Menggugat Keindonesiaan dari Kesejahteraannya

100 Tahun Kebangkitan Nasional
Menggugat Keindonesiaan dari Kesejahteraannya
Oleh Bambang Shergi Laksmono

Setiap kali ada yang berkomentar bahwa Indonesia negara kaya, perasaan kembali bingung. ”Sebenarnya Indonesia tidak miskin, bukan negara miskin.” Berkali-kali ungkapan itu saya dengar, termasuk dari teman konsultan politik Amerika Serikat yang menolak mengategorikan Indonesia sebagai a poor country walaupun diakuinya dalam kenyataannya sebagian besar rakyatnya miskin. Kalangan industri dalam dan luar negeri mengetahui kekayaan alam negeri ini, yang berpotensi di negeri ini. Para ahli dapat menilai di mana dan berapa besar nilai cadangan mineral, sumber daya kelautan, dan potensi hutan dan perkebunan kita.

Situasi ini mengingatkan saya pada ungkapan resource curse atau ”kutukan kekayaan”. Dalam peribahasa kita, ”Tikus mati di lumbung padi”, atau dalam ungkapan lain ”The paradox of plenty”. Sulit diterima bahwa kekayaan di Indonesia justru mengundang petaka, tetapi demikianlah kenyataannya. Inilah ironi yang sukar dimengerti. Pengalaman menunjukkan, kekayaan alam yang dimiliki sebuah negara justru telah menjadi sasaran serbuan kepentingan ekonomi berbagai pihak sehingga membuat rakyat banyak menderita berkepanjangan

Perihal kutukan sumber daya ini saya teringat persamaan pengalaman yang diutarakan Martin Meredith dalam buku Africa: History of 50 Years of Independence (2007). Buku ini mendeskripsikan panjang lebar pengalaman kekaisaran, konflik, dan pemerintahan buruk negara-negara Afrika sepanjang 50 tahun terakhir.

Banyak cerita yang diungkap, antara lain mengenai bagaimana Sierra Leone dan Bostwana yang memiliki cadangan berlian yang besar telah menjadi bulan-bulanan kepentingan negara kolonial dan kini menjadi negara dengan konsentrasi pengidap HIV/AIDS tertinggi di dunia. Sejarah pemerintahan negara-negara Afrika adalah sejarah perebutan sumber daya alam dan penguasaan wilayah oleh kekuatan modal asing. Nigeria, Afrika Selatan, dan Kenya dalam buku itu diceritakan memiliki latar belakang dan implikasi instabilitas politik yang sama.

Apakah pengalaman negara tambang di Nigeria sama dengan Indonesia? Saya kira mirip. Indonesia akan terus menjadi sasaran eksploitasi alam, selama sumber itu ada. Bagaimana dengan kesejahteraan penduduk sekitar? Terpinggirnya masyarakat adat di daerah pertambangan dan perkebunan sawit di Papua, Sumatera, dan Sulawesi hanya dibahasakan sebagai eksternalitas negatif yang kemudian direspons secara parsial dengan beragam bentuk CSR. Program-program tanggung jawab sosial perusahaan inilah yang kira-kira menjadi penyelamat atau invisible hands yang dimaksud.

Merenungkan 100 Tahun Kebangkitan Nasional adalah mengevaluasi bagaimana kita memahami kemiskinan. Yang pasti, kemiskinan bukanlah sekadar angka. Tinjauan statistik memang memudahkan proses kebijakan, tetapi mengandung reduksi yang menghilangkan kepekaan kita akan realitas kehidupan sehari-hari yang serba kekurangan. Mosaik penderitaan kemiskinan saat ini terbentang jelas. Impitan kemiskinan membuahkan ragam wujud penderitaan yang memilukan.

Kemiskinan adalah penantian sia-sia untuk sekadar memperoleh pekerjaan dan pendapatan untuk menghidupi diri dan keluarga secara layak. Air bersih tidak ada dan makan seadanya. Kemiskinan adalah sakit tidak dirawat dan tua telantar. Semua orang paham konsepsi itu. Kemiskinan adalah impitan hidup yang merajut putus sekolah, gizi buruk, nasi aking, perdagangan manusia, dan penderitaan sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ada rentetan, akumulasi, dan proses pendalaman dalam labirin deprivasi. Bermula dari seorang yang putus sekolah, menganggur, kemudian terjerat dalam narkoba dan terseret menjadi pengedar. Ada anak lahir tanpa akta kelahiran. Saat ini banyak perempuan muda diperdagangkan di panti pijat, sebagian terjangkit AIDS, terjerat narkoba dan kemudian melahirkan bayi AIDS. Apakah kita kaget jika kemudian muncul kasus-kasus busung lapar di pedesaan, bunuh diri, dan fenomena ibu atau bapak membunuh anaknya karena kemiskinan? Inilah gambaran trail of deprivation atau rentetan penderitaan yang membuahkan tragedi yang menghebohkan media massa. Sayangnya, kita hanya terenyak sesaat, lupa kemudian. Sementara orang miskin harus bertahan dengan impitan kemiskinan itu sepanjang hidup dan keturunannya.

Memandang Indonesia adalah ujian iba, tanggung jawab, dan kebijakan. Bagi kalangan yang berpunya, memandang mayoritas bangsa Indonesia yang hidupnya miskin adalah ujian amanah dan refleksi tentang hakikat pemilikan benda. Bagi keluarga dan komunitas serta masyarakat sipil, Indonesia adalah ujian tanggung jawab untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. Bagi pemerintah dan para politisi, kemiskinan adalah ujian visi, kebijakan, dan keberadaan sistem perekonomian yang adil dan terwujudnya sebuah sistem jaminan sosial. Mungkin kita malu mengaku menjadi penganut pasar bebas dan abai terhadap korban ketidaksempurnaan pasar. Karena menganggap pasar bersifat sempurna, kita lupa memerhatikan pentingnya beragam bentuk sistem perlindungan sosial.

Kita jauh ketinggalan dalam hal itu. Kita bertanya, apakah sistem jaminan sosial nasional kita sudah bergerak? Mengapa Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak muncul? Mengapa revisi Undang-Undang Pokok tentang Kesejahteraan Sosial Nasional dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mendapat angin untuk melangkah lebih cepat?

Selebihnya, Indonesia adalah ujian kepemimpinan. Indonesia sekali lagi adalah tantangan iba, tanggung jawab, dan uji kebijakan untuk membangun sistem kesejahteraan sosial nasional. Ke depan, semua pihak penting memoles kepekaan dan kembali menjiwai rentang tanggung jawab mempertahankan ruang publik dan memastikan demokratisasi terkawal untuk kepentingan rakyat banyak.

Demokratisasi adalah ujian membangun kualitas kebijakan dari pelaku sistem politik. Kita merindukan dividen demokrasi. Kembali ke esensi demokrasi, maka proses kontestasi politik seharusnya mampu menghasilkan kepemimpinan cerdas dan berpihak penuh kepada yang miskin. Menapak 100 tahun Kebangkitan Nasional abad berikut, tugas kita semakin berat.

Bambang Shergi Laksmono
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

One Response to “Menggugat Keindonesiaan dari Kesejahteraannya”

  1. iddo Says:

    mohon diperinci lebih detail lagi, dimana kekayaan Indonesia itu sesungguhnya? kok katanya-katanya aja? saya sudah berusaha mencari kekayaan itu? tapi dimana????????????????????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: