Dusta Pemilu 2009

Dusta Pemilu 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan pendapat yang ”ambivalen” terkait posisi Komisi Pemilihan Umum dan seluruh penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009.

SBY menyebutkan—dalam bahasa Kompas—”tidak ada toleransi untuk KPU”. Namun, Presiden SBY juga mengajak semua pihak untuk mendukung kerja KPU, mengingat besarnya tugas lembaga ini (Kompas, 17/4).

Demokrasi yang kini sedang diuji seharusnya menumbuhkan kematangan dan keadaban demokrasi. Keadaan yang koheren dengan mutu publik politik yang tak mudah terkena hasutan dan provokasi (Kompas, 17/4). Pada titik ini ada pertanyaan penting. Bagaimana kita sebaiknya meletakkan ”ajakan suci” ini di tengah kisruh pemilu legislatif lalu?

Imun

Kita tidak bisa mengelak, Pemilu 2009 merupakan variabel paling penting untuk mengukur kualitas demokratisasi di Indonesia. Usaha menggugat pelaksanaan pemilu legislatif harus dilihat dalam kerangka membangun proses politik yang lebih berkualitas dan representatif untuk semua perubahan ke arah yang lebih baik.

Pertanyaan penting yang pantas diajukan adalah apakah publik tidak pernah mengingatkan negara untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas?

Banyak kalangan sudah memberikan awasan kepada KPU terkait ”kevakuman” basis pelaksanaan pemilu. Kecemasan publik sudah lama menampar kesiapan KPU. Namun, negara memiliki banyak alasan untuk kemudian mengembalikan semua persoalan kepada publik yang menentukan pilihan politik.

Mungkin benar, persoalan pemilu legislatif tidak seluruhnya diserahkan kepada KPU. Namun, tercecernya hak-hak politik rakyat di pusaran kesemrawutan pelaksanaan pemilu merefleksikan satu masalah yang amat penting bahwa negara yang membangun ”imunitas” terhadap koreksi publik akan menggali ”kuburan” bagi masa depan Indonesia. Negara memiliki andil mengunci demokrasi pada titik ketidakadaban.

Negara, dalam mekanisme penerjemahan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pemilu, cenderung ”melalaikan” hak-hak politik rakyat. Lebih tragis lagi, rendahnya legitimasi Pemilu Legislatif 2009 mengandung potensi melahirkan kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ketidakpedulian pada aspirasi warga politik sebelum pemilu digelar telah menghasilkan politik yang keropos dan keadaban demokrasi yang berada jauh dari jangkauan kita semua.

Filosofis

Sinyalemen Boni Hargens (”Koalisi dan Ilusi Kekuasaan”, Kompas, 17/4), elite politik sudah terlalu sibuk dengan koalisi menuju pemilu presiden di depan sana. Hasrat untuk meraih kekuasaan telah menenggelamkan keprihatinan pada nasib rakyat.

Sebaliknya, tidak ada ruang untuk menangisi pemilu legislatif yang meninggalkan kisah kelam. Terutama, yang terjadi pada banyak komunitas politik yang tidak mendapat perlindungan dan pembelaan atas hak politiknya.

Padahal, koalisi politik, seperti apa yang dikatakan Jose Antonio Cheibub dalam Presidentialism, Parlementarism and Democracy (2007), merupakan hal-hal yang ”aneh” dan ”mudah berantakan”. Cheibub menganalogikan koalisi politik dengan ”pecah belah”. Sesuatu yang akhirnya membunuh demokrasi dengan kejam.

Sebaliknya, usaha gigih publik untuk mengoreksi penyelenggaraan pemilu legislatif sebagian besar bergerak di ranah filosofis kenegaraan. Ada pertanyaan, untuk siapa kita menyelenggarakan pemilu? Proses demokratisasi ini tidak memiliki tujuan dangkal berupa momentum pembenaran ambisi untuk berkuasa. Sebaliknya, Pemilu 2009 merupakan bagian dari usaha menyelamatkan masa depan bangsa ini.

Macet

Untuk itu, seluruh proses demokratisasi, termasuk Pemilu 2009, harus mendapat dukungan politik yang signifikan. Dukungan ini pertama sekali datang dari warga politik. Rakyat memiliki kedaulatan politik. Rakyat sebagai sumber daya politik dan basis legitimasi kekuasaan. Ini menjadi penting agar kekuasaan tidak menjadi perusak kehidupan publik di kemudian hari.

Russel J Dutton dalam Democratic Challenges, Democratic Choices (2004) menegaskan, berbagai pilihan yang dianggap ”demokratis” justru bisa mengalami erosi makna, untuk selanjutnya membohongi rakyat. Dukungan warga politik menjadi ”sia-sia” saat keabsahan pilihan demokratik menyembunyikan para penjahat politik; saat lembaga legislatif, misalnya, menjadi ruang rekreasi koruptor dan penjagal demokrasi.

Wajah pemilu legislatif yang lalu tidak seindah kampanye dan iklan politik para calon anggota legislatif. Tiap janji yang meluncur dari podium politik selalu diikuti tipuan yang meruntuhkan nasib rakyat di kemudian hari. Negara harus memerhatikan desakan untuk menyiapkan Pemilu Presiden 2009 yang representatif demi keadaban demokrasi.

Bukan saat yang tepat bagi pemerintah membela diri atas semua kekisruhan pemilu legislatif. Di sekitar pemilu legislatif lalu ada banyak ”dusta” kepada rakyat, misalnya pemilu berkualitas. Nyatanya, pemilu sarat masalah. Benar, kian banyak ”dusta” yang menjejali pelaksanaan pemilu, demokratisasi mengalami ”jalan buntu”. Maka, jangan lagi menggunakan panggung politik dan kekuasaan untuk menyebarkan dusta-dusta baru kepada rakyat!

Max Regus
Direktur Parrhesia Institute Jakarta
Selasa, 21 April 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: