Pemerintahan Demokratis

Pemerintahan Demokratis
Kacung Marijan

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tentang parliamentary threshold, calon perorangan, dan presidential threshold menuai kontroversi.

Bagi MK, threshold dan tidak adanya ruang bagi calon perorangan dalam pilpres itu konstitusional. Tetapi, oleh sebagian orang, keputusan ini juga dilihat kurang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Jika dilihat prosesnya, keputusan tentang threshold dan tidak adanya calon perorangan dalam pilpres bukan semata-mata didasarkan pertimbangan konstitusi dan kompromi. Seperti terlihat dalam naskah akademik RUU Parpol, Pemilu, dan Pilpres, berbagai keputusan itu juga didasari keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang demokratis dan efektif.

Paradoks demokrasi

Hanya, untuk mewujudkan demokrasi semacam itu tidak mudah dilakukan. Larry Diamond (1990) pernah mencatat tiga paradoks dalam demokrasi.

Pertama, paradoks antara konflik dan konsensus. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan persaingan untuk meraih kekuasaan. Tanpa konflik dan persaingan, tidak ada demokrasi. Tetapi, persaingan dan konflik yang tidak melembaga bisa membuat rusaknya stabilitas politik. Karena itu, demokrasi memerlukan konsensus antara berbagai kelompok yang berkonflik dan berkompetisi.

Kedua, paradoks antara tingkat keterwakilan (representativeness) dan kemampuan untuk memerintah (governability). Demokrasi membutuhkan tingkat keterwakilan tinggi dari berbagai kekuatan guna menghindari konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan. Tetapi, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang memiliki kemampuan menjaga berbagai kepentingan. Di sini, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang stabil dan mampu menjaga kohesivitas.

Ketiga, paradoks antara kebutuhan untuk memperoleh persetujuan dari rakyat (consent) dan adanya pemerintahan yang memiliki kinerja yang efektif (effectiveness). Mengingat demokrasi itu adalah ”pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”, beragam kebijakan seharusnya mendapat persetujuan rakyat. Tetapi, suatu pemerintahan juga membutuhkan efektivitas dalam proses pembuatan dan implementasi berbagai kebijakan.

Semakin minim berbagai paradoks itu, suatu negara akan cenderung memiliki kemampuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan stabil. Desain kelembagaan, oleh para ilmuwan politik yang menganut pendekatan kelembagaan, sering dilihat memiliki pengaruh terhadap demokrasi.

”Threshold” sebagai desain

Threshold merupakan bagian dari desain kelembagaan itu. Parliamentary threshold (PT) 2,5 persen memang tidak ramah terhadap representativeness karena yang mendapat suara kecil otomatis tidak mendapat kursi di DPR. Tetapi, dari efektivitas perwakilan dan sisi demokrasi yang lain, PT cukup beralasan.

Melalui PT berarti kursi dari partai-partai yang lolos kurang lebih setara dengan jumlah komisi di DPR saat ini. Secara teoretik, hal ini memungkinkan partai-partai itu lebih efektif dalam memperjuangkan berbagai kebijakan yang menyangkut banyak isu karena pada tiap isu ada yang mewakili, sedangkan partai-partai yang tidak lolos masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilu berikut.

Sementara itu, presidential threshold sepertinya dirancang untuk membangun sistem presidensial lebih efektif. Dalam satu dekade terakhir, presiden Indonesia tidak cukup mampu mengendalikan pemerintahan tanpa adanya koalisi kuat. Threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara pemilu legislatif merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat koalisi yang memungkinkan presiden bisa memiliki otoritas lebih efektif.

Memang, sistem presidensial sendiri sering dipandang tidak cocok bagi bangunan pemerintahan yang demokratis dan stabil (Linz 1990, Mainwaring 1993). Tetapi, kelemahan demikian dimungkinkan untuk direduksi manakala ada presiden yang memiliki dukungan yang cukup signifikan dari pemilih, termasuk dukungan di DPR. Melalui dukungan demikian, presiden bisa dimungkinkan untuk menghindari ”bulan-bulanan” dari DPR.

Dilematis

Desain semacam itu memang mengurangi makna demokrasi saat dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses-proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pilpres. Desain itu juga mengurangi kesempatan partai-partai kecil menempatkan wakilnya di DPR.

Hanya, demokrasi juga membutuhkan adanya pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk membuat dan melaksanakan berbagai keputusan politik yang efektif dan efisien (governability). Dalam banyak kasus, hal demikian lebih sulit diwujudkan manakala yang terlibat di dalamnya terlalu banyak.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia dihadapkan pada masalah bagaimana memperkecil paradoks demokrasi. MK sepertinya telah mengesahkan desain yang dirancang para wakil rakyat, paling tidak untuk lima tahun mendatang.

Terlepas dari buruk-tidaknya keputusan itu, guna memperkecil paradoks demokrasi, mau tidak mau kita harus merumuskan desain kelembagaan. Satu benang merah yang harus dijadikan pegangan adalah bahwa proses pembentukan pemerintahan tidak terlepas dari jabaran nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang terbentuk memiliki stabilitas yang memadai.

Tanpa benang merah semacam itu, kita tetap akan terpasung pada suatu ranah pilihan: adanya pemerintahan demokratis, tetapi tidak cukup mampu menghasilkan pemerintahan yang kapabel atau adanya pemerintahan yang kapabel, tetapi tidak demokratis.

Kacung Marijan
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Advertisements

One Response to “Pemerintahan Demokratis”

  1. umaee http://mkoclassmates.tk Says:

    pertama mungkin kritikan saya adalah desain kelembagaan yang mana yang hendak dibuat, toh konstitusi kita saya rasa telah lebih dari cukup komplit jika effectiviness dan efisieness yang hendak dicapai, kedua, dengan adanya aturan2 birokrasi dan kelembagaan yang sudah ada mengharuskan pemegang kekuasaan atau pelaksana pemerintah untuk memaksimalkannya, yang menjadi persoalan yang selama ini telah dibahas oleh Public adalah apakah politikal will itu ada dan dijalankan sesuai dengan tujuan konstitusional, sekarang yang kita lihat adalah saling berebut kekuasaan dari para elite politik itu sendiri, kedua kelengkapan infrasturktur dari untuk mengiplementasikan aturan yang disepakati itu, dan ke tiga, apakah tindakan atau kegiatan2 atau program2 itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: