Reaksi Proporsional atas Putusan Hakim

Reaksi Proporsional atas Putusan Hakim
Achmad Ali

Artikel ini tidak bermaksud membahas putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwopranjono. Tulisan ini sekadar menjadikan ”pintu masuk” guna membahas bagaimana seyogianya warga suatu negara hukum bereaksi atau menyikapi putusan hakim.
Yang dimaksud ”putusan hakim” mencakupi seluruh putusan hakim, termasuk putusan hakim agung di Mahkamah Agung.

Sebagaimana teramati, putusan bebas hakim terhadap Muchdi menuai kecaman dan reaksi. Bahkan, ada komentar yang mengaitkan putusan bebas hakim atas Muchdi dengan ”Janji Presiden SBY” untuk menuntaskan kasus dugaan pembunuhan Munir, sesuatu yang menurut saya tidak proporsional.

Bukankah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun, termasuk bebas dari campur tangan seorang Presiden. Hans Kelsen menegaskan, salah satu syarat adanya ”Negara Hukum” adalah keberadaan peradilan yang bebas, termasuk bebas dari tekanan opini publik, saat menjatuhkan putusannya. Masalahnya, sejauh mana seorang warga negara dari suatu ”Negara Hukum” dapat melakukan reaksi yang masih dapat dipandang proporsional atas suatu putusan hakim.

Keragaman absolut

Soal setuju atau tidak setuju dengan putusan hakim adalah hal wajar. Meski demikian, ketidaksetujuan kalangan tertentu atau publik terhadap putusan hakim sama sekali tidak memengaruhi sah dan mengikatnya putusan hakim. Dalam hukum acara berlaku asas res iudicata proveritate habetur. Makna bebasnya, ”Setiap putusan hakim adalah sah dan mengikat, kecuali jika dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi”.

Demikian juga komentar yang mengatakan, ”Putusan hakim tidak adil!”. Hal itu bukanlah pernyataan yang tepat. Akan lebih tepat jika yang tidak setuju atas putusan hakim mengatakan, ”Putusan hakim tidak sesuai perasaan keadilan saya!”.

Masalahnya, rasa keadilan tiap orang amat plural. Menurut Wernen Menski dalam ajaran tentang Triangular Concept, seluruh unsur yang terkait hukum—apakah dari negara atau dari masyarakat dan moralitas—semuanya amat plural. Kapan dan di mana pun, tidak ada keragaman absolut dalam hukum dan keadilan.

Semua orang seyogianya diberi pencerahan tentang aturan main yang dinamakan hukum acara, hukum pembuktian, dan metode penemuan hukum oleh hakim, yang menentukan bagaimana hakim memeriksa suatu kasus dari awal hingga putusan. Itu merupakan proses panjang yang berliku-liku.

Dalam perkara pidana berlaku asas pembuktian: beyond reasonable doubt, artinya dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya terikat alat-alat bukti yang sah, tetapi juga harus ditambah keyakinan hakim. Sekali lagi, keyakinan hakim tidak didasarkan pada opini atau tekanan publik, tetapi berdasarkan alat bukti yang sah. Asas hukum acara pidana lain yang amat diutamakan, demi menjaga HAM, termasuk hak asasi terdakwa, adalah asas the presumption of innocence dan asas lebih baik membebaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum satu orang tak bersalah.

Merupakan kekeliruan jika tiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingan untuk dituangkan sebagai putusan hakim meski harus mengobrak-abrik tatanan hukum dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati di tiap ”Negara Hukum”.

Kebiasaan untuk secara kebablasan menyikapi suatu putusan pengadilan yang ”belum in kracht van gewijsde”, pada hakikatnya dapat digolongkan ke dalam tindakan contempt of court atau pelecehan terhadap pengadilan, yang di negara modern dihindari untuk dilakukan.

Betapa besar penghargaan terhadap lembaga pengadilan dalam masyarakat hukum modern pernah dikemukakan Justice Rose E Bird, Ketua Mahkamah Agung Negara Bagian California, Amerika Serikat: ”If our courts lose their authority and their rulings are no longer respected, there will be no one left to resolve the divisive issue that can rip the social facic apart. The courts are a safety wanve without which no democratic society can survise”.

Jika putusan pengadilan tidak dihiraukan, tentu saja tidak akan tersisa apa pun yang mampu menyelesaikan bengkalai masalah yang dapat memecah-belah dan merobek tatanan sosial.

Reaksi proporsional atas putusan hakim adalah dengan melakukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

Terakhir, patut diketahui, dalam peradilan modern, dikenal bukan sekadar ”keadilan subtantif” saja (seperti dalam peradilan yang masih primitif), tetapi berbarengan dengan ”keadilan prosedural” (yang sesuai hukum acara yang berlaku).

Achmad Ali
Guru Besar Ilmu Hukum Unhas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: