Kegagalan Rekrutmen Pejabat Publik Kita

Kegagalan Rekrutmen Pejabat Publik Kita

Banyaknya kasus atau skandal beruntun yang melibatkan pejabat publik adalah produk dari kelemahan yang sifatnya berlapis-lapis.

Mulai dari panitia seleksi yang tak fully equipped atau tak dilengkapi tools yang memadai untuk melakukan seleksi, DPR yang tak qualified untuk melakukan rekrutmen, dan daftar calon yang lebih didominasi para pencari kerja atau mereka yang memburu privilese sebagai pejabat publik atau komisioner komisi independen.

Proses seleksi yang berlangsung di ruang politik juga membuat proses rekrutmen yang terjadi sarat kepentingan politik. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan kelompok sering menegasikan pertimbangan profesionalisme dan integritas.

Akibatnya, yang terjadi, dalam istilah sosiolog Imam B Prasodjo dan guru besar FISIP UI Eko Prasojo, adalah garbage in, garbage out. Masuk sampah, keluar sampah. Ada figur yang memiliki rekam jejak diragukan bisa terpilih sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

”Tak sedikit anggota DPR yang terlibat dalam perekrutan adalah produk pengaderan yang gagal dari partai politik. DPR yang sekarang bahkan hasil pemilu yang penuh kecacatan. DPR sendiri institusi yang sangat korup. Bagaimana dari rekrutmen institusi seperti ini bisa diharapkan muncul pejabat publik yang independen, profesional, dan berintegritas moral tinggi,” ujar Imam dan Eko secara terpisah.

Ekonom Faisal Basri mengingatkan untuk mewaspadai seleksi dan rekrutmen para calon ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang tengah berlangsung sekarang ini. Seleksi yang sifatnya terbuka membuat siapa pun bisa mendaftar. Termasuk di sini sejumlah anggota Komisi XI DPR yang masih aktif. Adanya sejumlah anggota DPR yang masuk daftar seleksi membuat rekrutmen ini sama saja dengan DPR memilih DPR. ”Ini sangat berbahaya,” ujarnya. Ada sejumlah nama yang selama ini dinilai memiliki rekam jejak tidak bersih di institusi yang mereka pimpin sebelumnya juga masuk daftar seleksi.

Nuansa mencari pekerjaan juga masih kental, terlihat dari adanya calon yang berusaha masuk setelah ia kalah bertarung dalam perebutan kursi jabatan politik. ”Jangan jadikan BPK pelabuhan setelah pensiun. Kita harus menjaga spirit BPK agar tetap prima, bukan jadi persinggahan mereka yang ibaratnya sudah dalam law of diminishing return,” ujarnya menunjuk adanya sejumlah mantan anggota DPR di keanggotaan BPK, seperti Burhanuddin Aritonang dan Udju Juhaeri, sebagai preseden.

Faisal melihat ada kecenderungan kursi komisi dan lembaga negara sudah menjadi lahan bancakan parpol. Ia mencontohkan kepengurusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ada sekarang, di mana komposisi ketua dan anggotanya adalah hasil dari kompromi pembagian jatah antarpartai karena di situ ada wakil Partai Kebangkitan Bangsa, PDI-P, dan Golkar.

Salah satu anggota KPPU, Tajuddin Noer Said, bahkan tergolong pejabat teras Partai Golkar. ”Saya menolak waktu itu, tetapi gagal karena hanya sendirian,” kata Faisal yang pernah menjadi anggota KPPU.

Menurut dia, kode etik harus ditegakkan. Ia mencontohkan, di Jerman, untuk menjadi anggota KPPU, seseorang harus steril dari parpol selama dua tahun. ”Di sini, pimpinan partai yang masih menjabat bisa jadi anggota KPPU,” ujarnya. Bukan hanya pimpinan parpol, pengurus organisasi usaha pun bisa duduk di KPPU. Contohnya, Soy Pardede, salah satu ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. ”Artinya, Ketua Kadin mengawasi anggota Kadin. Bagaimana KPPU bisa bekerja dengan baik?” ujarnya.

Untuk meminimalisasi hal yang tak diinginkan, panitia seleksi harus diperkuat. Demikian pula mekanisme seleksi sehingga yang diserahkan panitia seleksi kepada DPR benar-benar yang terbaik. ”Persoalannya, orang-orang terbaik di masyarakat juga malas mendaftar jadi anggota komisi independen, antara lain karena gaji kecil. Banyak yang memilih bertahan di kampus,” kata Faisal.

Kebobrokan sistem

Kendati sistem rekrutmen berperan besar dalam kegagalan menjaring pejabat publik berkualitas dan berintegritas moral tinggi, Eko dan Imam sependapat, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan pada proses rekrutmen di DPR. Imam menggambarkan situasi sekarang ini seperti ”maju kena mundur kena”.

Kualifikasi yang dituntut dari para calon pejabat publik adalah memiliki pengalaman, berkompetensi, mempunyai rekam jejak baik, berintegritas, dan independen. Khusus KPK, idealnya calon tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan karena kedua institusi ini telanjur lekat dengan predikat korup. KPK dibentuk juga karena sudah tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada institusi-institusi penegak hukum tersebut.

Namun, dalam jaringan birokrasi yang korupsinya sudah sistemik, hampir tidak mungkin ditemukan figur berpengalaman yang bebas dari korupsi, sementara orang baru umumnya belum berpengalaman. Kalaupun calon yang terjaring bersih, dia akan berhadapan dengan lingkungan sistem yang korupsinya sudah sangat kronis.

”Karena sudah sistemik, satu subsistem memengaruhi subsistem lain. DPR yang korup, lembaga peradilan dan institusi penegak hukum yang korup, akan memaksa lembaga atau sosok yang bersih jadi korup juga. Seberapa kuat komisi-komisi independen bisa tetap bersih, bergantung seberapa kuat kita merekayasa agar subsistem yang lain juga bersih,” ujar Eko.

Budaya masyarakat yang permisif atau cenderung membiarkan orang melakukan kesalahan tanpa sanksi sosial ikut menyuburkan budaya korupsi. Demikian pula budaya feodalisme dan patronisme. Bahkan, sistemnya sendiri melegitimasi.

”Belum tumbuh budaya hukum. Orang hanya takut kepada penegak hukum dan bukan kepada hukumnya sendiri. Mereka berpikir, selama tidak tertangkap penegak hukum, tidak masalah. Kalau ketangkap, ya memang lagi sial saja. Jadi, ini bukan semata-mata persoalan rekrutmen, tetapi ada persoalan budaya, di mana sistem administrasi hidup dan komisi-komisi itu berinteraksi dengan organ- organ negara lain, seperti DPR, pemerintah, dan organ yudisial yang korup,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi radikal sistem keadministrasian negara, dengan membenahi sistem struktural dan kultural yang sudah sangat korup. Reformasi budaya menyangkut perubahan paradigma budaya kerja, mindset dan perilaku dari penyelenggara negara, baik di legislatif maupun eksekutif, dari budaya aji mumpung dan menguasai, menjadi melayani. Reformasi yang sudah dilakukan sejauh ini praktis baru sebatas memperbaiki sistem politik untuk bekerjanya parpol dan pemilu. Demikian pula reformasi birokrasi belum menyentuh persoalan hakiki, baru sebatas perbaikan gaji (remunerasi).

(sri hartati samhadi)

Jumat, 8 Mei 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: