Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat

Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat

Beberapa tahun terakhir upaya mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan terus berlangsung. Negara yang bertetangga saling mengintip dan mengadopsi cara-cara untuk ”mendisiplinkan” perempuan berdasarkan moral tertentu atas nama ”perlindungan” dan ”kepantasan”.
Dalam Konferensi II Kartini Network di Bali tanggal 2-6 November 2008, peserta dari 22 negara itu mengkhawatirkan disahkannya Undang-Undang Pornografi di Indonesia.

”Apa yang dibuat di Indonesia langsung berdampak ke Malaysia,” ujar Zainah Anwar dari organisasi nonpemerintah Sisters of Islam di Malaysia. Ia berbicara dalam panel tentang fundamentalisme dalam konferensi bertema ”Masa Depan Feminisme Asia dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Fundamentalisme, Konflik, dan Neoliberalisme”.

”Ketika muncul fatwa haram mengenai pluralisme, sekularisme, dan liberalisme di Indonesia, Malaysia langsung mengeluarkan fatwa tentang tomboi, dan kemudian yoga juga diharamkan,” ujar Zainah.

Menurut Prema E Devaray dari Women’s Center for Change, Penang, Malaysia, fatwa tentang tomboi itu sangat jelas memperlihatkan kuatnya rezim heteronormativitas; bahwa perempuan hanya pantas berpakaian dan berkelakuan seperti yang didefinisikan tentang perempuan.

Artikel dan buku yang terkait dengan perspektif kesetaraan dalam Islam dilarang beredar. Buku karya Kiai Hussein Muhamad dari Indonesia tentang Fikh Perempuan yang cukup populer adalah satu di antaranya, juga buku-buku yang memaparkan akar ekstremisme agama.

Saling kopi

Meski secara umum perempuan di Malaysia memperoleh banyak pencapaian terkait hak-haknya, masih banyak wilayah di mana perempuan merupakan subyek untuk dikontrol.

Dalam panel diskusi mengenai seksualitas, Prema memaparkan kontrol terhadap beberapa ekspresi mengenai seksualitas perempuan, antara lain pilihan perempuan untuk memilih preferensi seksualnya.

”Arus utama pandangan di negeri ini adalah homofobia,” ujar Prema. ”Targetnya laki-laki homoseksual. Perempuan homoseksual tak terlalu terlihat oleh radar moralitas masyarakat,” kata Prema.

Ia mengatakan, seksualitas remaja merupakan perhatian utama masyarakat karena meningkatnya jumlah kehamilan tak diinginkan, pembuangan bayi, dan insiden infeksi menular seksual di antara orang muda. Berbagai studi memperlihatkan, remaja berusia 14-15 tahun mulai melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, akses informasi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi tak mudah didapatkan.

Kontrol terhadap hak-hak seksual di dalam perkawinan juga ketat. ”Konsep seks dalam perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Perempuan didefinisikan sebagai ibu dan istri. Perempuan menikah yang tak punya anak tak dihormati, perempuan melahirkan tanpa suami tak bisa diterima, perempuan yang tak menikah adalah abnormal,” lanjut Prema.

Kontrol lain termasuk cara berpakaian, potret perempuan di media, dan sikap terhadap perempuan di panggung pertunjukan.

Menurut Zainah Anwar, sejak tahun 1990-an pemerintah menerapkan agama sebagai sumber hukum sebagai tanggapan atas desakan kelompok agama.

Meski demikian, kata Zainah, perempuan di Malaysia sekarang tidak tinggal diam. Mereka semakin tahu hak-haknya dan berani mempertanyakan persoalan yang menyangkut keluarganya di ruang publik.

Pinar Ikkaracan dari Koalisi Hak-hak Seksual Ketubuhan Negara Islam di Turki melihat kecenderungan menguatnya jejaring kekuatan politik yang sepemikiran. Bukan hal mengejutkan kalau peraturan yang mengontrol perempuan dari satu negara dengan negara akan di-kopi di negara lain.

Dalam panel soal seksualitas, Valentina Sagala dari Institut Perempuan mengatakan, peraturan seperti itu, baik di tingkat lokal maupun nasional, sebenarnya merupakan upaya mengalihkan perhatian terhadap persoalan riil di masyarakat, khususnya mengenai kemiskinan dan berbagai dampaknya, yang tak bisa diselesaikan pemerintah.

Kemenangan oportunis

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana, yang juga hadir pada konferensi itu dan berbicara dalam panel fundamentalisme, mengatakan, yang mendapat kemenangan dari pengesahan UU Pornografi adalah kaum oportunis politik.

”Tetapi, meski masih banyak pasal-pasal bermasalah, banyak pula pasal-pasal yang sudah baik,” ujar Kamala.

Pasal 2 dari RUU Pornografi yang disahkan, misalnya, cukup melegakan dibandingkan sebelumnya. ”Di situ sudah tercantum penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara,” ujar Kamala, mengingatkan hak konstitusional warga negara.

Ia juga berharap agar disebarluaskan penjelasan tentang ”peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 21), yakni agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia atau sweeping, dan tindakan melawan hukum lain. (MH/NMP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: