Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan

Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan

Ani Soetjipto

Sungguh tajam dan pedas kritik Amich Alhumami dalam artikel ”Mitos Kebijakan Afirmatif” (Kompas, 5/2).

Tulisan itu mengkritik gerakan perempuan Indonesia yang gigih memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen pascakeputusan Mahkamah Konstitusi sebagai ”tidak paham tentang konsep afirmatif dan terjebak mitos mengenai afirmasi sehingga gegabah menoleransi mereka yang tidak punya kapasitas dan hanya atas nama pertimbangan jender memaksakan untuk bisa menempati jabatan publik”.

Tidak ada yang keliru dalam penjelasan Alhumami saat membahas sejarah lahirnya kebijakan afirmatif di Amerika Serikat yang dirancang untuk memperbaiki posisi serta kedudukan perempuan dan kelompok kulit berwarna akibat segregasi dan diskriminasi. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk menghapus diskriminasi dan menyeimbangkan proporsi keterwakilan kelompok masyarakat di arena publik.

Yang tidak tepat adalah mengatakan, afirmatif harus dilakukan melalui prinsip equal opportunity. Artinya, hanya bisa diberikan kepada individu yang memiliki kualitas, kompetensi yang menjadi syarat mutlak untuk mendapat perlakuan khusus itu.

Menyesatkan

Prinsip equal opportunity sungguh menyesatkan jika digunakan sebagai basis pemberian tindakan khusus itu. Equal opportunity tidak melihat perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, jika setiap laki-laki atau perempuan diberi kesamaan hak dan akses, otomatis kesetaraan tercapai.

Padahal, kategori laki-laki dan perempuan sebagai kelompok sosial tidak tunggal. Kebijakan afirmatif melihat realitas ini secara obyektif. Afirmatif untuk perempuan, artinya kita berhadapan dengan kategori perempuan yang beragam bersinggungan dengan banyak faktor, seperti strata sosial ekonomi, kelas, ras, kebangsaan, etnis, agama, dan lainnya.

Kategori kaum perempuan seperti inilah yang menyebabkan cara-cara penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional melalui konsep equal opportunity. Dibutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih sistematis, proaktif, progresif, dan ada kemauan politik kuat untuk melaksanakan sehingga diskriminasi berbasis jender bisa diatasi.

Kondisi diskriminasi jender di Indonesia juga bukan didasarkan mitos atau prasangka seperti dituduhkan. Kenyataan empiris memperlihatkan, terjadi gender gap amat tajam. Angka HDI, GDI, GEM, angka kematian ibu yang tinggi atau predikat negara pengirim tenaga kerja wanita tertinggi dengan perlindungan minim, sungguh bukan predikat membanggakan. Dalam hal keterwakilan perempuan di bidang politik, data juga menunjukkan gambaran memprihatinkan.

Tidak paralel

Pesan lain yang juga tidak akurat adalah pernyataan, afirmatif dan kuota tidak paralel. Kuota adalah salah satu mekanisme yang populer dan biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif. Cara ini efektif membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di arena politik dan mempersempit gender gap dalam waktu singkat. Sebanyak 187 negara di dunia mempraktikkannya. Tidak ada yang salah jika Indonesia juga menggunakan mekanisme kuota sebagai salah satu cara pelaksanaan kebijakan afirmatif.

Upaya gerakan perempuan mendesakkan diadopsinya kebijakan afirmatif dalam UU Politik sejak 2002/2003 bertujuan bukan saja untuk mempersempit gender gap di institusi strategis pengambil kebijakan, tetapi sekaligus pintu masuk di mana representasi perempuan bisa dipakai sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih besar mengatasi berbagai masalah diskriminasi jender maupun masalah sosial lain yang masih terabaikan.

Di mana pun penerapan kebijakan afirmatif selalu menuai kontroversi dan tantangan. Masyarakat patriarkis selalu berprasangka, perempuan cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu. Dengan standar ganda selalu dipertanyakan kualitas perempuan yang akan menduduki jabatan publik, tetapi hal itu tidak pernah dipertanyakan kepada lelaki apakah mereka mempunyai kompetensi dan kapasitas yang baik.

Indonesia

Saat ini Indonesia baru bisa menghadirkan jumlah minim perempuan di parlemen. Dengan jumlah ini, sudah ada produk kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan, juga pergeseran prioritas isu dan alokasi resources bagi kepentingan publik. Dalam jumlah minimal, perempuan cukup menunjukkan, mereka bukan medioker atau hadir demi mengisi kuota. Mereka adalah hasil seleksi dari proses internal parpol, berkompetisi dalam pemilu dan dipilih rakyat.

Pemilu adalah ajang kompetisi. Ajang kompetisi bisa dikatakan fair dan demokratis jika para pemain yang bertarung berangkat pada titik start yang sama. Kebijakan afirmatif sebelum dihancurkan keputusan MK sebenarnya bertujuan memberi ruang pelibatan perempuan lebih cepat dalam institusi politik, dengan tindakan khusus untuk mengejar start ketertinggalannya.

Kini yang dibutuhkan adalah ketegasan elite politik tertinggi serta konsensus di kalangan pemangku kepentingan terkait nasib afirmatif pascakeputusan MK. Tanpa itu, afirmatif hanya menjadi hiasan dan bahan kontroversi yang tak pernah usai.

Ani Soetjipto
Pengajar di FISIP UI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: