Ini Demi Demokrasi Kultural, Bung!

Ini Demi Demokrasi Kultural, Bung!

Geliat berwacana politik di kalangan orang muda Katolik (OMK) Indonesia kian hari kian terasa menggelora. Acara terakhir (akhir November lalu) yang disorot banyak kalangan adalah Temu Relawan Pendidikan Politik yang diadakan oleh Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komkep KWI). Selain me-launching buku modul pendidikan politik, acara ini juga diisi workshop sehari penuh untuk berlatih mengelola berbagai piranti (audio-visual, komputer grafis, internet dan penelitian lapangan) yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan politik. Mingguan HIDUP mengupas acara ini di edisi 14 Desember 2008, lengkap dengan tinjauan beberapa kalangan terhadap fenomena ini.
Di bulan-bulan sebelumnya, beberapa perangkat pastoral gereja (baca : komisi) juga turut serta mengairahkan wacana berpolitik ini dalam berbagai kegiatan. Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (Komisi HAK) se-Regio Jawa, misalnya, mengundang beberapa aktivis OMK untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama dalam pendidikan politik antara Komisi HAK dan aktivis muda di paroki-paroki. Tuan rumah acara yang diadakan akhir Oktober lalu dan diselingi dengan seminar nasional bertajuk ”Mencari Alternatif Pemimpin Baru yang Mampu Menjaga Pluralitas Bangsa” ini adalah Keuskupan Malang.
Di Komkep sendiri, wacana politik mulai digulirkan di acara Temu Moderatores Komkep se-Regio Jawa Plus pada April tahun ini di Surabaya. ”Bola salju” wacana politik mulai membesar seiring dengan semakin dekatnya momentum Pemilu 2009 yang diselingi puluhan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai tempat. Rupanya gayung bersambut. Di Keuskupan Surabaya, misalnya, sekurangnya ada sepuluh kegiatan OMK yang bertema politik sejak April 2008. Berbagai acara itu digelar baik dalam skala paroki, kevikepan maupun keuskupan. Yang terbaru, Komkep Keuskupan Surabaya diundang untuk memfasilitasi workshop politik di Seminari Menengah St Vincentius A Paulo, Garum Blitar pada 16-19 Desember ini.
Pendeknya, ”cuaca” OMK hari ini adalah ”cuaca” politik. Tapi tujuan apa sesungguhnya yang menggerakkan dinamika OMK sedemikian rupa sehingga topik politik seolah menjadi ”dahaga wacana” yang perlu segera dipuaskan?

Generasi berbakat apolitis
Menurut hemat saya, selain ”kegenitan” menyongsong momen Pemilu 2009, rangkaian kegiatan yang disebut di atas sangat mungkin merupakan sebuah upaya untuk meletakkan suatu pondasi bernama paradigma berpolitik di atas sebuah bangunan besar bernama karya pastoral orang muda. Perihal ini akan saya hantarkan setelah tiga paragraf pengantar berikut ini.
Seperti sudah sering kita dengar, OMK generasi pasca-reformasi 1998 diduga memiliki bakat untuk apolitis. Kecenderungan apolitis pada generasi ini dirasa sama besarnya dengan generasi 70-80an. Tentu saja waktu itu stabilitas politik masih dicengkeram dengan sangat kuat oleh Orde Baru. Kondisi ini menyebabkan OMK mundur teratur dari wacana politik di tengah masyarakat dan memilih kembali ke sekitar altar atau mengurung diri di kampus. Sebagian dari mereka yang sudah bergumul dengan masalah sosial-politik memilih untuk bergabung atau mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang menjamur kala itu. Mereka yang dijuluki aktivis kampus memilih untuk ”membakar” kampus dengan kelompok-kelompok diskusi dan membuat propaganda-propaganda seputar sosial-politik yang (sayangnya) disebarkan terbatas.
Kini sejarah berulang dalam situasi yang paradoks. Pasca reformasi, politik adalah topik utama yang dibicarakan setiap saat. Sepuluh tahun terakhir ini politik sungguh menyita banyak perhatian mengingat masa transisi yang dipenuhi riak-riak kepentingan yang menyeruak dari segala penjuru. Di saat yang sama, OMK justru kembali beringsut mundur dari riuh-rendah politik itu. Indikasinya jelas. Ragam aktivitas dan orientasi kegiatan OMK (sekurangnya yang terpantau di Keuskupan Surabaya) masih jauh dari ingar-bingar yang sedang terjadi di masyarakat. Pantaslah jika seruan ”Bangkit dan Bergeraklah” digemakan dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tiga tahun lalu, sebagai lecutan pemberi semangat mereka yang sedang lesu.

Wajah bopeng politik
Tapi, mungkin juga harus kita maklumi juga jika OMK tidak berminat pada topik politik dewasa ini. Seperti sudah disinyalir oleh Syafii Maarif saat acara HUT Ikatan Sarjana Katolik di Yogyakarta November lalu, praktik politik pada kenyataannya adalah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Ditegaskannya, ”kalau dilepas sama sekali tanpa moral sebagai inti ajaran setiap agama, dunia politik hanya akan dipenuhi serigala-serigala”. (Kompas, 24/11). Tidak hanya itu, etika politik di Indonesia juga kerap berada di wilayah marginal, sama seperti moral politik. Memperjuangkan etika politik di Indonesia sama halnya seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. ”Wajah bopeng” politik ini rupanya turut menyuburkan apatisme di kalangan OMK. Faktor minimnya teladan berpolitik dari umat Katolik juga turut memberi andil bagi penyemaian bakat-bakat apolitis ini.
Nah maka, jika saat ini upaya untuk ”menabur benih” kesadaran berpolitik sedang dikerjakan oleh banyak pihak, dukungan saja tidak cukup. Selain disadarkan tentang arti dan makna politik yang sesungguhnya, OMK juga harus diingatkan bahwa kesadaran politik itu bukan demi politik itu sendiri, melainkan demi hidup bersama yang lebih baik. Di titik ini, hemat saya, adalah titik yang krusial. Titik di mana orientasi dan keberpihakan berpolitik dibedakan dengan sangat tegas, politik (demi) kekuasaankah atau politik (demi) kemanusiaan.
Jika politik kita sepakati sebagai seni mengelola kepentingan untuk sebuah tujuan tertentu, maka berpolitik demi kekuasaan tentu tidaklah salah. Begitu juga dengan berpolitik demi kemanusiaan. Paradigma berpolitik ini persis seperti dua sisi mata uang yang kadang saling menegasikan satu sama lain. Masalahnya terletak pada orientasi dan keberpihakan.
Gereja Katolik Indonesia jelas membutuhkan kader-kader yang bergelut di politik untuk mencari kekuasaan, mempengaruhi kebijakan dan (pada akhirnya) membawa kebaikan bagi bangsa. Berpolitik untuk meraih kekuasaan sungguh luhur dan mulia, sejauh berorientasi melayani. Kata Harry Truman, ”Politik—politik luhur—adalah pelayanan publik. Tak ada kehidupan atau pekerjaan tempat manusia menemukan peluang lebih besar untuk melayani komunitas atau negaranya selain dalam politik yang baik.”
Namun, catatan yang penting dan genting perlu disematkan dalam orientasi politik kekuasaan ini. Konstelasi politik yang keruh, ditambah persaingan yang sungguh sangat ketat dengan friksi yang tajam seharusnya menjadi pertimbangan bagi umat Katolik untuk menengok kembali kerja dan hasil kaderisasi politik kita di semua lini. Saat ini tidak ada lagi Pater Beek yang dengan sengaja mendidik kader untuk menduduki jabatan publik dan jabatan politis. Tidak ada lagi tempat persemaian kader politik yang cukup mumpuni untuk mendorong kader bertarung di arena politik kekuasaan yang (saat ini) dibanjiri selebritis, saudagar, agamawan dan para job seeker (pencari pekerjaan, dalam arti sesungguhnya).

Ruang kosong politik kemanusiaan
Umat Katolik yang sudah menetapkan hati untuk bertarung di politik kekuasaan, jelas harus didukung sewajarnya. Tapi, pertimbangan saya, gereja perlu mengerahkan energi mendukung kader-kader yang berkubang di wilayah politik kemanusiaan.
Dalam politik kemanusiaan, bingkai besarnya adalah tiga keutamaan berikut : keadilan, kesetaraan dan keberpihakan pada korban. Dua keutamaan yang disebut pertama ditopang oleh aturan perundangan, nilai-nilai hukum dan norma-norma moral. Dalam prakteknya, dibentuk institusi publik yang menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan itu. Legitimasi institusi publik ini berasal dari otoritas negara. Dan, legitimasi negara berasal dari rakyatnya. Demikian kelindan relasi yang akan menjamin tercapainya dua hal itu. Untuk menghindari absurditas fungsi relasi ini, rakyat harus paham akan hak dan kewajibannya, berani dan kritis untuk mengontrol jalannya mekanisme penyelenggaraan negara sekaligus cerdas dalam memperjuangkan nasibnya.
Keutamaan yang disebut terakhir merujuk pada agenda penguatan poros warga yang terus didengungkan oleh Gereja Katolik Indonesia. Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) –sebagai salah satu arena pemberdayaan- sudah mendapat perhatian yang intens, minimal dengan menjadi topik utama dalam Sidang para Uskup di KWI November lalu. Dalam prakteknya, lembaga mandiri lain yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat harus diperkuat posisi tawarnya terhadap negara dan pasar. Jika dirasa sangat strategis, gereja juga bisa mendorong berdirinya lembaga-lembaga mandiri berikutnya dengan sumber daya yang ada.
Politik kemanusiaan bergerak di ranah itu, dalam semangat pemberdayaan warga. Mereka yang menekuni pekerjaan ini –baik langsung maupun tak langsung- harus menyadari betapa berat dan panjangnya agenda ini. Tak lain agar tidak gampang dihinggapi frustasi dan kelelahan psikologis.

Agenda berikutnya
Sebagai kerja jangka panjang nan strategis, penyemaian kesadaran politik pada OMK perlu diarahkan pada gagasan dasar -yang menjadi ruh tulisan ini- yang saya sebut, demokrasi kultural. Istilah ini bukan lawan kata dari demokrasi prosedural melainkan penyeimbang utama berjalannya mekanisme demokrasi. Mental ”siap menang – siap kalah” dalam pilkada adalah salah satu agenda pembangunan demokrasi kultural. Contoh lain, jika harus menyebut agenda yang urgen adalah penyadaran untuk ”menjadi pemilih yang aktif-cerdas”. Demokrasi prosedural akan cacat jika tidak diimbangi oleh demokrasi kultural. Korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek manipulatif lainnya lahir dari lemahnya pembangunan demokrasi kultural ini. Agenda berikut yang lebih substantif tersirat dalam Pesan Bersama KWI-PGI dalam rangka Pemilu 2009, ”…masyarakat perlu didorong untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi supaya aspirasi rakyat benar-benar mendapat tempat.”
Segelintir kalangan mengeluhkan demokrasi sebagai ”proyek berbangsa yang tak kunjung usai”, maka mereka segera mengajukan alternatif lain sebagai demokrasi. Sebutlah misalnya gagasan tentang teokrasi (bersumber pada ajaran agama) dan diktatorialisme (kerinduan pada sosok perkasa Orde Baru). Hal ini bisa dimaklumi namun sulit ditolerir mengingat bangsa ini memang mengidap trauma yang sangat parah pada demokrasi Orde Lama dan penerusnya, sehingga gagap ketika akan menetapkan pilihan pada demokrasi sesungguhnya. Dengan terus mengeksplorasi dan menyosialisasikan demokrasi kultural, niscaya keraguan sebagian masyarakat akan demokrasi akan menipis.

Irisan keduanya
Demokrasi kultural dan politik kemanusiaan beririsan di dua wilayah utama. Pertama, keberpihakan pada korban. Perjuangan di ranah ini selalu (dan harus) mengedepankan pembelaan terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan. Inilah karakteristik utama yang menyeret para aktivisnya ke wilayah sunyi-sepi. Selalu hanya sedikit orang yang betah berlama-lama di wilayah ini. Kedua, menjunjung tinggi keadilan-kesetaraan. Jika wilayah ini digarap serius, seharusnya orang tidak menjadi gampang silau oleh jabatan kekuasaan dan uang karena pencapaian hal ini adalah keutamaan yang mendasari banyak hal demi terwujudnya kebaikan bersama.
Ini demi demokrasi kultural, bung!. Tulisan ini baru menawarkan pernyataan soal ruh pekerjaan kita, dagingnya perlu kita isi bersama-sama, sebelum ”kematian demokrasi”, yang diingatkan oleh Robert Maynard, ”bukan karena pembunuhan oleh penyergapan secara tiba-tiba, tetapi, merupakan kepunahan secara perlahan yang disebabkan oleh apati, ketakhirauan, dan kemelaratan”, terjadi tanpa kita sadari. Ayo kembali bekerja!

Yudhit Ciphardian
Sekretaris Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya
Pimpinan Redaksi Majalah Keluarga Katolik ”Harmoni” Keuskupan Surabaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: