitusi. Karena itu, saya mantap ikut seleksi,” katanya.

Meski sebagai pakar hukum dia terlatih berbicara lugas dan formal, wanita kelahiran Solo 59 tahun yang lalu itu selalu ingin tampil ramah.

Tawa kecil dan senyum lebar selalu mengiringi setiap kalimat yang disampaikan meski tengah berbicara materi-materi berat filsafat hukum dan politik perundang-undangan.

Maria memang layak jadi perhatian. Bukan saja karena dia hakim konstitusi perempuan (di antara sembilan hakim) pertama. Tapi, guru besar bidang ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu juga diakui sebagai salah satu pakar penyusunan konstitusi dan perundang-undangan. Dia adalah mantan anggota Tim Perumus dan Penyelaras Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Alumnus program doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu juga rendah hati. Ketika Jawa Pos meminta waktu wawancara di sela ramah-tamah dengan para pejabat tinggi negara, Maria tidak ragu memenuhinya. Dia rela menyingkir dan meninggalkan keluarga yang mengajaknya berfoto bersama dengan latar belakang aula utama Istana Negara.

Perempuan yang mendalami teknik perundang-undangan (legal drafting) di Universitas Leiden, Belanda, dan Boston School of Law, Amerika, serta pembentukan perundang-undangan di Vrije Universiteit itu mengaku koleganya gembira karena akhirnya dia dilantik menjadi hakim konstitusi.

Tentang perlunya kehadiran sosok perempuan di MK yang selama ini didominasi laki-laki itu, Maria punya argumen menarik. “Katanya untuk memperhalus MK. Putusan (MK) memang harus tegas. Tetapi, dalam prosesnya, kan bisa ada perspektif yang lebih luas lagi dari perempuan,” ujarnya.

Kehadiran Maria di MK sangat penting. Terutama saat menghadapi uji materi UU yang bersifat sosial, seperti UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Kesehatan, serta UU Pornografi dan Pornoaksi.

“Keputusan hakim kan tidak hanya melihat masalah pasal-pasal di konstitusi, tetapi kita juga melihat filsafat hukumnya dan politis hukum. Yang lebih penting constitutional protection-nya,” katanya.

Ibunda Maria Ayu Prabha Ardhanastri, 27; Albertus Bagus Jati Tyas Seta, 26; dan Nicolaus Aji Kusuma Rah Utama, 24, itu menyatakan gembira bisa bergabung dengan MK. Alasannya, putusan MK selalu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. “Kalau soal adil atau tidak adil suatu putusan, itu tergantung perspektif pihak mana. Keadilan itu kan relatif,” katanya.

Maria tidak menampik penilaian bahwa ada hal-hal yang perlu dibenahi di MK. Terutama kritik bahwa MK mengingkari prinsip nemo judex in causa sua atau mengadili hal yang menjadi kepentingan sendiri. Kritik itu muncul karena MK menyatakan bahwa hakim konstitusi tidak tunduk pada pengawasan Komisi Yudisial.

“Memang ada hal-hal yang perlu dibenahi karena konstitusi dan undang-undang kan produk politik. Yang penting imparsialitas (prinsip tidak berpihak) tetap dijaga,” kata dia.

Meski dikenal sebagai salah satu pakar penyusunan undang-undang, Maria mengatakan masih harus banyak belajar tentang tugas barunya. Kata dia, tugas terberat MK adalah mengurus sengketa pemilu, Maria pun belajar keras untuk memahami UU Pemilu. “Jujur saya belum menguasai sepenuhnya karena ini undang-undang baru. Karena itu, saya mesti belajar dulu delapan bulan ke depan,” katanya.

Putri pasangan Raden Petrus Hendro-Veronica Sutasmi itu siap mengambil peran dalam setiap pengambilan keputusan MK. Dia tidak ingin posisinya di Mahkamah Konstitusi hanya bermotif gender alias sebagai pelengkap delapan hakim konstitusi pria.

“Sejak kecil, saya terbiasa tidur setengah satu malam untuk belajar setiap hari. Ini juga yang akan saya lakukan untuk mempelajari seluruh aspek undang-undang yang belum saya kuasai,” ujarnya.

Istri Soeparto tersebut juga bertekad menjadi hakim konstitusi perempuan yang sejajar dengan hakim-hakim konstitusi yang bereputasi internasional pada setiap putusannya. Misalnya, Dr Christine Hohmann-Dennhardt, Prof Gertrude L�bbe-Wolff, dan Prof Lerke Osterloh dari Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht), Brigitte Bierlein, dan Lisbeth Lass.

Selain itu, ada Eleonore Berchtold-Ostermann dan Claudia Kahr dari MK Austria (Verfassungsgerichtshof), serta Yvonne Mokgoro, Bess Nkabinde-Mmono, dan Kate O’Regan dari MK Afrika Selatan.

Maria yang dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum UI pada Maret 2007 juga menganggap dunia akademis sebagai hobi dan bagian dari darah yang mengalir di tubuhnya. Karena itu, meski telah menjadi hakim konstitusi, dia tetap mengajar di almamaternya.

“Tetapi, saya batasi (mengajar) hanya hari Jumat dan Senin karena saya dengar di dua hari itu kosong (tak ada rapat) di MK. Jadi, kecuali ada sidang, saya pasti masih mengajar dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa,” katanya.

Selain mengajar, perempuan yang semasa kecil tinggal di asrama Sekolah Rakyat Santa Maria (karena sekolahnya jauh dari rumah) itu mengaku menemukan kegembiraan ketika menyanyi. “Semua lagu saya suka. Tetapi, lagu-lagu Broery Marantika amat berkesan bagi saya,” tuturnya.

Di kolese itu, Maria menemukan salah seorang tokoh panutannya, Suster Monica, yang kini menjadi salah satu suster di RS Panti Rapih, Jogjakarta. “Suster Monica memberikan panduan semangat hidup, yakni berani dan tekun,” katanya. (el)

4 Responses to “Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Perempuan Pertama”

  1. Karisha Says:

    Keren… Jadi pengen ketemu…

  2. yunamungil Says:

    Ibu Farida bener2 menginspirasi saya T___T

    Sayang saya baru bisa ketemu beliau 2 semester lagi di Ilmu Perundang2n ( skr baru sem 2 ) T.T

    PS. Saya sangat tertarik dengan UU dan Konstitusi, mau jadi Hakim MK Wanita berikutnya seperti ibu Maria Farida! Yosh!

  3. Frans. Nadeak Says:

    Terima kasih sudah membaginya

    Semoga hakim-hakim di negeri ini juga semakin bersahaja, cerdas, rasional, manusiawi, intelektual dan memang benar menjadi hakim.

  4. Rita Says:

    Keren….
    Terima kasih Ibu yang telah bersedia menjadi PA (Pembimbing Akademik) saya sewaktu kuliah di FHUI dulu…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: