Budaya Urgensi dan Simulasi

Budaya Urgensi dan Simulasi
Haryatmoko

Tuntutan hukum pasar ”semua harus efektif” mengubah pola hubungan manusia dengan waktu. Perubahan radikal dalam hubungan dengan waktu ditandai dengan urgensi. Semua urusan seakan mendesak segera diselesaikan, tidak bisa ditunda lagi. Keterlambatan berarti hilangnya kesempatan.


Kombinasi kecepatan komunikasi dan logika pasar modal menciptakan kesewenang terhadap waktu riil. Lalu, semua bentuk penantian dan kelambanan dilecehkan (G Lipovetsky, 2004:87-88). Gejala ini rupanya sedang menjangkiti politik di Indonesia dewasa ini.

Semua harus segera direspons. Dalam dunia politik, sangat mencolok perkembangan budaya urgensi. Dukungan terlambat berarti kesempatan mendapat kursi di kabinet dipertaruhkan. Urgensi telah mengatur hubungan dengan waktu. Ingat, bahkan sebelum pemilu legislatif berlangsung, manuver politik sudah marak. Sesudahnya, politisi dan pemuka masyarakat berebut menempel pada yang unggul di pemilu legislatif, kendati sebelumnya sangat kritis terhadap kekuasaan.

Lemahnya komitmen

Budaya urgensi membuat sulit membedakan antara yang pokok dan yang sekadar tempelan. Semua seakan urgen, harus segera dikerjakan. Ritme ini menjerumuskan ke pengosongan makna. Politisi tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil jarak atas apa yang dilakukannya. Tidak mungkin lagi bertanya, memberikan makna atas tindakan atau pilihannya, apalagi kritis terhadap kegiatannya.

Di balik pengabaian masalah makna itu, sebetulnya tersembunyi kegelisahan dan ketakutan ditinggalkan dan tak berkuasa. Dalam bentuk lebih aktual, sebetulnya tersirat ketakutan menjadi tua, yang berarti skill extinction. Untuk menenangkan kegelisahan itu dibutuhkan koalisi pragmatis dalam rangka mendapatkan secepatnya jaminan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan ideologi atau visi. Sejarah dilupakan. Kepentingan rakyat hanya dijadikan lip service saat kampanye. Maka, membangun mekanisme konsultasi dengan rakyat tidak terlintas di benak mereka. Semua berjalan seakan setiap saat perlu dihayati sebagai kesempatan memperoleh kekuasaan.

Bahaya mengintip politisi dengan budaya urgensi ini. Bila jaminan kekuasaan menjadi fokus utama, yang sedang berlangsung sebetulnya pengosongan masalah makna. Sadar atau tidak, politisi mau menghindari kegelisahan tidak berkuasa. Mereka ini tidak bisa diharapkan menjadi negarawan karena tidak mampu memasuki masalah makna, dalam arti sumbangan tindakannya bagi bangsa. Mereka merasa dilindas terus-menerus oleh permintaan. Padahal, semua itu sebetulnya hanya dari ambisi dan kepentingan diri. Tekanan itu mengakibatkan pengeroposan kepribadian, pribadi menjadi gamang.

Kegamangan ini terlihat ketika politisi tidak menunjukkan komitmen dalam mengejar tujuan kesejahteraan bersama. Mereka hanya mengejar kepentingan sendiri dan kelompoknya. Mengapa dalam waktu relatif singkat politisi melupakan rakyat? Masalah pengangguran, kemiskinan, atau ketertinggalan dalam pendidikan seperti tidak masuk dalam agenda koalisi. Lemahnya komitmen dan sistem representasi (politisi memiliki tujuan, kepentingan, dan nilai sendiri yang tidak bisa dimonitor oleh konstituen) mungkin karena politik sebetulnya penuh dengan simulasi.

Politik simulasi

Simulasi membuat tidak relevan lagi pembuktian benar atau salah di dunia politik. Dengan simulasi, ditemukan sarana untuk membuktikan yang riil melalui yang imajiner, bahkan dengan skandal mau dibuktikan bahwa ada etika politik. Skandal digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan kembali prinsip moral. Yang imajiner dipakai sebagai sarana untuk membangkitkan prinsip realitas yang sebetulnya sudah sekarat. Penangkapan beberapa koruptor oleh KPK itu perlu untuk membuktikan bahwa ada etika politik dan korupsi ditindak tegas, kendati banyak kasus tak ditangani dan banyak koruptor menikmati impunitas.

Simulasi adalah bentuk antisipasi. Banyak orang dengan sukarela bersedia memberikan uang muka untuk rumah yang masih berupa maquette. Yang akan datang, bahkan yang virtual dipaksa untuk dihadirkan sekarang untuk segera dikonsumsi. ”Gambar merupakan kenikmatan yang diantisipasi” (J Baudrillad, 1970:31). Maka, pencitraan politisi perlu mengacu ke kejadian atau peristiwa dengan menghadirkan melalui gambar atau berita yang dipresentasikan secara sensasional. Pencitraan politisi mau meyakinkan seakan gambar sama dengan realitas. Padahal, informasi yang diaktualisasikan berarti didramatisasi. Dengan cara ini, kejadian sesungguhnya justru dibuat tidak aktual. Politisi kasar, mudah tersinggung, atau otoriter lepas dari liputan media. Komunikasi dipermiskin menjadi tanda semata. Padahal, yang mau ditekankan adalah realitas dan kebenaran.

Untuk menjawab tuntutan kebenaran, dibuat reportase dan kesaksian langsung. Semua mau menggambarkan pokok kejadian dan inti permasalahan. Kejadian dapat disaksikan, ditelevisikan, direkam. Namun, justru berarti bahwa ”saya tidak ada di tempat kejadian itu”. Gambar menggantikan kehadiran. Maka, sentimental itu perlu, yaitu ”ada di tempat kejadian, tanpa harus ada di sana.” Dengan demikian, hasrat untuk berada di peristiwa cukup diwujudkan dalam bentuk tanda atau gambar.

Tanpa disadari, tanda menjadi bentuk penyangkalan terhadap yang riil. Lalu, tanda membawa rasa aman. Politisi tidak lagi dituntut untuk segera bereaksi. Mereka tidak diminta untuk menunjukkan tanggung jawab. Politisi bisa terharu atau sedih menghadapi suatu musibah, kemiskinan, atau pengangguran yang ditayangkan di televisi, tanpa harus selalu diikuti suatu bentuk konkret belarasa atau pertanggungjawaban.

Kisah sinetron yang menyedihkan bisa menyentuh hati pemirsa sama persis dengan keharuan yang dialami politisi ketika menyaksikan tragedi Situ Gitung. Setelah menyaksikan sinetron itu, pemirsa kembali ke rutinitas hidup sehari-hari tanpa meninggalkan bekas kesedihan lagi. Reaksi yang sama bisa terjadi setelah politisi melihat tayangan bencana Situ Gitung, tidak ada pertanggungjawaban atau keterlibatan.

Isi pesan atau makna tanda bisa sangat netral, artinya tidak menuntut keterlibatan. Lalu, media hanya menjadi penjaja tanda, tidak lagi membawa politisi ke dunia yang direpresentasikan, tetapi hanya mendorong untuk mengonsumsi tanda yang dijamin representasi yang riil. Dalam kampanye, jangan-jangan politisi itu hanya menjajakan tanda sehingga akhirnya janji tidak perlu dipenuhi, kepedulian tidak lagi menuntut keterlibatan atau tanggung jawab.

Tanda dan gambar memberi jeda waktu kepada politisi. Dengan cara ini, politisi masih memiliki kesempatan untuk memilih prioritas atau menghindari. Mereka bisa menunda untuk terlibat atau menghindari sama sekali. Bahkan, jeda itu memungkinkan untuk menghilangkan rasa salah yang muncul karena tidak melakukan apa-apa.

Haryatmoko
Dosen Pascasarjana FIB UI dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Rabu, 29 April 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: