Setelah UU Pornografi Disahkan oleh DPR

Setelah UU Pornografi Disahkan oleh DPR

Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (30/10), UU Pornografi terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

Kelompok pendukung melihat sudah waktunya pornografi ditangani khusus karena mudahnya didapat gambar dan film berisi pornografi di tempat umum, bahkan oleh anak-anak.
Kelompok yang menolak UU tersebut bukan berarti menyetujui pornografi. Mereka juga menolak pornografi yang mengeksploitasi perempuan dan anak, tetapi tidak setuju dengan isi UU yang multitafsir dan tidak memenuhi tujuan dibuatnya UU, yaitu melindungi perempuan dan anak.

Salah satu keberatan datang dari jaringan aliansi masyarakat sipil yang, antara lain, terdiri dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH APIK Jakarta, Arus Pelangi, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Elsam, Setara Institute, dan Aliansi Rakyat Miskin. Mereka mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali UU kepada Mahkamah Konstitusi.

Penolakan juga datang dari F-PDIP dan PDS yang ditandai walk out-nya anggota F-PDIP dari sidang paripurna. Anggota DPR dari F-PDIP, Eva Sundari, menyebutkan, keberatan partainya antara lain pada tidak sesuainya antara judul UU dan isi, hal yang bertentangan dengan Pasal 5 UU No 10/2004. Undang-undang ini berjudul UU Pornografi, tetapi isinya memuat pornoaksi dengan masuknya gerak tubuh dan pertunjukan di muka publik di dalam definisi pornografi.

Wakil dari LBH APIK Jakarta, Umi Farida, menyebutkan, UU cacat secara prosedur dan substansi.

Cacat prosedur karena Pansus RUUP melanggar keputusan hasil rapat Bamus DPR tanggal 23 Oktober 2008, yaitu agar ada sosialisasi RUU kepada kepala daerah, terutama daerah yang menolak RUU, dan agar Pansus menyosialisasikan rumusan terbaru RUU kepada masyarakat melalui media massa.

Keberatan substansial menyangkut isi antara lain definisi pada Bab I Pasal 1 (1) masih menyebut ”gerak tubuh” serta ”dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” sebagai pornografi.

”Definisi ’gerak tubuh’ dan ’pertunjukan di muka umum’ dan isi Pasal 10 masih membawa pornoaksi,” tegas Valentina Sagala, ahli hukum dari Institut Perempuan.

Keberatan lain, UU ini tidak cukup memberi perlindungan kepada perempuan dan anak, seperti tujuan UU.

Bab I Pasal 3 d menyebut, tujuan UU adalah ”memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan”.

Sementara itu, UU ini tidak memuat pornografi anak kecuali sekilas tentang perlindungan terhadap anak. Padahal, harus dibedakan antara pornografi anak dan anak korban pornografi.

Bab III Pasal 15 dan 16 menyebut tentang perlindungan anak, tanpa menyebut pornografi anak. ”Padahal, Konvensi Hak Anak menyebut jelas larangan pornografi anak. Sangat jelas industri pornografi mengeksploitasi anak-anak,” tandas Valentina.

Valentina lebih jauh menegaskan, pornografi anak tidak boleh diproduksi dan dimiliki dalam kondisi apa pun.

Hal ini secara tidak konsisten diperlihatkan Pasal 4 Ayat 1 f yang menyebut setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak.

Namun, Pasal 6 menyebut, ”Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.”

Pasal 6 dengan demikian membolehkan kepemilikan pornografi anak karena termasuk yang dapat dikecualikan perundang-undangan.

”Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan tujuan perlindungan terhadap anak dan perempuan seperti tujuan UU ini tidak tercapai,” tandas Valentina.

Umi Farida, Valentina, dan Eva menyebut, pembuatan UU ini sebagai pekerjaan terburu-buru dan tambal sulam sehingga tidak menghasilkan UU yang melindungi perempuan dan anak sebagai korban utama pornografi.

Berubah

UU ini di sisi lain banyak berubah dibandingkan dengan rancangan sebelumnya, terutama dalam sistematika. UU ini juga meniadakan pasal yang mengatur pengecualian pembuatan dan penyebarluasan materi seksualitas untuk kepentingan dan yang memiliki nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional. Ini mengakomodasi keberatan masyarakat yang merasa pasal tersebut mengategorikan adat, ritual, dan seni budaya mereka sebagai pornografi.

Meskipun demikian, menurut anggota DPR dari F-PKB, Nursyahbani Katjasungkana, UU ini tidak memenuhi tiga peran utamanya, yaitu memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi tubuh perempuan dan anak, memerangi dominasi yang mengeksploitasi perempuan, anak, dan kelompok minoritas, serta memerangi budaya penundukan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek.

UU ini juga mencampuradukkan antara erotika, yaitu perasaan manusia yang membuat senang, dari pornografi yang merupakan eksploitasi, penundukan, dan kekerasan.

Wapres Jusuf Kalla menjanjikan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mencegah munculnya multitafsir terhadap isi UU tersebut. Sampai PP dikeluarkan, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memastikan tidak terjadi kekerasan dan main hakim sendiri di masyarakat. (NMP/JOS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: