Mewaspadai Upaya Penunggangan Aksi Mahasiswa

Mewaspadai Upaya Penunggangan Aksi Mahasiswa
Oleh M Hernowo

Sampai sekarang, Ahmad Fitriadi, Sekretaris Jenderal Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia, masih belum sepenuhnya memahami, mengapa unjuk rasa yang dia lakukan bersama puluhan rekannya pada 20 Agustus 2008 di sekitar Kompleks Universitas Islam Negeri Yogyakarta berakhir ricuh.
“Kami memang kurang hati-hati, tidak memasang tali pembatas antara kami dengan aparat dan masyarakat. Namun, sepertinya memang ada yang memprovokasi supaya aksi itu ricuh,” kata Fitriadi.

Kericuhan itu akhirnya tidak hanya membuat tiga mahasiswa dan empat polisi cedera hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, pesan yang ingin disampaikan Fitriadi dan kawan-kawannya, bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan harus ditolak karena akan menyebabkan mahalnya biaya pendidikan, kurang sampai di masyarakat.

Yang banyak dilihat masyarakat justru bentrokan dalam aksi tersebut. ”Itu yang kami sesalkan. Sebab, akhirnya mahasiswa dapat dituding makin suka anarkis. Ini akan merugikan gerakan kami ke depan akibat berkurangnya simpati masyarakat,” sesal Fitriadi.

Namun, meski disadari akibatnya, bentrokan atau kericuhan yang melibatkan mahasiswa belakangan semakin sering terjadi. Ironisnya, seperti disampaikan Ray Rangkuti, koordinator gerakan kaum muda 1998, peristiwa itu umumnya diakibatkan oleh hal-hal yang sepele, jauh dari sikap intelektual. Juga sektoral, atau hanya tumbuh di kalangan mereka sendiri. Misalnya saja, ada kericuhan yang muncul karena ingin meneruskan tradisi konflik seniornya dengan mahasiswa dari kampus atau jurusan yang berbeda.

”Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pada Mei 2008 mungkin menjadi satu-satunya isu besar dan dirasakan masyarakat luas, yang diangkat mahasiswa dalam aksinya pada tahun ini. Ini sebuah kemunduran besar karena mahasiswa seperti lepas dari induknya, yaitu rakyat,” papar Rangkuti.

Namun, kemunduran lebih besar terjadi ketika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan masalahnya yang sepele dan sektoral itu dengan cara demokratis, misalnya lewat unjuk rasa yang tertib dan damai atau diskusi yang mencerdaskan.

Sentuhan elite

Sejarah Indonesia menunjukkan, gerakan mahasiswa merupakan unsur penting pendorong demokratisasi di negeri ini. Hal itu, misalnya, terlihat dari gerakan mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998, meskipun dua peristiwa gerakan mahasiswa itu, juga gerakan mahasiswa tahun 1974 di Jakarta, memperlihatkan bahwa dinamika di kelompok ini amat mudah bersentuhan dengan gejolak politik di tingkat elite.

Gerakan mahasiswa 1966 sulit dilepaskan dari peristiwa 30 September 1965. Bahkan, saat itu mahasiswa (seperti) berada dalam satu kubu dengan TNI Angkatan Darat yang akhirnya melahirkan rezim Orde Baru. Keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 juga tidak dapat dilepaskan dari suasana misterius antara Wakil Pangab/Panglima Kopkamtib (saat itu) Jenderal Soemitro dan sejumlah asisten pribadi Presiden Soeharto, khususnya Asisten Pribadi Bidang Khusus Mayjen Ali Murtopo.

Gerakan mahasiswa tahun 1998 juga bersinggungan dengan sejumlah tokoh militer, cendekiawan, hingga pengusaha yang saat itu mulai merasa kurang sejalan dengan Orde Baru.

”Pada tahun itu, ada sejumlah pihak yang dengan sejumlah caranya sendiri, satu ide dengan kami,” kata Rangkuti yang saat itu merupakan salah satu aktivis Forum Kota, organisasi mahasiswa yang banyak melakukan unjuk rasa.

Sentuhan antara gerakan mahasiswa dan elite militer, politik, atau bisnis ini, lanjut Rangkuti, dapat berada di tataran ideologi, ide, strategi, atau pragmatisme.

Sentuhan serupa, duga Rangkuti, ada kemungkinan juga terjadi dalam sejumlah konflik yang melibatkan mahasiswa belakangan ini. Apalagi, peristiwa itu hanya terjadi beberapa bulan sebelum pemilu yang memang memiliki potensi konflik.

Potensi konflik pada pemilu, pertama, bersumber dari persaingan di tingkat internal atau antarparpol. Kedua, akibat kinerja KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang sekarang dirasakan belum optimal. ”Berbagai konflik ini dapat mencapai puncaknya pada pemilihan presiden,” duga Rangkuti.

Dalam kondisi seperti itu, ”mengalihkan” konflik ke pihak lain seperti mahasiswa merupakan langkah yang mungkin dilakukan. Apalagi, posisi mahasiswa yang relatif diperhatikan di negeri ini.

Kemungkinan ini tidak bisa diabaikan karena sejumlah benturan yang terjadi belakangan ini pernah juga terjadi menjelang Pemilu 2004. Penyebabnya juga sesederhana sekarang. Misalnya, tawuran di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 29 Agustus 2003, yang disebabkan oleh ospek di universitas itu.

Bahkan, sejumlah kericuhan tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Misalnya, tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Bahasa Universitas Negeri Makassar pada 26 Maret 2003 serta perkelahian antara mahasiswa Teknik Elektro dan Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia pada 15 Januari 2003. Belasan mahasiswa cedera dalam dua peristiwa itu.

Namun, Budiman Sudjatmiko, aktivis mahasiswa tahun 1998, menilai sebagian besar gerakan mahasiswa saat ini masih murni. Hanya sedikit dari gerakan itu yang ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

Masalah yang sebenarnya, gerakan mahasiswa belakangan ini cenderung melihat ke dalam, tidak sistematis dan tidak terorganisasi. ”Kreativitas gerakan yang pernah dilakukan pada zaman Orde Baru sekarang mungkin sudah tidak laku lagi. Namun, kreativitas yang baru, termasuk menentukan tema dan strategi aksi, belum sepenuhnya dapat dirumuskan. Mungkin ini yang membuat sejumlah aktivis memutuskan membenturkan gerakannya, termasuk dengan aparat, agar memperoleh perhatian,” kata Budiman.

Tawuran vs demonstrasi

Sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar meminta aksi demo dan tawuran dipisahkan karena dua hal itu memiliki esensi dan pemicu berbeda. Mereka menolak kedua hal itu digeneralisasi untuk menyebut mahasiswa anarkis.

Aksi demo diyakini sebagai wujud panggilan jiwa dan solidaritas sosial mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat. Sementara tawuran adalah perbuatan kriminal yang kerap terjadi akibat solidaritas dan fanatisme yang sempit antarkelompok mahasiswa.

”Tolong dipisah, bahwa demo untuk menyikapi kebijakan pemerintah dan tawuran adalah dua hal yang sangat berbeda. Secara konteks dan tujuan juga sama sekali tidak nyambung,” kata Khairil Akbar, mahasiswa FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sedangkan Ketua BEM Universitas HKBP Nommensen Hotua Sihaloho mengakui, beberapa aksi mahasiswa di Medan diduga ditunggangi oleh kepentingan politik pihak lain. ”Lihat saja unjuk rasa pro dan kontra pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai bagian pemekaran Provinsi Sumut. Jelas ada kepentingan pihak tertentu yang ingin atau tidak ingin pemekaran itu terjadi,” katanya.

Yang pasti, berbagai benturan itu justru dapat menghancurkan gerakan mahasiswa sendiri, setidaknya dari segi citra. Benturan ini juga mudah dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak diperhitungkan oleh mahasiswa.

Dalam kondisi seperti ini, untuk memperoleh gagasan dan semangat baru yang lebih segar, mahasiswa perlu kembali menggabungkan energinya dengan gerakan masyarakat lain seperti petani dan buruh.

Akan tetapi, sinergi sebaiknya tidak dilakukan dengan kepentingan elite politik tertentu. Sebab, penggabungan seperti itu akan membuat mahasiswa kehilangan kreativitas dan kemandiriannya, serta hanya menjadi ”sekrup” dari mesin besar politik Indonesia. (BIL/REN/NAR)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: