MK dan Kedaulatan Rakyat

MK dan Kedaulatan Rakyat
Oleh Sigit Pamungkas

Mahkamah Konstitusi mengubah penetapan calon jadi anggota DPR/DPRD dari sistem nomor urut bersyarat menjadi sistem suara terbanyak.

Putusan itu problematik. Batas kewenangan MK dengan parpol dalam membentuk sistem pemilu menjadi kabur.

Secara tidak langsung, putusan itu ”mengubah” sistem pemilu dari berbasis partai menjadi ”berbasis individu”. Putusan MK yang bersandar pada kedaulatan rakyat direduksi maknanya menjadi kedaulatan bersifat kuantitatif.

Batas kewenangan

Di negara mana pun, pilihan terhadap sistem pemilu tidak pernah dihubungkan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pilihan terhadap sistem pemilu adalah sekadar pilihan bagaimana kedaulatan rakyat berusaha dikonversi ke dalam sistem politik. Dalam demokrasi elektoral, pemilu yang jujur dan adil menjadi penjamin kedaulatan rakyat.

Tidak ada istilah sistem pemilu ideal dalam mengonversi kedaulatan rakyat. Yang ada, sistem pemilu yang favorable. Idealitas sebuah sistem pemilu yang akan diberlakukan tidak lebih dari aneka prioritas yang diutamakan (Reilly dan Reynolds, 2000). Ada yang memprioritaskan proporsionalitas keterwakilan, penguatan sistem kepartaian, perwakilan minoritas, ada pula yang menekankan pengaruh kelompok minoritas. Karena itu, variasi sistem pemilu terus berkembang untuk menjawab berbagai keperluan yang diprioritaskan.

Maka, jika parpol menetapkan sistem nomor urut bersyarat dalam penetapan calon jadi, sebenarnya tidak lain dari adanya prioritas yang diutamakan, misalnya pengaderan, kompetensi, dan perlindungan terhadap segmen-segmen sosial marjinal. Munculnya nuansa oligarki dan biaya pencalonan dalam kandidasi boleh jadi ekses dari prioritas-prioritas yang diutamakan, bukan sesuatu yang diharapkan.

Di sini, putusan MK menjadi problematik. Putusan itu mengubah berbagai prioritas yang diutamakan dari sistem pemilu yang dibuat parpol. MK seolah telah membentuk sistem pemilu baru yang seharusnya menjadi ranah parpol. Jika demikian adanya, unsur-unsur lain dari sistem pemilu sebagai satu kesatuan berpikir sewaktu-waktu dapat diubah MK atas nama kedaulatan rakyat. Padahal, dalam konteks ini tafsir MK atas kedaulatan rakyat adalah bermasalah.

Kritik supremasi kuantitas

Dalam demokrasi prosedural, nalar kuantitas menjadi salah satu alat ukur penting bagaimana kedaulatan rakyat ditegakkan. Mereka yang meraih kuantitas terbesar dinilai mendapatkan mandat rakyat untuk berkuasa.

Gambaran makro supremasi kuantitas dalam demokrasi prosedural terlihat dalam pembentukan pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kekuatan politik yang mampu menghimpun suara mayoritas parlemen adalah yang membentuk pemerintahan. Sementara itu, dalam pemilihan presiden, kandidat yang mendapat suara terbanyak akan menduduki kursi kepresidenan.

Meski demikian, nalar supremasi kuantitas itu bukan tanpa kritik. Pertama, pemenang mayoritas sering bukan mayoritas dalam arti sebenarnya kecuali calon mampu mencapai mayoritas absolut (50 persen+1). Kandidat yang meraih suara mayoritas plural (kurang dari 50 persen+1) menjadi minoritas dari totalitas suara. Jika demikian, kandidat terpilih mewakili minoritas.

Di sini, putusan MK yang menetapkan sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih dapat dikatakan tidak sedang menegakkan kedaulatan rakyat jika calon terpilih tidak mampu mencapai suara mayoritas absolut. Calon terpilih tetap mewakili minoritas pemilih meski dia mendapat suara terbanyak. Pengalaman pada Pemilu 2004, amat jarang calon yang mampu mencapai suara mayoritas absolut.

Kritik kedua adalah adanya kekeliruan elektoralisme. Pengistimewaan perolehan suara kandidat di atas dimensi-dimensi lain sama halnya mengabaikan berbagai kemungkinan yang timbul dalam kompetisi bebas pemilu. Pengistimewaan itu dapat menyisihkan hak sebagian masyarakat, seperti perempuan, minoritas etnis, dan segmen sosial marjinal lainnya. Kelompok itu tidak dapat meningkatkan representasi dan pembelaan kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, eksistensi segmen-segmen sosial itu menjadi elemen penting dalam menutup kelemahan demokrasi prosedural.

Kita tidak dapat memukul rata bahwa mereka yang ada di nomor urut strategis adalah karena faktor kedekatan dan kemampuan ekonomi semata. Pada kasus-kasus tertentu, ada kearifan di sana. Ada beberapa parpol yang diam-diam mencoba menerapkan ”nalar demokrasi konsosiasional” untuk melindungi segmen-segmen marjinal itu.

Dengan sistem suara terbanyak, upaya perlindungan yang dilakukan beberapa partai politik itu akhirnya akan tenggelam di rimba raya patriarki dan tirani mayoritas. ”Nalar demokrasi konsosiasional” yang dibuat partai menjadi tidak berguna.

Sigit Pamungkas
Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: