Keadilan buat Cak Munir

Keadilan buat Cak Munir
Oleh Ikrar Nusa Bhakti
munirMalam Tahun Baru 2009 merupakan malam yang menyesakkan hati bagi Suciwati Munir dan kedua putra-putrinya, Soultan Alief Allende dan Diva Syuuki Larasati. Siang itu, 31 Desember 2008, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Suharto memvonis bebas terdakwa pembunuh aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, ”karena terbukti tidak bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir”.

Kado keadilan yang dinanti-nantikan Suci, Alief, dan Diva selama lebih dari empat tahun sirna sudah. Suci, yang baru saja dinobatkan sebagai People of the Year Bidang Hukum sebuah surat kabar ibu kota karena kegigihannya mencari keadilan bagi suaminya, tampak begitu tegar mendengarkan amar putusan majelis hakim.
Tanda-tanda vonis bebas bagi Muchdi Pr sebenarnya sudah tampak sejak majelis hakim secara bergantian membacakan timbangan-timbangannya yang semuanya mematahkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Saat timbangan anggota majelis hakim dibacakan, Suci sempat mengirim SMS kepada penulis dalam bahasa Jawa, ”Wah, koq ngene ya Mas (Wah, kok jadinya begini ya Mas),” Usman Hamid, Ketua Kontras, yang penulis kirimi SMS dengan analisis Muchdi Pr pasti bebas murni sempat menjawab, ”Gak lah Mas, vonisnya pasti 10-12 tahun.” Namun, begitu majelis hakim selesai membacakan amar putusannya, Usman pun pasrah, ”Ternyata benar Mas, Muchdi bebas.”

Lepas dari bebasnya Muchdi Pr karena dasar tuntutan JPU memang amat mudah dipatahkan, ada beberapa tanda tanya besar yang patut dikemukakan. Pertama, meski Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai institusi jelas-jelas patut diduga melakukan aktivitas intelijen hitam untuk membunuh Munir, tak ada kata sepatah pun yang dilontarkan oleh majelis hakim mengenai hal itu.

Kedua, mengapa selama persidangan baik JPU maupun majelis hakim yang terhormat tidak pernah berupaya melakukan uji suara dari pengguna telepon seluler (ponsel) Muchdi Pr yang melakukan kontak berkali-kali dengan Polycarpus yang sudah divonis bersalah dan dihukum seumur hidup? Mengapa pula ponsel seorang Deputi V BIN begitu mudah dipakai orang tanpa yang memilikinya tahu? Jabatan Deputi V BIN bukan jabatan sembarangan karena itu ponselnya pun tidak mungkin begitu mudah dipakai oleh orang lain. Ketiga, dalam persidangan, nama Budi Santoso dan Waka BIN kerap kali disebut-sebut, baik oleh JPU maupun majelis hakim. Akankah tuntutan mengarah ke pejabat lain di BIN?

Bukan pengkhianat

Tak lama setelah Munir meninggal diracun dengan arsenik dalam perjalanannya ke Amsterdam dengan pesawat Garuda, terjadi disinformasi seolah-olah Munir adalah pengkhianat bangsa dan karena itu patut dibunuh. Dalam persidangan juga sering diungkapkan bahwa Munir dikesankan berperan negatif dalam proses legislasi Undang-Undang TNI, UU Intelijen Negara, UU Terorisme, dan UU Rahasia Negara. Bahkan, pengadilan terhadap Muchdi Pr dianggap dilakukan karena adanya intervensi asing.

Tak heran jika para pendukung Muchdi Pr memakai kaus bertuliskan ”Barisan Merah Putih” dan ”Lawan Intervensi Asing”. Sebaliknya, para sahabat Munir menggunakan kaus bertuliskan ”Keadilan buat Munir, Keadilan buat Semua”.

Munir yang penulis kenal sebenarnya jauh dari tuduhan-tuduhan keji semacam itu. Adalah suatu kenyataan bahwa Munir, bersama beberapa teman yang tergabung di ProPatria, LSM yang giat dalam aktivitas reformasi sektor keamanan, adalah orang yang selalu memperjuangkan nasib prajurit TNI. Munir adalah anggota tim perumus RUU Pertahanan yang secara legal dikukuhkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Muhammad Machfud MD. Munir juga pernah menjadi mitra Biro Hukum Dephan dalam membahas KUHP Militer. Pasal mengenai kesejahteraan prajurit TNI dikenal dengan ”Pasal Munir” karena dialah yang gigih memperjuangkan agar pasal itu masuk ke dalam UU TNI.

Munir pula yang mengusulkan agar prajurit TNI jangan terus-menerus menjadi kambing hitam karena menjalankan perintah komandannya yang ”di luar tugas yang selayaknya dilakukan anggota TNI”. Karena itu, Munir mengusulkan agar tugas bagi prajurit harus dibuat hitam di atas putih oleh komandannya. Prajurit TNI juga dapat membuat surat keberatan setelah menjalankan tugas ”yang di luar batas kewajaran” walaupun sebagai seorang Sapta Margais ia harus menjalankan tugas dari komandannya tanpa bertanya sebelumnya.

Sampai saat ini kita belum memiliki UU Intelijen Negara. Munir tidak sempat ikut membahas RUU Intelijen. Sejak 2005, Pacivis UI dan LSM-LSM yang tergabung dalam Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (Sandi) berupaya membuat konsep draf RUU Intelijen versi masyarakat sipil yang produk-produknya didedikasikan untuk sahabat kami, Munir. Sandi gigih memperjuangkan agar intelijen mendapatkan pengawasan berlapis, dari tingkat internal institusi intelijen, eksekutif, legislatif, sampai ke tingkat masyarakat sipil. Ini untuk mencegah oknum intelijen negara menyalahgunakan wewenangnya melakukan aktivitas intelijen hitam (penghilangan, penculikan, atau pembunuhan orang) terhadap WNI sendiri.

Dalam kaitannya dengan UU Terorisme, Munir ikut mendiskusikannya secara elegan bersama tim dari Dephuk dan HAM yang saat itu diketuai oleh Prof Dr Romli Atmasasmita. Ia sendiri seorang yang mengutuk perbuatan terorisme yang dilakukan oleh siapa pun. Sebagai ketua dan aktivis Kontras, tak sedikit pula sumbangsih Munir bagi negara, termasuk upayanya membebaskan beberapa prajurit TNI, khususnya Kopassus, yang disandera oleh kombatan Gerakan Aceh Merdeka ketika wilayah Aceh masih bergejolak.

Tak banyak orang tahu, Munir pula yang membela beberapa istri prajurit Kopassus anggota Tim Mawar yang melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis prodemokrasi karena para istri itu mengalami tekanan hidup. Menurut Munir, beberapa istri anggota Tim Mawar datang mengadukan nasib mereka ke Kontras dan diterima oleh Munir dengan empati yang amat tinggi.

Tidak jarang Munir juga menyelesaikan kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami beberapa istri prajurit TNI dan Polri. Munir secara luas memang dikenal sebagai orang yang gigih membela mereka yang dihilangkan atau menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum negara maupun individu dan kelompok nonnegara.

Munir tidak anti-TNI, terlebih lagi Kopassus. Namun, sayang ia dicitrakan sebagai orang yang selalu menyulitkan TNI, khususnya yang terkait dengan pelanggaran HAM. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menutup kembali pengungkapan kejahatan terhadap Munir. Keadilan di negeri tercinta ini benar-benar dihina. Aktivitas intelijen hitam pun bukan mustahil akan bersemi kembali.

Ikrar Nusa Bhakti

Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: