Perang Panjang Melawan Korupsi

Tokoh Muda Inspiratif Kompas #12

Teten Masduki – Pendiri Indonesia Corruption Watch

 

Teten MasdukiKorupsi adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Kongsi dagang Vereenigde Oostindische Compagnie runtuh karena korupsi. Raja-raja Nusantara juga demikian, selain karena perebutan takhta. Korupsi yang dibumbui ketidakadilan pula yang meruntuhkan Orde Baru pada 1998.

Berbarengan dengan munculnya zaman baru, Teten Masduki dan sejumlah nama lain mendirikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Nama Teten mencuat ketika ICW, yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang diduga melibatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi M Ghalib pada era pemerintahan BJ Habibie.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lembaga seperti ICW bisa mendorong jatuhnya pejabat tinggi negara. Akan tetapi, itu ternyata hanya kemenangan kecil. Hingga 11 tahun kemudian, korupsi masih menjadi penyakit berat yang membusukkan birokrasi negeri ini. Menurut Teten, perlawanan terhadap korupsi adalah peperangan yang panjang dan kita masih pada tahap awal.

Ketika ICW mulai dikenal sebagai lembaga yang gigih melawan korupsi, Teten justru ”meninggalkannya” secara kelembagaan. Teten bergabung dengan Transparansi Internasional Indonesia dan menjadi sekretaris jenderal di lembaga itu.

Kenapa meninggalkan ICW? 

Saya tak pernah benar-benar pergi dari ICW (Teten masih menjadi Dewan Penasihat ICW). Tetapi, generasi baru harus tumbuh. Di ICW sekarang sudah banyak anak muda. Sudah saatnya mereka tampil ke depan. Perang melawan korupsi ini adalah perang panjang.

Belum ada komitmen kuat dari birokrasi dan bisnis untuk melawan korupsi. Bahkan, sekarang mereka melakukan perlawanan balik. Karena itu, kita harus melembagakan gerakan ini. Itu kenapa saya dulu membangun ICW. Jika tidak, kita tak akan mampu melawan koruptor yang meregenerasi diri secara sistematis.

Selama ini lembaga swadaya masyarakat (LSM) identik dengan pendirinya. Apa tidak takut ICW akan memudar?

Kebanyakan LSM mengkritik oligarki, tapi sering kali melanggarnya sendiri. Pemilik yayasan atau pendiri seolah-olah menjadi pemiliknya. Mereka hanya mau merekrut ”jongos” atau pelayan. Tak ada regenerasi. Akibatnya, banyak lembaga yang mati ketika generasi pertama tak ada lagi. Ini keliru.

Saya bangun demokrasi total di ICW. Saya melimpahkan kekuasaan secara merata. Saya percaya, jika LSM hanya dimiliki pemilik yayasan, tidak akan pernah jadi fondasi gerakan sosial.

Selama ini banyak yang berpikir, LSM hanya tempat singgah sebelum beranjak ke sektor bisnis atau publik di negara. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah karena infrastruktur LSM belum kuat, belum bisa memberikan kehidupan jangka panjang.

Ke depan, perspektif ini harus diubah. Aktivis tidak harus memandang puncak karier ada di jabatan publik negara. Bahkan, di banyak tempat, negara kalah dibandingkan institusi masyarakat. Misalnya, Grameen Bank di Banglades. Apa hebatnya bank pemerintah Banglades menghadapi Grameen Bank.

Apa kuncinya agar LSM tidak hanya jadi tempat pelarian?

LSM harus profesional. Harus kuat di metodologi, selain ideologi. Kita jangan asal-asalan. ICW, kalau metodologinya lemah, dari dulu kita sudah masuk penjara semua karena kita bersinggungan dengan wilayah yang sangat rawan.

Saat menerima orang yang melamar kerja di ICW, selalu saya katakan, kalau Anda mencari kerja di sini, saya tolak. Namun, jika Anda punya gagasan, mau melakukan apa, ayo gabung. Pendanaan bisa kita cari, gagasan kita sempurnakan.

Di masa depan institusi sosial ini harus sama kuatnya dengan institusi negara. Ada kecenderungan peran negara yang semakin kecil mengurus urusan publik. Lalu, kenapa kita semua berorientasi ke negara?

Saya pikir dalam sistem demokrasi mana pun, kalau pilar masyarakat tidak kuat, sistem itu akan roboh. Akan mengarah pada otoritarianisme dan pasti akan korup.

Apa karena itu Anda menolak bergabung dengan tim bentukan Presiden untuk memverifikasi kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah?

Kalau itu masalah lain. Lebih ke masalah teknis dan strategis. Saya pikir, anggota tim sudah cukup kuat. Selain itu, saya lebih cocok bermain di kiri luar, he-he-he. Intinya, tetap harus ada orang di luar sistem untuk terus mengkritisi sistem kekuasaan. Itu peran yang saya pilih.

Lalu, mengapa memilih lembaga antikorupsi?

Saya pernah terlibat di isu perburuhan ketika aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Waktu itu buruh ditindas penguasa. Tak boleh berorganisasi, diperas, tetapi upahnya rendah. Itulah titik kesadaran pertama tentang korupsi.

Saya berpikir, korupsilah yang menyebabkan kemiskinan buruh. Saya melihatnya sederhana, upah buruh itu waktu itu hanya 4 persen dari ongkos produksi industri, tetapi sogokan untuk pejabat bisa mencapai 30 persen.

Kita bangun industri tak bisa bangun kemakmuran rakyat karena korupsi. Sumber daya alam kaya juga tak menyejahterakan karena hanya dinikmati elite yang korup dan demokrasi pun ternyata tidak jalan karena korupsi. Hukum nggak jalan, pemilu nggak jujur karena politik uang sehingga kita salah memilih orang. Sekali lagi, ini peperangan yang panjang.

Anda optimistis bisa menang melawan korupsi ini?

Secara global, dunia sedang memerangi korupsi. Dari segi bisnis saja, tak mungkin perusahaan multinasional menangguk untung di tengah korupsi yang marak. Dulu mereka bisa dapatkan kontrak di negara dunia ketiga dengan bekerja sama dengan rezim otoriter, tetapi sekarang tidak bisa. Mereka harus berkompetisi. Ada norma baru di dunia bisnis.

Sekarang fungsi suap juga mulai kehilangan kegunaannya. Dulu suap berjaya ketika kekuasaan politik sangat dominan, patronase politik cukup efektif menopang praktik bisnis kotor. Cukup kerja sama dengan istana atau partai besar bisa dapatkan konsensi jangka panjang. Sekarang nggak ada kekuatan politik besar dan pergantian politik terjadi dengan cepat.

Di kalangan bisnis mulai ragu, untuk apa menyuap jika tak ada perlindungan atau kalau ada hanya sementara. Saya optimistis karena ruang hidup bagi korupsi sekarang sedang mengalami desakan walau mereka kini mulai mereproduksi model korupsi baru dalam model keuangan baru. Misalnya, kasus Bank Century itu tak jauh beda dengan cessie Bank Bali dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu menggunakan banknya untuk mengalirkan dana publik.

Bagaimana menuju optimisme tadi?

Regenerasi memang buntu di mana-mana. Seperti di DPR, banyak orang muda, tetapi belum tentu. Bagaimana, yang masuk anak Presiden, anak menteri, bupati, saya kira mereka tumbuh karena perlindungan, bukan kesadaran dan kekuatan sendiri.

Namun, virus perubahan harus terus disebarkan. Saya melihat usaha kecil bisa menjadi kancah membangun kader-kader bangsa ini, misalnya usaha-usaha yang sukses dalam tingkat mikro. Kita butuh figur lokal yang membawa kemakmuran nyata.

Apa hal bisa menggagalkan optimisme Anda?

Lembaga demokrasi kita belum bekerja untuk masyarakat. Saya melihat komitmen moral itu tidak kuat di dalam lembaga pengambil kebijakan, apakah di DPR, partai politik, atau pemerintahan. Sekarang juga terjadi tren pemusatan kekuasaan. Ini seperti kembali ke model lama. Argumen yang dibangun, berilah saya kekuatan untuk membangun kekuasaan. Tetapi, kita tak boleh menyerah.

Oleh : Ahmad Arif / KOMPAS, Selasa, 10 November 2009

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: