Undang-Undang Pornografi dan Negara Moral

Undang-Undang Pornografi dan Negara Moral
Gadis Arivia

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi menjadi Undang-Undang Pornografi pada Kamis, 30 Oktober 2008, cukup mengejutkan.

Beberapa daerah, seperti Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua, cukup keras menentang disahkannya RUUP. Adakah suara mereka didengar? Nyatanya, suara mereka dianggap ”angin lalu”. Hanya dua partai, yakni PDI-P dan PDS yang menolak dengan walk out dari ruang sidang.
Hal itu menandakan Indonesia terbelah dalam pengaturan ruang publiknya, antara rakyat yang mengandalkan akal publik sehat dan rakyat yang mengandalkan doktrin agama.

Simbol yang diusung partai pendukung UUP ini pun jelas, termasuk ucapan yang ”terpeleset” dari anggota DPR, seperti ”UUP hadiah Lebaran”, ”masyarakat Papua harus belajar dari masyarakat Jawa”, dan terakhir kasus perkawinan anak yang tidak dianggap seorang anggota DPR sebagai pelanggaran UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, melainkan sah sesuai agama yang dianut. Semua pernyataan tersebut mencemaskan rakyat Indonesia, benarkah anggota DPR tak mengerti hukum?

Hukum yang mengatur pornografi telah begitu banyak, tinggal diimplementasi atau diamandemen. Sekarang ditambah lagi dengan UUP, hasil ”pengototan” habis-habisan pelopor RUUP dari Partai Demokrat dan PKS. Di manakah kesalahan penalaran anggota DPR?

Menurut saya, paling tidak ada tiga kesalahan mendasar dari keputusan pengesahan UUP ini. Pertama, keputusan kebijakan negara dilakukan atas argumen moral, bukan keadilan. Kedua, keputusan kebijakan negara memakai asas utilitarian, bukan menghormati hak individu. Ketiga, keputusan kebijakan negara mengabaikan ”prinsip mencelakai” (harm principle) sehingga UUP tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dua menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Meutia Hatta (Menteri Pemberdayaan Perempuan) dan Muhammad Maftuh Basyuni (Menteri Agama), memandang perlu UUP dengan alasan untuk menjaga moralitas bangsa, yaitu melindungi perempuan dan anak dari bahaya pornografi—meskipun timbul juga pertanyaan apakah laki- laki tidak perlu dilindungi dari pornografi?

Tampaknya negara mendefinisikan penjagaan moralitas hanya untuk perempuan dan anak-anak. Pendapat ini sebenarnya telah ditemui ribuan tahun lalu di Yunani dalam pikiran Plato.

Dalam dunia Plato, perempuan dan anak-anak tidak memiliki otoritas karena tidak memiliki cukup moralitas untuk memutuskan hidupnya sendiri. Karena itu, diperlukan pengaturan terhadap mereka. Yang mengatur tentu saja laki-laki yang menguasai negara.

Maka, tak heran RUUP ditentang mayoritas organisasi perempuan di Indonesia karena terdapat suatu “tanda” ketidakberdayaan perempuan sekaligus kemunafikan antara pengaturan moralitas dan perlindungan perempuan. Benarkah UUP melindungi ataukah merestriksi tubuh perempuan?

Moral

Pertanyaan itu timbul karena UUP lebih disemangati pertanyaan moral, bukan keadilan. Padahal, perempuan mengalami ketidakadilan karena konstruksi sosial yang tidak adil. Jadi, titik tolak diskriminasi ada di ranah sosial, bukan moral. Inilah yang tidak dimengerti pejabat pemerintah maupun DPR sehingga protes kelompok perempuan tidak dapat ditangkap pengetahuan jender anggota DPR yang minim.

Teori membuktikan, bila pengetahuan jender minim, pengetahuan hak asasi manusia pun juga minim. Tak heran bila UUP memasukkan definisi homoseksual dan lesbian sebagai penyimpangan seksual. Kesalahan fatal telah dilakukan di sini, hak-hak minoritas diabaikan.

Pertanyaan keadilan bagi kaum minoritas (perempuan, orientasi seks dan suku minoritas) merupakan pertanyaan sentral dalam penyusunan kebijakan. Keadilan tidak dicapai lewat nilai moral, melainkan lewat nilai politik yang disepakati, seperti toleransi, adil, dan kerja sama sosial yang didasarkan saling menghormati yang merupakan struktur dasar masyarakat dan esensi konstitusi.

Menghormati hak individu

Negara dituntut berkonsentrasi pada prinsip kebutuhan dasar, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan perumahan, sehingga setiap individu dapat menerapkan kebebasan dasarnya. Tidak ada alasan bagi negara untuk, misalnya, mencampuri urusan preferensi seksual seseorang atau mengatur kebebasan ekspresi orang dewasa, kecuali bila ekspresi tersebut membahayakan atau melecehkan kelompok tertentu. Itu pun sebatas waktu, tempat, dan cara ekspresi, bukan substansi ekspresi.

Di alam demokrasi, negara dituntut menjaga ruang publik yang sehat dengan menghormati kebebasan warga negara dan tidak bermain dalam politik identitas. Artinya, undang-undang tidak ditentukan konsep final yang tidak dapat diperdebatkan.

Beberapa argumen yang memaksakan negara untuk mencampuri urusan individu adalah prinsip utilitarian, yakni hukum dan kebijakan negara didasarkan pada kepentingan dan kebaikan orang banyak atau mayoritas selalu menang. Pikiran mayoritas buta semacam ini sebenarnya membahayakan ruang publik.

Sangat jelas UUP tidak memiliki prinsip melindungi sebagaimana layaknya undang-undang dibuat dengan menguji ”prinsip mencelakai”.

Pasal yang menyatakan masyarakat dapat turut serta mengawasi pornografi mengandung pengertian polisi moral dibenarkan negara. Anggota DPR dan pemerintah tidak menyadari peran polisi moral di negara ini justru telah memicu banyak konflik. Dalam beberapa kasus, polisi bahkan tidak dapat melakukan apa-apa.

Membayangkan apa yang akan terjadi sungguh mengerikan. Inikah Indonesia yang kita kehendaki? Negara moral Republik Indonesia dan bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Gadis Arivia
Pendiri Jurnal Perempuan dan Pengajar Filsafat, FIB UI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: