Demokrasi Kita Masih Prosedural

Kejadian memilukan meninggalnya ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat saat terjadi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli (Selasa, 3/2/09)  mencerminkan betapa buruknya perilaku demokrasi kita. Para pengunjuk rasa merusak kantor DPRD dan menganiaya Abdul Aziz. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, Abdul Aziz meninggal dunia.

Presiden berang dan polisi mencari tersangka tindak anarkis itu. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan (Kapolwiltabes) dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai melaksanakan tugas. Sekitar 2000 demonstran hanya dikawal 20 personil polisi.

Seluruh bangsa prihatin dengan kejadian itu. Peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua pihak yang berkepentingan mampu menahan diri dan mengedepankan dialog.

Ada persoalan prinsipil dalam kejadian itu. Terbukti bahwa demokrasi kita masih prosedural, belum menjadi kultural.

Demokrasi prosedural artinya prinsip-prinsip demokrasi hanya berjalan berdasarkan aturan dan prosedur. Demokrasi prosedural berjalan secara mekanis dengan tujuan akhir kekuasaan. Pemilu dan Pilkada adalah contoh demokrasi prosedural. Pendeknya,  demokrasi prosedural berada di wilayah hukum, peraturan, mekanisme dan sistem.

Demokrasi kultural

Setelah hingar-bingar reformasi sepuluh tahun lalu, bangsa ini lupa bahwa selain demokrasi prosedural, demokrasi kultural juga penting untuk dibangun. Demokrasi prosedural bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan budaya masyarakat yang menopang sistem demokrasi ini.

Demokrasi kultural adalah demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan kebijakan lokal (local wisdom) yang berjalan seiring dengan demokrasi prosedural itu. Dalam demokrasi kultural masyarakat belajar tentang mental toleran, transparan, berdialog, inklusif (terbuka).

Mental “siap menang-siap kalah” yang sering kita dengar menjelang Pemilu, adalah watak dari demokrasi kultural. Sikap antikekerasan (non violence) dan menjunjung tinggi musyawarah-mufakat juga termasuk dalam watak demokrasi kultural.

Keberhasilan demokrasi prosedural dan kultural ditentukan bersama oleh para pelaku-pelaku politik (politikus, partai politik dan birokrasi) dan warga masyarakat (lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat dan individu).

Demokrasi prosedural ditopang oleh regulasi (aturan perundang-undangan) yang adil dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sementara demokrasi kultural ditopang oleh budaya lokal dan keutamaan-keutamaan hidup (golden rules) yang dikombinasikan dengan sistem pemerintahan bernama demokrasi.

Kejadian di Sumatera Utara menantang kita untuk terus menumbuhkan demokrasi kultural itu di tengah masyarakat kita. Setidaknya agar kita dapat berdemokrasi dengan hati, bukan dengan otak dan nafsu saja. 

 

Yudhit Ciphardian

15 Februari 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: